Politikus Golkar Sebut UKT Mahal Imbas Anggaran KIP Masuk Belanja Bansos
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nur Purnamasidi, menilai mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) dikarenakan anggaran Kemendikbudristek terbatas.
Ia menilai, jika Kemendikbudristek memiliki anggaran jumbo, masalah UKT ini tidak akan jadi polemik.
"Kami ini semua pengin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kemendikbudristek karena ini mandatory. Enggak boleh tidak. Mahalanya UKT menurut saya dan negara tidak bisa membayarkan itu karena kementerian tidak diberikan uang yang banyak," kata Nuroji saat rapat kerja komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di ruang rapat Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Nuroji menjelaskan, saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) itu masuk ke anggaran belanja bansos.
"Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIP masuk belanja bansos, kan ini bahaya. Saya dua kali sampaikan di Banggar dan itu enggak direspons," ujarnya.
(Kumparan)
