[PORTAL-ISLAM.ID] Menjelang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, petahana presiden menggunakan berbagai cara untuk meraih simpati rakyat. Salah satunya membagikan sertifikat tanah.
Melalui kicauan di akun media sosialnya, petahana presiden "curhat" bahwa ia memahami kesulitan rakyat saat mengurus sertifikat tanah, karena ia pun pernah mengalami hal yang sama.
Sayang, kicauan mellow petahana ini disledding keras oleh akun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).Saya pernah merasakan jadi rakyat biasa yang mengurus sertifikat hak atas tanah. Jadi, saya tahu betul bagaimana proses pembuatan sertifikat yang berbelit-belit, bahkan dimintai pungutan.— Joko Widodo (@jokowi) September 25, 2018
Sekarang, kita percepat penerbitan sertifikat itu dan tidak ada lagi pungutan sana sini. pic.twitter.com/fcF9qdtaig
Tanah disertifikasi, biar petani bisa agunkan di bank untuk kredit. Saat panen raya harga komoditas dijatuhkan dengan import. Petani merugi, tidak bisa bayar kredit. Tanah jadi milik bank, lalu dilelang ke pemilik modal. #BelaPetani #BelaKemanusiaan #HariTani2018 https://t.co/hbzQ0fGUzU— YayasanLBHIndonesia (@YLBHI) September 25, 2018
Untuk penjelasan Twitt ini silakan baca siaran pers Hari Tani YLBHI https://t.co/keSsw9L5mL— YayasanLBHIndonesia (@YLBHI) September 26, 2018
Kicauan panas YLBHI menanggapi curhat Jokowi pun ditanggapi warganet.
Tanah seharusnya tak boleh menjadi hak milik pribadi (privat). Dia adalah barang publik seperti udara dan air.— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) September 26, 2018
Bayangkan 50 tahun lagi ketika penduduk bumi melonjak 2 kali lipat (15 miliar) sementara jumlah tanah tetap dan sudah menjadi milik individu-individu.
Inilah esensinya
Ha ha ha. Tepu2 Prona.— jokoedy (@jokoedy6) September 26, 2018
