- Uji coba pra-operasi kereta cepat Jakarta-Bandung ditunda lantaran beberapa pekerjaan belum kelar.
- Belum rampungnya beberapa pekerjaan tersebut akhirnya membuat perseroan memutuskan menunda uji coba pra-operasi yang mulanya direncanakan pada 18 Agustus mendatang.
Apa saja PR-nya?
RANGKA besi menutupi hampir semua muka bagian depan Stasiun Kereta Cepat Padalarang saat Tempo meninjau kemajuan pembangunan prasarana sepur kilat itu, kemarin, 7 Agustus 2023. Bagian atap stasiun yang bergelombang sudah terlihat bentuknya. Sebagian penutup atap sudah dipasang.
Pada Juni lalu, Tempo menyaksikan bangunan stasiun masih berupa susunan kolom baja yang menjulang, yang saling berhubungan membentuk bangunan. Rangka bangunan bisa terlihat karena belum dipasangi dinding.
Kini, dinding bangunan sudah dipasang. Kolom-kolom baja yang menjadi rangka seluruhnya sudah tertutup. Tiga tangga yang menjadi akses menuju area Stasiun Kereta Padalarang yang sebelumnya belum ada, kini sudah terpasang.
Sejumlah pekerja proyek yang ditanyai Tempo mengatakan pekerjaan pembangunan stasiun yang terletak berdampingan dengan Stasiun Padalarang untuk kereta konvensional itu sedang dikebut. Jumlah pekerja ditambah untuk mempercepat pembangunan. Sif kerja pun tak putus sejak pagi hingga tengah malam setiap hari.
Kendati ada skema kerja tersebut, beberapa pekerja tidak yakin pekerjaan bisa rampung pada pertengahan bulan ini. “Katanya diperpanjang waktunya tiga bulan lagi,” kata seorang pekerja kepada Tempo, kemarin.
Stasiun Padalarang menjadi salah satu prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikebut pembangunannya. Musababnya, pembangunan stasiun ini menjadi yang paling belakangan dibanding tiga stasiun lainnya: Stasiun Halim, Stasiun Karawang, dan Stasiun Tegalluar. Padahal Stasiun Padalarang menjadi salah satu titik strategis yang nantinya terhubung dengan kereta pengumpan yang mengantarkan penumpang ke pusat Kota Bandung.
Konstruksi Stasiun Padalarang hanyalah salah satu dari beberapa pekerjaan yang tengah dirampungkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pekerjaan lain yang tengah dipacu adalah penyelesaian jalan akses di stasiun-stasiun kereta cepat, hingga sertifikasi sarana dan prasarana. Belum rampungnya beberapa pekerjaan tersebut akhirnya membuat perseroan memutuskan menunda uji coba pra-operasi yang mulanya direncanakan pada 18 Agustus mendatang.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dikerjakan pada 2015. Setahun setelahnya, proyek tersebut didapuk sebagai proyek strategis nasional. Sempat dirancang beroperasi pada 2019, target penyelesaiannya beberapa kali mundur. Setelah 2019, pemerintah menargetkan kereta cepat beroperasi pada Desember 2022. Namun target tidak tercapai sehingga pengoperasiannya dimundurkan menjadi Juli 2023. Terakhir, tanggal 18 Agustus 2023 ditetapkan sebagai uji coba kereta cepat. Namun waktu uji coba kembali diundurkan ke September 2023.
Sertifikasi Sarana dan Prasarana Masih dalam Proses
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengatakan uji coba pra-operasi untuk mengangkut penumpang mempersyaratkan adanya izin operasi dari kementeriannya. Sementara itu, hingga saat ini proses sertifikasi sarana dan prasarana yang ujungnya adalah pemberian izin operasi masih berlangsung. Karena itu, uji coba pra-operasi tersebut akhirnya dimundurkan ke September mendatang.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, menyarankan pemerintah dan KCIC menunda uji coba mengangkut masyarakat sebelum perseroan mengantongi izin dari pemerintah. Menurut dia, semua hal harus dipastikan selesai sebelum uji publik dilakukan.
"Yang menjadi perhatian adalah kesiapan teknis dalam pembelian tiket, harga tarif, akses menuju stasiun yang nyaman, dan integrasi antarmoda. Yang lain adalah kesiapan simulasi kedaruratan di rel layang dan terowongan," ujar Deddy. Selain soal fisik sarana dan prasarana, KCIC diminta memastikan keandalan sistem digital sepur kilat tersebut.
Pengajar pada Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Aleksander Purba, mengatakan pekerjaan rumah menjelang operasi juga berkaitan dengan perizinan kereta cepat. Ia menyebutkan pemerintah semestinya membentuk lembaga pengelola kereta cepat yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan, tender, pengujian, menerima hasil pekerjaan kontraktor, hingga pengoperasian dan pemeliharaan kereta cepat.
Alih-alih demikian, ia mengatakan perkara kereta cepat saat ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang juga belum memiliki sub-bidang khusus kereta cepat. Padahal pengelolaan kereta cepat tak sama dengan kereta konvensional. Dengan kondisi itu, Aleksander melihat upaya pemerintah menggandeng konsultan independen menjadi langkah yang rasional untuk memastikan operasi kereta cepat bisa berjalan dengan aman. "Tapi, jika dalam waktu yang relatif singkat ini langkah tersebut tidak dapat dijamin atau kereta cepat belum sepenuhnya memadai untuk dioperasikan, saya menyarankan lebih baik ditunda dulu satu atau dua bulan ke depan," ujar Aleksander.
(Sumber: Koran Tempo, Selasa, 8 Agustus 2023)
