KRISIS KAZAKHSTAN & GEOPOLITIK
Intelijen Barat memperkirakan jumlah pasukan Rusia yang sudah dideploy di dekat perbatasan Rusia-Ukraina mencapai 100.000 ribu pasukan darat lengkap dengan berbagai jenis persenjataan canggih, yang sebagian besar telah diuji coba kehandalannya di Suriah. Namun, pihak Pemerintah Ukraina meyakini jumlah pasukan Rusia yang sudah berada di perbatasan negaranya jauh lebih besar dari itu.
Hingga saat ini, belum terdapat ancaman nyata dari keberadaan pasukan tersebut bagi Ukraina, dan Presiden Putin pun belum memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina. Namun demikian, Presiden Putin menegaskan bahwa pihaknya telah memperhitungkan langkah-langkah "appropriate retaliatory military-technical measures" apabila pendekatan agresif AS, Inggris dan Barat lainnya terus berlanjut.
Sementara itu, Selama beberapa tahun terakhir, Laut Cina Selatan (LCS) tampaknya telah menjadi rebutan. Setelah China melakukan militerisasi beberapa pulau yang dibangun secara artifisial di daerah tersebut untuk menegaskan klaimnya atas jalur air tersebut, beberapa negara di dunia tampaknya telah melakukan upaya bersama untuk “menyadarkan” China.
Aliansi trilateral antara negara Anglo-saxon; AS, Inggris dan Australia yang dibentuk beberapa bulan lalu dan aliansi QUAD antara AS, India, Australia dan Jepang juga salah satunya bertujuan untuk mengawasi China yang semakin agresif.
Front Rusia-Ukraina berpotensi menjadi proxy antara Barat dengan Rusia, sementara front LCS berpotensi menjadi proxy antara Barat dengan China.
Saat mata dunia tertuju pada dua front tersebut, tanpa ada yang mengira, demonstrasi dan keributan terjadi di seluruh kota di Kazakhstan katanya akibat kenaikan harga BBM. Sebagian pengamat mengatakan kenaikan harga BBM dipandang sebagai penghinaan terhadap pekerja minyak yang telah memberikan kontribusi begitu banyak untuk kemakmuran Kazakhstan, dengan banyak dari kekayaan yang dimonopoli oleh para elit di pemerintahan.
Kazakhstan adalah sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia dan China, yang dalam 30 tahun terakhir dapat dikatakan sangat stabil di bawah kekuasaan “tangan besi” pemerintah.
Kazakhstan yang merupakan negara terbesar kesembilan di dunia secara geografis, memiliki cadangan minyak terbesar di wilayah Laut Kaspia, memproduksi 1,1 juta barel per hari, dengan populasi tidak lebih dari 19 juta orang.
Secara tidak langsung, setuju atau tidak, ketegangan di Kazakhstan tersebut disebakan oleh setidaknya dua hal, pertama karena letak geografisnya dimana sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan China dan Rusia, dan yang kedua adalah maraknya praktik korupsi dan tidak adanya demokrasi di negara itu selama 3 dekade terakhir.
Protes dan demo dimulai secara damai, menentang tingginya biaya hidup, meningkatnya angka kemiskinan di negara yang dianggap sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tengah, tingkat pengangguran yang tinggi, serta korupsi pemerintah. Alasan-alasan ini, baik secara disengaja atau tidak, adalah pintu gerbang yang terbuka luas bagi Barat untuk menyusup dan memulai konspirasinya.
Aksi damai mulai ternodai dengan adanya pihak yang mencoba menungganginya, pemerintah pun mulai menggunakan sikap represif dalam menghadapi para demostran bahkan menggunakan peluru hidup. Hal ini mengingatkan kita para demonstrasi damai di Homs, Suriah, 10 tahun lalu, ketika para demonstran melakukan aksi secara damai, namun kehadiran Dubes AS, Robert Ford dalam aksi tersebut telah mengubah aksi damai menjadi aksi berdarah.
Banyak pengamat menganggap AS mulai menyusup dalam krisis yang terjadi di Kazakhstan, dan ingin menciptakan “colour revolution” (revolusi berdarah) untuk mengacaukan perhatian Rusia dari Ukraina ke Kazakhstan, dan benar beberapa hari setelah keributan terjadi, pasukan CSTO Rusia mulai masuk ke Kazakhstan. Kalau di Suriah saja Rusia habis-habisan mempertahankan sekutunya, maka tentunya Rusia tidak akan tinggal diam di Kazakhstan, selain memiliki kesepakatan CSTO, Kazakhstan juga berbatasan langsung dengan Rusia.
Sebagian besar sejarah Kazakhstan baru pasca pecahnya Uni Soviet, Kazakhstan dipimpin oleh Presiden Nursultan Nazarbayev, yang mengundurkan diri pada tahun 2019 setelah menujuk penggantinya, Kassym-Jomart Tokayev. Selama memerintah dengan tangan besi, Presiden Nursultan Nazarbayev juga berhasil membangun dinasti kekuasaan oligarki, makanya sebagian besar kemarahan yang ditampilkan di jalan-jalan dalam beberapa hari terakhir tidak ditujukan pada Tokayev, tetapi pada Nazarbayev, yang masih secara luas dianggap sebagai penguasa tertinggi negara itu. Slogan "Shal ket!" (“Old man go!”) telah menjadi slogan utama.
Terlepas dari kemana krisis ini akan berakhir, setidaknya sudah ada yang berani memulai mengungkapkan isi hati rakyat yang selama ini dikekang.
“This story is not about the price of gas. This story is about power. It's about inequality, and it's about a lack of political choice”, begitu kata Melinda Haring, wakil direktur Atlantic Council Eurasia Center.
(By Saief Alemdar)
