Total biaya pembangunan terbaru ini meningkat dari yang ditetapkan. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US$5,13 miliar (atau Rp 76,9 Triliun asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Tawaran itu lebih murah jika dibandingkan Jepang yang menawarkan US$6,2 miliar.
Namun berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar US$1,9 miliar atau Rp28,5 triliun. Sehingga maksimal anggaran pembangunan yang dibutuhkan Rp118,5 triliun.
China Development Bank (CBD) sebagai pemegang proyek ini pun meminta Indonesia untuk ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost of run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost of run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022).
Permintaan ini masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan, apakah nantinya APBN akan ikut menanggung bengkaknya biaya ini atau tidak.
"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost of run," jelasnya.
Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa penyelesaian proyek KCJB akan sesuai dengan waktu yang ditetapkan yakni pada 2023 mendatang. Sebab, sebagian besar konstruksi sudah diselesaikan, saat ini tinggal mengerjakan depo nya saja.
"Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan)," pungkasnya.
Sebelumnya, APBN telah berkontribusi untuk pembangunan KCJB dengan memberikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui (Penyertaan Modal Negara (PMN).
Padahal, janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) waktu itu, pembangunan ini tak boleh menggunakan APBN sepeserpun.
(Sumber: CNN Indonesia)
