Said Didu: Keluhan Jokowi Sangat Tidak Pantas

[PORTAL-ISLAM.ID]  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada negara yang memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Indonesia, sebesar Rp502 triliun.

Kepala negara itu pun mempertanyakan kesanggupan APBN menanggung subsdi BBM hingga Rp502 triliun.

"Apakah angka Rp502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa Alhamdulillah artinya rakyat tidak terbeban, tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana?" ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (12/8/2022).

Menanggapi hal ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut keluhan Presiden Jokowi sangat tidak pantas.

"Bpk Presiden yth, APBN itu disusun oleh Bapak - apalagi APBN 2020-2022, DPR tdk ikut (tdk ikut membahas). Artinya Bapaklah yg tentukan penggunaan uang rakyat, termasuk penggunaan utang rakyat yang Bpk buat. Setelah APBN berat karena besarnya cicilan utang, Bpk mengeluh. Jadi keluhan tsb sangat tidak pantas," ujar Said Didu di akun twitternya @msaid_didu.

Usulan PKS

Sebelumnya Fraksi PKS mengusulkan agar anggaran untuk proyek IKN dan Kereta Cepat dihentikan dan dialihkan untuk menambah subsidi BBM.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Mulyanto mendesak pemerintah untuk menyetop proyek perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur dan kereta cepat Jakarta-Padalarang. 

Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta anggaran kedua proyek tersebut dialihkan untuk menambah subsisi BBM jenis Pertalite dan Bio Solar. 

Hingga saat ini, kata Mulyanto, kuota BBM subsidi terancam habis pada Oktober-November mendatang.

Menurut dia, ketersediaan BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut. 

"Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (8/8/2022). 

Ia menilai, anggaran proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang tidak terlalu urgen dan dibutuhkan untuk masyarakat. 

"Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu ya sudah disetop saja, ini pandangan kami. Misalnya proyek IKN baru kalau enggak urgensi, ya hentikan. Juga proyek kereta cepat, kenapa harus tergesa-gesa gitu?" ujarnya.

Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.  

Apalagi saat ini, sambungnya, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan harga berbagai jenis bahan pangan atau sembako.

"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan," tegasnya, seperti dilansir KompasTV.