Buya Anwar Abbas: Kapan ulama itu rusak? Kalau dia tak lagi berani menyampaikan kebenaran kepada Penguasa

[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengakui dirinya memang kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi dia juga tak asal mengkritik dan pernah juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Standing position saya pertama dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UU 1945. Kalau Pak Jokowi itu membuat undang-undang dan kebijakannya sesuai dengan Pancasila ya tentu saya dukung, tapi kalau tidak harus dikritisi," kata Anwar dalam progam Blak-blakan detikcom, Rabu (15/12/2021).

Oleh para buzzer yang tidak menyukainya, Anwar Abbas dicap sebagai ulama yang lebih mengedepankan jiwa politiknya dengan kendaraan MUI. 

Lelaki kelahiran Jorong Balai Mansiro, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1955 itu tanpa tedeng aling-aling mengakui bahwa dirinya memang 'berpolitik'. 

Hanya, sikap atau rujukan politiknya berbeda dengan partai. Juga tidak sama dengan politik yang diperjuangkan oleh mereka yang anggota parlemen di Senayan.

"Politik mereka adalah untuk kekuasaan, tapi yang saya perjuangkan adalah politik nilai. Saya ingin kebenaran, keadilan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan tegak. Ketika saya melihat ada potensi yang akan merusak itu semua, ya saya ingatkan," tegas Anwar Abbas.

Tanggung Jawab Ulama

Sebagai bagian dari kelompok ulama, dia menyatakan punya tanggung jawab moral untuk menjaga masyarakat dan para pemimpinnya senantiasa di jalan yang benar. 

Sebab, sebuah masyarakat akan rusak bila pemimpinnya juga rusak. Begitu pun pemimpin akan rusak bila ulamanya rusak.

"Kapan ulama itu rusak? Ya kalau dia tak lagi berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Karena saya tak ingin masyarakat dan pemimpin rusak, ya karena itu saya harus mengingatkan para pemimpin di negeri ini agar tidak berbuat hal-hal di luar nilai Pancasila, UUD 1945, dan ajaran agama yang ada," tegasnya.

Dari pengamatan detikcom, Anwar Abbas memang tak melulu melontarkan kritik. Dia juga pernah memuji dan mengapresiasi pemerintah dan khususnya Presiden Jokowi. Ketika Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya pada lampiran III ihwal minuman keras (miras), misalnya, dia lantang mengkritiknya. Tapi begitu Jokowi mencabut lampiran terkait miras, Anwar Abbas pun balik memujinya sebagai negarawan.

"Beliau tampak oleh saya dengan peristiwa ini sudah lebih menonjol sikap kenegarawanannya di mana beliau mau mendengarkan suara dari rakyatnya serta tampak lebih mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama yang lebih luas dan lebih berarti," tutur Anwar Abbas kepada pers, 2 Maret 2021.