Mengapa Operator Internet Lokal Pusing Bersaing dengan Starlink Elon Musk?

Mengapa Operator Internet Lokal Pusing Bersaing dengan Starlink

Mobile World Congress 2024 di Barcelona, Spanyol, Februari 2024, menjadi momen curhat antara Muhammad Arif Angga (Ketua Umum APJII) dan Rebecca Sleek Hunter (Senior Manager Government Affairs SpaceX, perusahaan yang mengoperasikan penyedia Internet berbasis satelit, Starlink). 

Arif, yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, mendengarkan keluhan Hunter mengenai rumitnya perizinan di Indonesia. 

Ketika itu, kata Arif, Starlink sedang mengurus izin agar bisa menjual layanan Internet secara langsung kepada konsumen Indonesia. Untuk itu, Starlink membutuhkan tiga jenis izin, yaitu sebagai penyelenggara jasa Internet atau Internet service provider (ISP), penyelenggara jaringan tetap tertutup melalui media very-small-aperture terminal (VSAT), dan penyelenggara akses jaringan atau network access provider (NAP). 

Menurut Arif, Starlink awalnya ingin langsung beroperasi dari Amerika Serikat tanpa harus mengurus izin dan menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia. Di sini, dia melanjutkan, Hunter menyebutkan APJII seperti menghalangi Starlink masuk ke Indonesia sebagai penyelenggara jasa Internet langsung untuk konsumen. Dasar tuduhannya adalah alamat Internet Protocol atau IP address untuk Starlink di Indonesia tak kunjung keluar. “APJII memang berwenang mengeluarkan IP address untuk ISP di Indonesia,” tutur Arif pada Selasa, 14 Mei 2024. 

Mendapat tuduhan seperti itu, Arif langsung mengeluh balik kepada Hunter. Dia menumpahkan kegusaran anggota APJII atas rencana masuknya Starlink ke Indonesia. Starlink, Arif menambahkan, yang akan mengancam kelangsungan bisnis ISP lokal, seperti mendapat karpet merah dari pemerintah. “Kami terjepit. Dari atas, pemerintah mendorong untuk membantu Starlink jadi anggota APJII dan mengeluarkan IP. Dari bawah, kami diminta bersikap oleh anggota,” ujarnya. 

Di Barcelona, Arif dan Hunter kemudian mencari jalan tengah. Hunter mengatakan Starlink tidak menyasar pasar Internet perkotaan sehingga perusahaan milik konglomerat Elon Musk itu bukan pesaing penyedia layanan Internet kabel atau seluler yang sudah mapan di Indonesia. “Mereka akan masuk ke wilayah rural dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ucap Arif.

Masuknya Starlink memang membuat penyedia jasa Internet ketar-ketir. Dengan satelit orbit rendah atau low earth orbit yang melayang 550 kilometer di atas bumi, Starlink mampu menyediakan sambungan Internet berkecepatan tinggi dengan gangguan atau tingkat latensi rendah. Teknologi ini juga memungkinkan pengguna Internet di semua daerah menerima sambungan secara lancar, asalkan memiliki perangkat khusus. Di banyak negara, teknologi ini lebih efisien dan unggul ketimbang Internet berbasis satelit geostasioner atau kabel serat optik, seperti yang digunakan kebanyakan operator telekomunikasi di Indonesia.

Starlink mendapatkan izin VSAT pada 6 April dan izin ISP pada 21 April 2024. Setelah proses ini berjalan, Starlink langsung membuka pemesanan untuk konsumen di Indonesia melalui situs webnya.  

Untuk pelanggan rumahan, Starlink menawarkan layanan Internet cepat dengan biaya Rp 750 ribu per bulan. Sedangkan biaya pembelian perangkat seperti antena dan router sebesar Rp 7,8 juta. Sejumlah pengguna Starlink di media sosial memamerkan kecepatan unduh hingga 200-300 megabit per detik (Mbps). Harga dan kecepatan tersebut lebih unggul ketimbang koneksi Internet VSAT yang menggunakan satelit geostasioner. 

Sebagai contoh, harga langganan Internet VSAT Prima HTS mencapai Rp 1 juta per bulan dengan kecepatan maksimal 1 Mbps. Ada pula Ubiqu Max VSAT HTS Rp 3 juta per bulan dengan kecepatan maksimal 10 Mbps. Ini belum termasuk biaya pembelian perangkat VSAT sebesar Rp 9,1 juta. Sedangkan harga paket Mars milik Mangoesky yang dikelola Telkomsat, perusahaan di bawah grup Telkom, mencapai Rp 11,9 juta per tahun dengan kecepatan unduh maksimal 6 Mbps. Itu belum termasuk kuota Internet yang harus diisi terpisah.
Ada ribuan penyedia Internet berbasis satelit di Indonesia, baik yang berskala nasional seperti Telkomsat dan Lintasarta maupun pemain lokal yang jumlahnya ratusan. Mereka menyasar pelanggan individu hingga korporasi. Menurut Arif, mereka terancam oleh ekspansi Starlink ke Indonesia. 

Setelah bernegosiasi, Arif melanjutkan, Starlink mau meneken nota kesepahaman untuk membuka peluang kerja sama dengan ISP lokal. Rencananya, Starlink menjadikan penyedia ISP lokal layaknya agen atau reseller di sejumlah daerah. 

“Tapi itu tergantung perjanjian bisnis, APJII hanya memfasilitasi,” ujarnya. 

Arif mengakui bahwa perkembangan teknologi tak bisa dibendung, termasuk disrupsi Starlink bagi bisnis Internet VSAT. Tapi dia berusaha menawar agar Starlink mau membuka peluang kerja sama dengan pemain lokal. 

Kesepakatan antara APJII dan Starlink diteken pada 22 April 2024. Jika tak ada perubahan, Presiden Joko Widodo akan meresmikan penggunaan Internet Starlink untuk jaringan pusat kesehatan masyarakat pada 19 Mei 2024. Sebuah puskesmas di Bali menjadi saksi seremoni operasi resmi Starlink di Indonesia.

Rencananya, Jokowi ditemani Elon Musk, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari Bali, mereka akan melakukan telekonferensi dengan Puskesmas Tabarfane di Kepulauan Aru, Maluku, yang juga memakai perangkat Starlink. Nantinya, ribuan puskesmas di Tanah Air menjadi konsumen Starlink.

•••

SEMPAT mengajukan keinginan beroperasi langsung dari Amerika Serikat, Starlink akhirnya mengurus izin operasi dan membuat badan hukum Indonesia. Mereka memakai status ISP dan jaringan VSAT atas nama PT Starlink Services Indonesia. Untuk penyelenggaraan akses jaringan atau NAP, Starlink menggandeng perusahaan Indonesia. 

“Dia memutuskan bekerja sama dengan PT NAP Info Lintas Nusa,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto pada Rabu, 15 Mei 2024.

Jauh sebelum izin Starlink terbit, pada September 2023, Wayan bertemu dengan Rebecca Sleek Hunter dari SpaceX. Saat itu Hunter mengatakan Elon Musk menghendaki Starlink bisa beroperasi langsung dari Amerika Serikat tanpa perlu mengurus izin apa pun di Indonesia. Cara ini mengikuti model bisnis perusahaan over-the-top seperti Google, Facebook, dan YouTube

“Dia selalu membawa nama Elon Musk. Elon Musk disuruh datang ke Indonesia oleh Presiden,” ucap Wayan menirukan omongan Hunter pada 19 September 2023.

Toh, pemerintah tetap meminta Starlink mengikuti peraturan, dari mengurus izin ISP, jaringan tetap tertutup VSAT, hingga NAP. “Starlink tentunya harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pada Jumat, 17 Mei 2024.

Starlink sebetulnya sudah masuk ke Indonesia pada 2022 sebagai backhaul atau penyedia infrastruktur Internet satelit. Layanan ini disediakan Telkomsat dan afiliasinya. Telkomsat adalah pemegang hak labuh satelit Starlink. Hak labuh ini kemudian dijual kembali ke sejumlah perusahaan, antara lain PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel. Telkomsel kemudian menjual layanan Internet satelit Starlink ke sejumlah pelanggan, di antaranya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Ada 14 kapal Pelni yang telah menggunakan Starlink via Telkomsel. 

Pengguna Starlink selain Pelni adalah PT Samudera Indonesia Tbk. Samudera Indonesia menggunakan Internet Starlink sejak setahun lalu. Untuk layanan di Indonesia, mereka membelinya dari agen lokal. “Untuk kapal yang beroperasi di jalur internasional beli dari agen di Singapura,” ujar Chief Executive Officer Samudera Indonesia Bani Maulana Mulia pada Jumat, 17 Mei 2024.  

Menurut Bani, Internet Starlink sangat membantu industri pelayaran. Kapal-kapal Samudera Indonesia sebetulnya sudah dibekali jaringan Internet Inmarsat dan VSAT. “Namun Starlink menawarkan harga lebih murah sehingga kami coba,” tutur Bani. Starlink menjadi jawaban bagi perusahaan perkapalan yang membutuhkan jaringan lebih cepat dengan harga lebih murah. “Baru ketika di India dan Cina tidak bisa pakai Starlink, kami tetap pakai VSAT. Sedangkan Inmarsat diwajibkan untuk setiap kapal.”  

Meski demikian, ada juga keluhan terhadap Telkomsat dan Telkomsel yang menjajakan Internet Starlink secara “eceran”. Di tangan kedua perusahaan itu, biaya langganan Internet Starlink menjadi berlipat ganda. Sebuah brosur penawaran Starlink dari Telkomsat untuk pasar Papua menyebutkan biaya langganan termurah mencapai Rp 39 juta per bulan dengan kecepatan 8 Mbps dan biaya instalasi hingga Rp 25 juta, tergantung wilayah. Manajemen Telkom belum memberi tanggapan tentang hal ini. 

Menurut seorang pejabat, salah satu yang mengeluhkan hal ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi awalnya menghendaki ribuan puskesmas di Indonesia bisa mengakses Internet melalui operator lokal. Tapi, karena biaya langganan Internet satelit mahal, sumber tersebut mengungkapkan, Budi berubah pikiran.

Setelah tahu Starlink menggelar layanan Internet satelit dengan harga khusus di Afrika, Budi langsung menyodorkan rencana penyediaan jaringan untuk ribuan puskesmas kepada Elon Musk. Rencana itu kemudian mengemuka dalam pertemuan antara Budi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta Musk di Amerika Serikat pada Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, Budi ditawari Internet berkecepatan 200 Mbps dengan biaya langganan US$ 20-50 per bulan. Belakangan, tarifnya menjadi US$ 35 per bulan (sekitar Rp 560.000), di luar pembelian perangkat. 

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada tahap awal Starlink akan menyediakan Internet untuk 745 puskesmas yang benar-benar belum tersambung dengan Internet. Salah satunya Puskesmas Tabarfane di Kepulauan Aru. Tahap berikutnya adalah akses Starlink untuk 1.475 puskesmas yang sudah tersambung dengan Internet VSAT tapi mengalami banyak kendala. 

Menurut Nadia, biaya langganan dan pembelian perangkat Starlink akan diambil dari pos anggaran bantuan operasional kesehatan. Pos ini adalah bantuan pemerintah pusat buat pemerintah daerah yang masuk anggaran dana alokasi khusus nonfisik. Pemerintah pusat yang mengatur penempatan dananya. “Kami yang membuka kerja sama dengan Starlink. Nanti untuk pembiayaan langsung oleh pemerintah daerah,” kata Nadia pada Rabu, 15 Mei 2024. 

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga berkepentingan melobi Musk agar mau membangun pabrik baterai ataupun kendaraan listrik Tesla serta landasan peluncuran roket SpaceX di Indonesia. 

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin enggan mengomentari dugaan bahwa pengadaan Internet untuk puskesmas oleh Starlink menjadi pemanis agar Musk menempatkan investasi Tesla dan SpaceX di Indonesia. Namun dia mengakui pemerintah ingin menarik investasi dan menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. 

“Saat ini baru masuk Starlink, yang lain belum. Ini tentunya bergantung pada keputusan bisnis,” tuturnya. 

Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga menyayangkan sikap Kementerian Kesehatan yang tidak pernah memberi penyedia Internet lokal kesempatan menggelar Internet murah bagi puskesmas lebih dulu. Dia menyatakan operator lokal tak pernah mendapat tawaran tersebut dari Kementerian Kesehatan. “Kami tidak pernah ditanyai, langsung buang (ditawarkan) ke sana (Starlink).” 

Merespons keluhan APJII, Nadia mengatakan tujuan Kementerian Kesehatan mengajak Starlink adalah memberi akses kepada puskesmas yang benar-benar tidak tersambung dengan Internet. Dengan Internet itu, Nadia menjelaskan, puskesmas di pelosok dapat menerima layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) dari unit yang lebih besar, telekonsultasi, dan laporan tepat waktu, juga mengembangkan tenaga kesehatan setempat. Hal yang tak bisa diberikan operator VSAT selama ini.

(Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 19 Mei 2024)
Baca juga :