Tere Liye: JHT, Jokowi Menjilat Ludah Sendiri

Bolak-balik

Screenshot ini ada 2. Yang pertama, tahun 2015, waktu itu juga jadi polemik. Dan presiden waktu itu memutuskan bahwa JHT (Jaminan Hari Tua) atas pegawai yang kena PHK, dan atau keluar tidak bekerja lagi bisa diambil maksimal sebulan. Sementara yang normal, tetap 10 tahun.

Nah, tahun 2022 ini mendadak muncul peraturan baru, bawah JHT baru bisa dicairkan secara penuh saat pegawai usia 56 tahun. Kecuali 30% untuk kepemilikan rumah, 10% untuk keperluan lain-lain. 

Sebagai, ehem, penggantinya buat yang PHK, nanti dikasih JKP alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 3 bulan pertama dikasih 45% upah sebelumnya. 3 bulan berikutnya 25% upah sebelumnya. Plus training dan info loker.

Apa sebenarnya yang terjadi? Kok berubah lagi? Bolak-balik?

Well, itu artinya BPJS Ketenagakerjaan tidak siap uangnya buat bayar sesuai pola lama. 

Sesimpel itu saja. 

Mereka minta pemerintah ubah peraturannya, agar lebih longgar. 

Karena kalau mereka siap bayar, ngapain harus ditahan-tahan? 

Itu toh duit pegawai. Mereka iuran (sebagian ditanggung dari gaji pegawai, sebagian dari perusahaan) loh, itu tabungannya mereka. Bukan duit neneknya pejabat-pejabat.

Kenapa pemerintah minta diundur sampai usia 56 tahun? Bukan karena ada JKP sih. Itu teh memang lebih enak muterin duitnya kalau yang punya duit tidak mendadak minta. Wah, enak banget. 40 tahun dikunci misalnya. Kalau soal JKP sih, itu cuma upil.

Tapi kan 2015 presiden bilang begitu? Yg kena PHK boleh cairin segera.

Wah, kamu mah benar-benar polos. Tahun 2022 ini, presiden sudah tidak punya beban apapun. Terserah merekalah mau apa. Menjilat ludah sendiri, mengubah peraturan lama, mengubah janji, dll. Terserah. Atau beginilah, nanti tungguin saja kalau sudah rame, viral, siapa tahu diubah lagi deh sama dia. Jadi pahlawan.👎

Nah terakhir, saran saja: kalian teh belajar dari hal-hal begini. Itu tabungan pegawai, kok susah diambil? 

Di negeri ini memang banyak hal susah dipahami. Rakyat antri buat beli minyak goreng mahal di negeri yang jutaan tanahnya buat kelapa sawit. 

Rakyat bayar gas mahal, di negeri yang cadangan gasnya banyak. 

Rakyat bayar listrik mahal, di negeri yang batubaranya melimpah.

Bahkan pandemi. Rakyat harus test, test, test, trilyunan uangnya, karantina, juga trilyunan uangnya. Padahal rakyat sudah vaksin bahkan 3x. Begitulah. Harun Masiku? Juliari Batubara? Edhy Prabowo? Wow deh.

Semoga BPJS ketenagakerjaan ini tidak senasib Jiwasraya, Asabri, dkk deh. Lembaga-lembaga ini mengelola uang wong cilik trilyunan, wong ciliknya yang malah susah. Harusnya, mereka bikin happy wong cilik yang ngasih duit ke mereka loh. Itu kalau logika waras.

(By Tere Liye)

*fb 12-02-2022