👉Prabowo Perintahkan Kementan Stop Impor Jagung, Beras, Gula, dan Garam
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah larangan impor beras, jagung, gula, dan garam.
Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian telah mendapatkan perintah dari Prabowo agar tidak lagi mengimpor empat komoditas pangan tersebut mulai tahun ini.
"Ini target namanya, perintah nih (dari Presiden Prabowo Subianto), kami tidak boleh impor beras di tahun ini, 2025, tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi," jelas Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Kata Sudaryono, perintah tersebut sebagai langkah konkret dari pemerintah, termasuk penyesuaian anggaran dan fokus pada swasembada pangan.
"Jadi ini sudah perintah sifatnya, sehingga kita melakukan segala daya upaya, termasuk juga kita ada yang adjustment terhadap anggaran, kita fokus di situ," ucapnya.
***
👉Indonesia Kembali Impor Gula, Menko Zulhas: Ini Perintah Presiden, Saya Enggak Berani
Indonesia kembali membuka keran impor gula tahun ini sebanyak 200 ribu ton Gula Kristal Mentah (GKM) untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Pemerintah sebelumnya yang menyatakan tidak mengimpor gula sejalan dengan ambisi pemerintah meraih swasembada pangan secepat-cepatnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keran impor gula dibuka lagi merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dibukanya keran impor gula, berarti tahun ini komoditas yang tidak diimpor Indonesia adalah beras, jagung, dan garam.
"Kita larang impor beras, kita sudah putuskan tidak boleh impor jagung, tidak boleh impor garam, gula sudah boleh. Perintah Presiden, jadi saya enggak berani," kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Untuk target swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto meminta Zulhas dan kementerian di bawahnya merealisasikannya pada 2026 mendatang.
