Selain Anies Baswedan, ratusan kepala daerah lainnya yang masa jabatannya berakhir pada 2022 akan digantikan oleh ASN.
Anies sendiri akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.
Sementara pada 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan digantikan oleh ASN. Masa jabatan Ridwan Kamil akan berakhir pada 5 September 2023.
Penggantian kepala daerah oleh ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyatakan seluruh pilkada digelar serentak pada November 2024.
Dengan demikian, kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 hanya menjabat sekitar 3 tahun. Sementara kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2017 dan 2018 tak bisa ikut Pilkada hingga 2024.
Kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2017 dan 2018 akan berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Mereka akan digantikan oleh ASN. Hal itu sesuai dengan amanat UU Pilkada.
Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada berbunyi: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Disebutkan, Pj. gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, setara ASN eselon I. Sedangkan Pj. bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, setara ASN eselon II.
Pj. kepala daerah memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya hingga kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik.
Calon Pj. gubernur diusulkan oleh menteri dalam negeri dan dipilih presiden. Sementara calon Pj. bupati/wali kota diusulkan gubernur dan dipilih oleh mendagri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mempersiapkan proses peralihan jabatan tersebut. Mereka belum bisa mengungkap detail kebijakan yang akan diberlakukan.
Guru besar IPB Prof Hermanto J. Siregar mengatakan kriteria calon pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 harus jelas.
“Kriteria ASN yang bisa ditunjuk sebagai Pj Kepala Daerah harus jelas, antara lain menggambarkan kelayakan/kompetensi ASN tersebut untuk menjalankan tugas/fungsi Kepala Daerah,” kata Hermanto, dikutip dari akun Twitternya, @hermantoregar pada Jumat (18/2/2022).
Ia mengingatkan penggantian kepala daerah tidak boleh dijadikan sebagai ajang pemusatan kekuasaan.
“Jangan jadikan hal ini sebagai pemusatan kekuasaan. Semangat otonomi daerah harus tetap terjaga,” tegas Hermanto.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia mempertanyakan kriteria ASN pengganti kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.
“Apakah hanya ASN yang berstatus PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah atau bisa juga ASN yang berstatus PPPK atau malah bisa juga anggota Polri dan TNI. Kita menanti langkah presiden untuk tetap menjaga demokrasi dan keadilan,” kata Benny K Harman mengomentari cuitan Hermanto. (pojoksatu)
