Rizal Ramli: Ingin Jadi Negara Maju, RI Jangan Bergantung pada IMF dan Bank Dunia


[PORTAL-ISLAM.ID] Pemerintah tetap ngotot menggelar pertemuan IMF-Bank Dunia pada 8-14 Oktober 2018 di Bali. Walaupun banyak yang kritik, protes, menyerukan untuk dibatalkan, terlebih di tengah bencana yang melanda negeri ini. Apalagi total anggaran yang dipakai mencapai Rp 6,9 Triliun.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menegaskan kalau RI ingin jadi Negara Maju, jangan bergantung pada IMF dan Bank Dunia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan, Indonesia harus lepas ketergantungan dua lembaga keuangan internasional, yaitu International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia jika ingin menjadi negara maju.

Rizal mengungkapkan, negara-negara yang ekonominya mampu tumbuh tinggi tidak pernah mengandalkan utang dari IMF dan Bank Dunia. Sebagai contoh Jepang dan China yang selama puluhan tahun ekonominya mampu tumbuh 12 persen.

"Negara-negara yang maju di Asia Tenggara. Jepang setelah perang dunia 12 persen selama 20 tahun. China tumbuh 12 persen selama 25 tahun, karena tidak pakai memakai cara-cara Bank Dunia, IMF, tidak mengandalkan utang. China utangnya tidak ada, kecuali domestik," ujar dia di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurut Rizal Ramli, meski sama-sama terkena krisis ekonomi, saat ini pendapatan per kapita negara-negara di Asia sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan pendapatan per kapita Thailand sudah dua kali lebih besar dari Indonesia.‎

"Kita tidak pernah jadi hebat, pertumbuhan kita sedang. Tahun 1967 semua di Asia pendapatnya USD 100. China lebih miskin dari kita, USD 50 per orang. Hari ini korea USD 35 ribu 10 kali dari kita, Thailand 2 kali kita, Malaysia 3 kali kita, Taiwan 6 kali kita," jelas dia.

Rizal menyatakan, korupsi memang menjadi salah satu penyebab Indonesia pernah menjadi negara miskin. Namun selain itu, ketergantungan terhadap utang dari IMF dan Bank Dunia juga membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk.‎

"Kenapa kita miskin, apa karena korupsi? Benar, salah satunya. Kedua, karena garis ekonominya, kebijakan ekonominya manut sama Bank Dunia dan IMF. Tidak ada negara hebat yang ikut saran dari IMF dan Bank Dunia. Jadi harus ada perubahan," tandas dia. [Liputan6]