"Sekarang pertanyaannya gini, kalau demikian kenapa kau undi, kau berikan nomor urut partai politik jauh-jauh hari? Kan untuk mensosialisasikan," kata Ali saat dikonfirmasi pada Jumat, 16 Desember 2022.
Menurut dia, partai politik dididirikan itu untuk apa kalau bukan bersosialisasi. Apalagi, Ali menyebut KPU sudah memberikan nomor undian kepada 17 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sebab, kata Ali, esensinya pemberian nomor itu yakni legalisasi bahwa partai tersebut resmi sebagai peserta pemilu. Kedua, diberikan nomor supaya disosialisasikan ke masyarakat.
"Terus kalau kemudian hari ini parpol dikasih nomor terus didiam-diamkan, tidak disosialisasikan. Terus pertanyaannya, apa jangan-jangan dia punya agenda menunda pemilu barangkali Bawaslu ini, kita perlu periksa nih yang bicara itu. Jangan-jangan kemudian nomor ini diberikan kepada parpol untuk digantung, bukan untuk disosialisasikan," ujarnya.
Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu. Sehingga, mensosialisasikan partai politik supaya masyarakat mengenal nomor urut mengingat nanti yang ditampilkan nomor urut dan logo partai.
"Terus apa yang salah dari situ. Yang dikategorikan kampanye dini tuh opo toh. Jangan-jangan mereka ada agenda menunda pemilu Bawaslu ini. Ini kepentingan siapa pemilu ini, kepentingan rakyat kan. Maka rakyat harus diedukasi dan mengenal lebih awal. Bawaslu tidak usah banyak cakap, banyak omong. Kalau ada yang salah dari parpol, ya proses," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menyatakan kegiatan safari politik Anies Baswedan kurang etis.
Menurut Bawaslu, Anies terkesan telah melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri start kampanye Pilpres 2024.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB [Anies Baswedan] dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Bawaslu.(*)
