"Kalau misalanya Pemilu ditunda, maka Presiden, DPR, DPD, dan Kepala Daerah, mereka tidak punya mandat demokratik untuk mengelola hidup publik," ujar Burhanuddin Muhtadi.
"Kalau mereka jabatannya diperpanjang melalui penundaan pemilu, pertanyaannya adalah mereka mewakili siapa? Sementara pemilu adalah satu-satunya mekanisme demokrasi agar pejabat publik bisa mengatasnamakan rakyat. Kalau pemilu ditunda, apa dasar publik atau rakyat mengikuti perintah dan kewenangan yang mereka punya?" tanya Burhanuddin Muhtadi.
Selengkapnya video:
Elit kembali memutar kaset lama yg sudah kusut: penundaan pemilu pic.twitter.com/oLl1SvzMxT
— Burhan Muhtadi (IG: Burhanuddin Muhtadi) (@BurhanMuhtadi) December 10, 2022
"Mereka (yg diperpanjang masa jabatan) mewakili siapa? Apa dasar rakyat ikuti perintah & kewenangan mereka!"
— ta (@cellogusta) December 10, 2022
TOP BGT punchline nya 👍👍
Mereka mewakili diri sendiri, krn phobia gak berkuasa lagi. kebetulan para elit ini se-ide & berjamaah 'gak tau diri' nya. 🤣
— pungkilan (@pungkilan) December 10, 2022
