Kok Urusan Bisnis Stafsus Presiden Muncul Bersamaan dengan Proyek Pemerintah?


[PORTAL-ISLAM.ID]  Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengkritisi tingkah pola para staf khusus Presiden Joko Widodo.

Dia menilai, para stafsus ini bukan membantu presiden malah seakan menyelamatkan kepentingannya sendiri.

"Heran saya sekaligus bingung, kenapa urusan bisnis para stafsus presiden ini munculnya bersamaan dengan proyek-proyek pemerintah," kata Indra.

Dia mencontohkan program Kartu Prakerja, penggunaan dana BOS, ataupun surat untuk para camat. Semua bersamaan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat terkait kinerja para stafsus tersebut.

Menurutnya, para stafsus justru seperti membuat presiden terpojok di mata masyarakat. Seolah-olah para stafsus ini malah memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengamankan kepentingannya sendiri.

"Dari semua tanda tanya itu, tidak ada satupun kebijakan yang berdampak pada pembangunan SDM unggul," tegasnya.

Dia mencontohkan pembelian akses ke platform bimbel online tidak akan memperbaiki mutu pendidikan Indonesia.

"Saya sudah seringkali menyampaikan bahwa konsep bimbel itu merusak. Baik online maupun offline, bimbel itu berdampak buruk pada kualitas pendidikan Indonesia makanya sebaiknya dibubarkan saja," cetusnya.

Kritikan juga disampaikan Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim.

Dia mengkritisi salah satu pasal dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Di mana ada pemberian izin bagi kepala sekolah untuk membeli platform pendidikan berbayar.

"Yang perlu dicurigai sekarang adalah dibolehkannya dana BOS untuk membeli platform pendidikan. Ini kebablasan karena bukan itu tujuannya dari tuntutan kami para guru. Tuntutan kami adalah bangun kembali jalinan komunikasi langsung guru dengan siswanya dan siswa dengan gurunya," tegasnya.

Dia mencontohkan Ruang Guru yang mendapat sorotan di mana-mana. "Kelihatannya hampir semua stafsus presiden membuat hal sama untuk proyek-proyek pemerintah," pungkasnya.
loading...