[PORTAL-ISLAM.ID] Pernyataan politisi PDI Perjuangan, Hendri Yosodiningrat tentang pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi antiklimaks upaya bersih-bersih KPK seperti yang diserukan Fahri Hamzah selama ini.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengatakan, sedari awal PDI P, partai pendukung pemerintah memang memiliki niat kurang bijaksana karena tidak hanya memperkuat kapasitas personalia, fasilitas dan pendanaan saja, namun justru muncul pembekuan lembaga penjagal koruptor di negeri ini.
"Menjadi pertanyaan adalah di saat kita mau membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa, kenapa Presiden Joko Widodo tidak melakukan langkah-langkah konkrit hingga berbulan-bulan KPK diganggu hingga tidak bisa fokus bekerja," tanyanya.
Ia melihat Jokowi cenderung melakukan politik pencitraan dengan mengeluarkan pernyataan yang kurang produktif, tanpa tindakan nyata untuk selamatkan KPK.
"Mana tindakan nyata sebagai seorang Presiden yang memegang otoritas tertinggi atas tata kelola negara dan pemerintahan," kritiknya.
Rakyat, kata Pigai, makin mencurigai Presiden Jokowi cenderung sejalan dengan partai pendukung yang ingin melemahkan atau bahkan menguasai KPK untuk dijadikan alat kekuasaan, khususnya kepentingan Pemilu 2019.
"Apakah Presiden Jokowi menyadari bahwa ada lembaga yudikatif dan lembaga intelijen tertentu dicurigai oleh rakyat sebagai alat pemukul partai atau operator politik partai bukan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia," katanya.
Sehingga dapat dimaklumi pernyataan mantan Presiden SBY bahwa lembaga negara seperti penegak hukum dan lembaga intelijen serta anti rasuah harus netral demi kepentingan negara.
"Jangan sampai rakyat juga mulai mencurigai justru Presiden juga menyenangi untuk memelihara kegaduhan dan akhirnya akan hadir sebagai pahlawan. Kita tidak ingin seperti pahlawan kesiangan yang selalu hidup dari pencitraan, kita ingin langkah konkrit, cepat, tepat dan terukur untuk menyelamatkan marwah KPK," tegas Pigai.
Sumber: RMOL
