Klarifikasi Konferensi Pers FH


~Klarifikasi Konferensi Pers FH~

Oleh: Hudzaifah Muhibbullah
(Putra [alm] Ustadz Taufik Ridlo)

Karena nama Ayah saya dan juga saya disebut dalam konferensi pers Fahri Hamzah ini (1/2/2019), saya ingin memberikan sedikit klarifikasi, pada saat proses pemecatan itu berlangsung Ayah saya merupakan pimpinan/qiyadah PKS (Sekretaris Jenderal - Anggota DPTP). Paska Ayah saya meninggal, saya mewarisi banyak hal dari Ayah saya, termasuk Handphone dan Laptop beliau. Jadi saya sangat paham kondisi waktu itu bagaimana, karena terdokumentasikan Informasinya. Dalam konferensi Pers ini Fahri Hamzah menceritakan kronologi cukup detail terkait proses pemecatannya dan juga menyampaikan apa langkah-langkah kedepan yang akan diambil.


Salah satu yang dibahas yang sebetulnya sudah terbukti di Pengadilan Negara adalah terkait "Pemufakatan Jahat". Jika kita sederhanakan kedalam bahasa sederhana, pemufakatan jahat itu adalah kongkalikong. Di fakta persidangan terbukti bahwa 'Pengadilan PKS' antara Penyidik (fungsi Polisi), Jaksa, Hakim dan Eksekutor dalam bahasa PKS adalah BPDO, Majelis Qadha, Majelis Tahkim melakukan pemufakatan jahat untuk menyingkirkan FH dengan memberikan Hukuman paling berat (Pemecatan). Salah satu alasan yang sebetulnya memenangkan FH di Pengadilan Negara adalah sistem pengadilan Internal yang begitu absurd dan tidak ada Asas Keadilan disana. Di Peradilan PKS: Penyidik, Jaksa dan Hakim merangkap jabatan, sebetulnya hal ini begitu absurd apalagi dihadapan logika Hukum. Ini seperti dalam organisasi super Absolut yang fasis. Semuanya terserah Raja.

Setelah itu FH juga menyebutkan perihal Ketua MKD DPR dari PKS (Surahman Hidayat, yang juga Ketua Dewan Syariah PKS -red) yang dicopot oleh MKD dari jabatan Ketua MKD DPR karena membuat Surat Palsu untuk memuluskan pemecatan FH. Sebetulnya hal ini bisa saja menjadi tindak pidana. Lalu FH juga membahas terkait pengumuman atau dalam istilah PKS adalah Bayanat yang disebar kepada seluruh kader PKS dan juga Publik (melalui situs resmi PKS) perihal Dosa FH versi Pimpinan PKS yang berujung pada pemecatan FH, yang sebetulnya hal itu tidak dibahas sama sekali di proses pengadilan pemecatan FH. Dan seluruh kader wajib mengamininya. Dan ini juga terbukti di pengadilan negara. FH juga membuka fakta terbaru terkait keterlibatan KMS (Ketua Majelis Syuro) dalam proses pemufakatan jahat ini dengan bukti yang sudah dia pegang.

Dalam konferensi Pers ini FH menyebutkan Langkah kedepannya adalah: tuntutan lanjutan bahkan bisa menjadi tuntutan pidana kepada beberapa peristiwa. Peristiwa tidak melaksanakan putusan pengadilan, Bukti affiditat, Peristiwa Laporan ke BPDO yang absurd, dan Bayanat.

Lalu dalam konferensi Pers ini FH menyebutkan bahwa semua keputusan tidak ditandatangani Ayah saya/Sekjen PKS, karena Sekjen sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam permasalahan ini, sehingga Sekjen enggan untuk menandatanganinya. Saya klarifikasi bahwa itu BENAR ADANYA. Sebetulnya Ayah saya diminta bersaksi di Pengadilan Negara (dalam gugatan FH), tapi beliau menolak, karena ya memang sedih. Bisa jadi jika Ayah saya bersaksi pada waktu itu, hukumannya (denda Rp 30 M kepada 5 oknum Pimpinan PKS) akan lebih berat daripada hukuman yang ada sekarang.

Saat Ayah saya menjabat sebagai Sekjen PKS periode 2015-2020, Ayah saya banyak sekali tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan. Tiba-tiba disodorkan dokumen untuk ditandatangani. Fungsinya seperti hanya tukang tanda tangan saja. Saya pernah bertanya kepada beberapa kader PKS yang dekat dengan pimpinan pada waktu itu (Kenapa ayah saya tidak dilibatkan -red). Jawabannya absurd juga: Katanya karena Ayah saya dekat dengan Anis Matta, jadi takut info rapat DPTP bocor ke Anis Matta. Ini sungguh Absurd bagi saya.


Pernah juga ketika Ayah saya masih menjabat sebagai Sekjen, seperti kena boikot. Setelah banyak hal yang terjadi, Ayah saya memutuskan untuk mundur dari posisi tinggi itu (mundur sebagai Sekjen). Setelah mundur Ayah saya sempat ingin mengisi-berbagi ilmu dengan kader-kader PKS termasuk di Eropa. Tapi hal itu tidak diizinkan oleh DPP, padahal Ayah saya merupakan anggota Majelis Syura PKS dengan raihan suara salah satu yang tertinggi dan belum lama sebelumnya juga adalah Pimpinan. Ya memang pada prosesnya ada orang yang ingin membelah PKS ini dengan munculnya dokumen hantu (OSAN OSIN -red) yang disebar keseluruh pelosok (ke kader PKS -red). Meniupkan Faksionalisasi dan membenturkannya.

(Hudzaifah bersama almarhum ayahnya, ust Taufik Ridlo)

Saya sebagai anak yang lahir besar di PKS sungguh menyayangkan hal ini terjadi sebetulnya. Kok bisa dalam kultur PKS, Pimpinan itu pasti benar dan itu diaminkan oleh banyak sekali kader-kader. Bahkan kader dengan titel Doktor-Master lulusan Amerika-Eropa-Ausie yang kritis sekalipun, jika berhadapan sama PKS, kritisnya ya hilang entah kemana. Padahal jika dikritisi secara akademis keputusan Pimpinan itu benar-benar salah. Doktrin yang dipakai taat qiyadah, ya kalau Qiyadah salah bagaimana? Masa ada Qiyadah memalsukan surat demi pemecatan? itu kan jelas-jelas salah. Masa surat pecat bocor ditangan intel? itu kan salah. Ya masa keputusan-keputusan itu tidak boleh dikritisi dan diralat demi nama Pimpinan. Ya kan pimpinan juga manusia punya salah. Majelis Syura seperti tidak punya fungsi apalagi paska keputusan yang mebuat Pimpinan semakin Absolut. Kalau doktrinnya taat Qiyadah, Al-Inadh dll, dalam hal bernegara pun ya sama. Jokowi itu Qiyadah, Ulil Amri. Tapi tiap hari dikritisi juga sama kader PKS. Kok itu dibolehkan?

Ini kritik substansial saya tanpa menyerang personal: Jika kultur begini masih ada di PKS, ini bahaya dan sangat tidak relevan sama Zaman. Saya sebagai generasi millenials ya sama sekali tidak cocok dengan pendekatan-pendekatan absolut seperti itu. Jika pemikiran Paling merasa paling benar ini terus ada, bagaimana nanti kedepan? Jangan bilang kesaya: "sudahlah jangan urusi dapur rumah tangga orang lain." Saya katakan: Ibu saya kader ahli PKS, Bapak saya mantan Sekjend PKS dan punya Karya Monumental yang pasti kader PKS tau, tentu saja saya ada ikatan emosional. Dan PKS itu Partai, organisasi Publik. Saya aktif di Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia, silahkan siapapun kritisi sepedas-pedasnya. Kritik yang baik tentu akan menjadi pelajaran. Kedepannya saya yakin akan banyak bekerja sama dengan kader-kader PKS, walaupun kondisi saat ini masih hangat cenderung panas. Tapi kedepannya saya yakin akan bekerja sama dalam misi super besar. Harapannya kultur PKS kedepan bisa lebih terbuka tidak absolut sehingga kerjasama pun menjadi lebih asyik. Saya kenal banyak sekali kawan di PKS yang luar biasa cerdasnya. Jika mereka menjadi pimpinan PKS kedepan, tentu akan lebih baik.

Wallahu'alam.

03-02-2019

[Video - Konpers FH]