Rocky Gerung Minta Jokowi Nonaktifkan Sandi Uno, PERCUMA...

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari naiknya Sandiaga Uno alias Sandi Uno menjadi Menteri Pariwisata. Menurut dia, dengan naiknya Sandi Uno menjadi Menpar, artinya pemerintah masih berharap agar dunia pariwisata bisa mendongkrak pemasukan dalam negeri.

Padahal, kata Rocky, kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan, lantaran Indonesia masih dihantam badai pandemi covid-19. Seharusnya, kata Rocky, kursi Menteri Pariwisata lebih baik dikosongkan untuk beberapa waktu.

Alasannya jelas, karena kondisi ekonomi yang belum stabil, dan karena covid-19. “Kan mestinya dibiarin saja kosong pariwisata, wong enggak ada yang perlu dipromosikan kan,” kata Rocky di saluran Youtube resminya, disitat Senin 4 Januari 2021.

Dalam kaca mata Rocky, pemerintah sebaiknya dinilai patut realistis tidak menjadikan pariwisata sebagai salah satu fokusnya.

“Salah satu yang direshuffle kan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno, artinya apa, ini kan sebenarnya pemerintah masih melihat pariwisata itu sebagai satu yang jadi andalan, jadi fokus, padahal realitanya justru persoalan pariwisata ini yang kemudian bisa membahayakan publik saat ini,” ujar dia.

Soal Sandi Uno, Rocky minta dibekukan dulu

Lebih jauh Rocky meyakini saat ini Sandi Uno pasti kebingungan atas kebijakan yang dia buat sendiri. Di satu sisi untuk menaikkan dunia pariwisata, di sisi lain pemerintah juga tengah mengetatkan penyebaran covid-19 di penjuru nusantara.

Maka itu, kata dia, ada baiknya Presiden Jokowi membekukan kursi Menteri Pariwisata. Dengan begitu, dana untuk gaji menteri bisa diamankan dan dialihkan untuk kepentingan penanganan covid-19.

“Seharusnya Presiden Jokowi mengatakan oke sampai dengan nanti, setahun ke depan, portofolio pariwisata itu, kementerian itu kita freeze dulu, tidak perlu ada penempatan.”

“Kan prinsipnya begitu ya, beberapa menteri seharusnya dirumahkan saja supaya enggak membebani, tapi bagaimana kita menerangkan keajaiban ini terhadap pemerintah,” ucapnya.

Bahkan, bukan cuma kursi Menpar yang diisi Sandi Uno saja, kata Rocky, mungkin pembekuan kursi menteri juga bisa diberlakukan pada 30 persen kuota. Katanya, hal itu tidak melanggar Undang-undang kendati di UU tercantum harus ada kementerian.

Menurutnya, jika negara dalam keadaan darurat, maka perpolitikan birokrasi juga bisa dipakai. Di mana dananya kemudian bisa dipakai untuk subsidi bagi yang membutuhkan.

Rocky kemudian mencontohkan kebijakan mbalelo pada liburan kemarin, di mana ada kebijakan bagi orang-orang yang mau wisata wajib melakukan tes antigen (swab antigen) sebelum melakukan perjalanan.

Kata Rocky, tentu ini percuma, karena persyaratan tersebut justru tidak menghalangi orang-orang untuk bepergian. “Kan tes antigen itu maksudnya agar orang-orang jangan bepergian, tapi orang malah anggap ‘okay gua tes antigen’ dan orang pergi aja itu kan,” katanya.[hops]