SERIBU ALASAN MEMPERCEPAT PEMILU DAN PILPRES (Jangan marah, cuma Wacana)
Karena kata Pak Jokowi, Wacana "Menunda Pemilu" tidak salah dan bukan masalah, berarti boleh dong saya atas nama rakyat juga mewacanakan "Mempercepat Pemilu dan Pilpres".
Karena mereka (kita sebut saja Penjilat) mempunyai beberapa alasan untuk menunda Pemilu, saya bahkan mempunyai seribu alasan untuk mengusulkan mempercepat Pemilu dan Pilpres....
1. Pemerintah Gagal
Kita tidak perlu mencari contoh yang rumit. Misalnya perlambatan ekonomi dan segala macam tetek bengeknya. Cukup sebagai contoh Kelangakaan Minyak Goreng!
Urusan yang seharusnya sangat sederhana ini menjadi rumit karena Pemerintah gagal menertibkan para Pengusaha khususnya Cukong Pemilik Kebun Sawit dan Pabrik Minyak Goreng.
Padahal para Cukong tersebut menanam Sawit di Lahan milik Negara. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Tapi Pemerintah sekarang gagal mengatur para Cukong-cukong sialan yang sudah puluhan tahun menikmati Sumber Daya Alam negeri ini.
2. Pemerintah Kacau
Contoh Kekacauan Administrasi Negara adalah ketika berkali-kali Perintah dan Kemauan Presiden malah dimentahkan oleh Menterinya.
Bagaimana bisa nasib 250 juta lebih rakyat ditangan Pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan ditangannya. Tapi atas kemauan orang lain atau orang yang lebih berkuasa dari dirinya.
Kalau saja saya bukan Warga Negara Indonesia, katakanlah saya Warga Rusia. Saya mungkin berpikir kalau Presiden Indonesia itu adalah sosok tegap (sekarang sudah mulai layu) berkumis yang selalu patantang-patenteng ala Preman Terminal Bus itu.
Kecuali saya Warga Negara Ukraina. Mungkin baru tebakan saya benar. Karena Presiden saya juga bekas Pelawak.
3. Pemerintah Melawak
Bayangkan dua alasan dari para Penjilat yang melempar wacana Penundaan Pemilu adalah karena besarnya biaya Pemilu sementara keuangan Negara memburuk karena Pandemi Covid 19 dan alasan kedua agar akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca Covid 19 tidak terputus.
Inikan alasan yang saling bertolak belakang. Satu menyebut keuangan Negara sangat berat akibat Pandemi, tapi alasan yang lain, agar akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak terputus.
Kalau alasan yang pertama benar, berarti perlu Pemilu dipercepat agar permulihan pasca Pandemi bisa lebih baik lagi. Karena Pemerintah sekarang gagal mengantisipasi Pandemi.
Sebaliknya kalau alasan yang kedua benar, ada akselerasi atau pertumbunan ekonomi yang sangat baik dan perlu dipertahankan, berarti keuangan negara untuk biaya penyelenggaraan Pemilu tidak ada masalah.
Apalagi mengingat ngototnya Pemerintah untuk tetap memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Berarti Negara memiliki dana ratusan triliun. Padahal Pemindahan IKN bukan "produk" Konstitusi. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu adalah Perintah Konstitusi.
Jadi Pemerintah sedang melawak kalau mau menunda Pemilu dengan alasan tidak ada biaya tapi disisi lain menggelontorkan ratusan triliun untuk pemindahan Ibu Kota Negara Baru.
4. Pemerintah Provokator
Saya pikir baru di era Pemerintah sekarang, rakyat kita benar-benar terbelah. Sampai ada sebutan "Cebong" dan "Kampret". Sebutan "Kadrun" alias Kadal Gurun dan "Biran" alias Babi Comberan.
Semuanya tidak terlepas dari Politik Belah Bambu yang dimainkan hampir semua jajaran Pemerintah. Menuduh semua rakyat yang dianggap Oposisi sebagai Kelompok Radikal.
Bahkan Militer yang dijaman Orba sekalipun sangat solid, sekarang Petinggi Militernya cuma bisa bermain kata "kodran-kadrun" dan "Radikal-radikul".
5. Pemerintah Bodoh
Anak-anak bangsa kita sebenarnya sangat pintar. Berkali-kali terpilih dan menjuarai berbagai ajang bergengsi.
Tapi herannya, berkali-kali Pemimpin yang terpilih memiliki IQ pas-pasan. Makanya berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang sangat "membangongkan"
Misalnya membuka kran impor ketika Panen Raya Petani. Membeli Tanah milik sendiri (oh, lupa. Ini kerjaanya kenalan Presiden). Membeli Saham dari Perusahaan yang sebentar lagi seharusnya kembali jadi milik Negara.
6... (capek menulis)
-By Azwar Siregar-
