7 (Tujuh) Tahun Memerintah, NGAPAIN AJA???

7 (Tujuh) Tahun Memerintah, NGAPAIN AJA???

Oleh: Tara Palasara

Melanjutkan status sebelumnya, yang bertajuk : “(Menguak Fakta Di Balik Membengkaknya Kelebihan Pasokan [oversupply] Daya Listrik PLN)”...

Pemerintahan Jokowi nampak sekali ingin “Sekali Hajatan, Dua Gadis Ternikahi ... ‘Eh sekali mendayung dua pulau terlampaui”, YAITU:

[1] Kelebihan Pasokan Daya Listrik /OverSupply PLN bisa terdistribusi ke masyarakat; melalui rencana penghapusan Daya 450 VA dan lalu dipaksa naik ke 900 VA dan 1200 VA.

[2] Mengurangi dan akan sangat mungkin menghilangkan Subsidi LPG 3 Kg,; melalui Program Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Induksi.

=== === ===

Elpiji 3 Kg Bakal Ditarik, Warga Dapat Kompor dan Wajan Listrik Gratis

TANYA : Apakah LPG 3 Kg akan betul2 ditarik dari peredaran?

JAWAB : Ditarik atau Tidak, Wallahu’lam akan tetapi Pengurangan Subsidi atas LPG 3 Kg hampir sudah pasti akan dilakukan !!! bahkan tahap selanjutnya akan sangat mungkin dilakukan penghapusan subsidi setelah Kompor Induksi dibagikan gratis secara massal. Hanya soal waktu saja .... 

Indikasinya adalah :

(a) Ada urusan apa, Pimpinan PLN sampai ngomong bahwa (mayoritas) Subsidi LPG 3 Kg tidak tepat sasaran? Itu khan urusannya PERTAMINA. Rupanya, Dirut PLN yang merupakan “Orangnya Jokowi” ini, mendapat mandat untuk segera melaksanakan Program Konversi LPG ke Kompor Induksi. *Catatan : Dirut sebelumnya dilengserkan karena dinilai lamban dan diganti oleh Darmawan Prasojo.

Bos PLN : Data Konsumsi LPG 3 Kg Mayoritas Tidak Tepat Sasaran

(b) Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Trilliunan Rupiah untuk membagikan kompor induksi gratis

Bagi-bagi Kompor Listrik, Pemerintah Siap Kucurkan Rp 5 Triliun

===>> Belajar dari kasus Konversi Minyak Tanah ke LPG dulu, maka setelah dilakukan pembagian kompor induksi secara massal dan gratis, bisa terjadi akan terjadi kelangkaan Gas LPG 3 Kg dan atau yang beredar di pasaran adalah Gas LPG Non Subsidi.

--- ---

T : Bukannya Kompor Listrik jatuhnya akan lebih mahal ???

J : Pemerintah gitu lhoh.... selalu siap dengan penjelasan, entah pada prakteknya nanti bener2 sesuai teori apa enggak he.he..he... 😅 😂

PLN sudah memberi pernyataan bahwa nantinya Listrik untuk masak, jalurnya akan beda dengan Listrik untuk lampu serta konsumsi rumah tangga lainnya. Yaitu akan menggunakan MCB jalur khusus, yang artinya TIDAK TERSAMBUNG dengan struktur daya terpasang maupun golongan tarif lama.

Konsumsi listrik untuk kompor induksi akan dibuatkan tagihan khusus tidak bercampur dengan penggunaan listrik rumah tangga. Bahkan Dirut PLN “menantang” untuk nantinya diperbandingkan antara Billing Tagihan Listrik Kompor Induksi dengan LPG 3 kilogram.

PLN: Memasak dengan Kompor Induksi Tidak Perlu Tambah Daya, Ada “Jalur Khusus”

Bos PLN Bilang Pakai Kompor Induksi Nggak Perlu Tambah Daya

--- ---

T : Mas Aa’ TP sendiri percaya atau tidak, dengan penjelasan Dirut PLN di atas? bahwa Kompor Induksi jatuhnya akan lebih murah.

J : Yang jadi persoalan sebenarnya bukan soal percaya atau tidak percaya, melainkan:

(a) Listrik itu Dimonopoli oleh PLN, jadi jika pada suatu kondisi ---oleh karena berbagai sebab alasan--- maka tarif listrik untuk kompor induksi dinaikkan, MASYARAKAT BISA APA???  apalagi jika sampai nantinya Gas LPG 3 Kg betul-betul dihilangkan dari pasaran. 

Di sisi lain, jargon usang bahwa yang miskin akan tetap dapat Subsidi APBN, itu sebetulnya “menyakitkan” hati Masyarakat Kelas Menengah pada kasus-kasus tertentu mengingat beban yang ditanggung oleh Kelas Menengah juga tidaklah ringan. Sudah tidak menikmati berbagai subsidi /bantuan Pemerintah, 'Eh tetapi harus ikut menanggung dampak akibat Kebijakan Pemerintah. Contoh : Ikut menanggung kenaikan harga-harga barang sebagai akibat kenaikan Harga BBM. 

(b) Mitigasi ketika terjadi Listrik Padam, bagaimana? mengingat masih lemahnya Mitigasi Jaringan Listrik Nasional, terutama di daerah-daerah.

INTINYA : dengan melihat rekam jejak Pemerintah (tidak hanya era Jokowi saja), sangat sulit untuk bisa mempercayai Pemerintah begitu saja. Tentunya, masih ingat ketika dulu Era SBY rakyat dipaksa meninggalkan minyak tanah, ketika Kompor Gas sudah dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sekarang, rakyat digiring untuk meninggalkan LPG dengan beralih ke Listrik.

--- --- 

T : sebetulnya, inti permasalahan dari rame-rame isu penghapusan daya listrik 450 VA dan kampanye penggunaan kompor listrik induksi, itu apa?

J : pertanyaan bagus, dan inilah sebetulnya substansi masalah yang terjadi di era Pemerintahan Jokowi ini.

Jokowi sudah memerintah selama 7 (Tujuh) Tahun, kenapa baru reaksioner dan atraktif soal SUBSIDI SALAH SASARAN di penghujung masa jabatannya? 

Kenapa gak di pertengahan Periode I segera membenahi soal "subsidi salah sasaran".....? 

Tak lain dan Tak bukan itu Karena Keuangan Negara/APBN betul-betul dalam keadaan kritis apabila tidak segera dilakukan tindakan antisipasi.

Hutang Pemerintah Yang Membengkak, Mis-Alokasi serta Pemborosan Anggaran (Contoh : Kereta Cepat dan Ibu Kota Nusantara) dan Target Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Tercapai berdampak kepada beban APBN yang semakin meningkat, dan solusi yang paling mudah dan instan ADALAH adalah “mengalihkan beban” kepada rakyat seperti Mengurangi /Menghilangkan Subsidi, Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak  serta Tarif dan NAMBAH HUTANG LAGI .... !!!

--- ---

T : apakah situasi seperti ini  bisa diakhiri, apabila yang jadi Presiden pada Pilpres 2024 adalah Tokoh Ideal?

J : itu dia sedihnya...., secara kajian di atas kertas SIAPAPUN PRESIDENNYA akan sulit mengatasi situasi seperti sekarang ini dalam jangka pendek dan menengah.

Kita harus menyiapkan mental dari sekarang, untuk suatu saat katakanlah siapa Tokoh Ideal yang jadi Presiden ... ABW ? PS ? AHY ? RK ? akan berdiri di depan podium dan lalu mengumumkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi ... dan atau Kenaikan Tarif Listrik ... dan atau Pengurangan /Pencabutan Berbagai Macam Subsidi ... 

OLEH SEBAB begitu beratnya beban APBN karena warisan Pemerintahan2 sebelumnya (tanpa serta merta harus menyebut nama Jokowi saja) karena semua Era Pemerintah turut berkontribusi pada beban APBN yang mencapai puncak pada Pemerintahan Jokowi selama 2 (dua) periode.

MESKI begitu... memilih Tokoh yang potensial tidak memperparah keadaan harus terus diikhtiarkan DAN JANGAN LUPA, rebut penguasaan kursi parlemen di Senayan dari Partai yang sudah beberapa kali memenangi Pemilu.

Semoga ada perubahan keadaan..... aamiiin.

17/9/2022

(Tara Palasara)