Lampu Kuning buat PKS Sumbar


Lampu Kuning buat PKS Sumbar

Memang, politik di dalam gedung DPRD berbeda dengan politik di luar gedung DPRD. Di dalam dikucilkan, di luar belum tentu bisa begitu. Di dalam harus berkoalisi dengan partai-partai, tapi di luar bisa langsung berkoalisi dengan rakyat. Lalu partai-partai bisa apa?

Karena itu, tak dapatnya satu posisi pun PKS Sumbar dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), belumlah kiamat atau lampu merah. Lampu kuning, tentu saja. Harus diancar-ancar lewat jalur perseorangan, kalau-kalau tak ada partai yang akhirnya mau berkoalisi buat Pilgub.

Agak aneh juga, koalisi di Pilgub lalu bersama Gerindra, tapi kini tiba-tiba dikucilkan. Belum lama pilpres lalu, koalisi juga bersama Gerindra, PAN, dan Demokrat, kini juga akhirnya dikucilkan. Sebetulnya, dengan jumlah kursi 60-an persen, koalisi Prabowo-Sandi ini bisa memborong semua AKD yang tersedia. Tapi, sayang, itu tak terwujud. Peta politik seperti berubah.

Parpol yang dulu mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 menguasai kursi DPRD Sumbar dengan total 44 kursi (dari total 65 kursi). Partai Gerindra memiliki 14 kursi, PKS, PAN dan Demokrat masing-masing 10 kursi. Sedangkan kursi lainnya, Golkar (8 kursi), PPP (4 kursi), NasDem, PDIP dan PKB masing-masing 3 kursi.

Sekarang Gerindra, PAN, Demokrat, malah memilih berkoalisi dengan Golkar, termasuk PDIP-PKB. PKS dibiarkan menjomblo sendirian. Padahal Ketua DPD I Gerindra adalah Nasrul Abit, yang notabene adalah Wakil Gubernur Sumbar, yang Gubernurnya kader PKS tulen, yakni Irwan Prayitno. Sedikit saja dicolek Irwan, Nasrul Abit mungkin saja berubah pikiran.

Mungkin juga Irwan Prayitno sudah tak dilibatkan atau memang tak mau lagi terlibat. Periode kedua ini memang terlihat Irwan seperti kurang bertenaga. Lebih kencang ke luar negeri ketimbang urusan dalam negeri (Sumbar) sendiri. Baru-baru ini, di Wamena, Irwan lebih menyerahkan urusan itu ke Wakilnya, Nasrul Abit, ketimbang dia tangani langsung.

Sepuluh tahun berkuasa sudah saatnya juga masa peralihan. Tak ada lagi yang bisa dikerjakan dan memang tak banyak juga yang sudah dikerjakan. Terlalu bersemangat menargetkan yang maksimal sejak awal, lupa atas apa yang sudah dilakukan, sehingga tahap awal dikucilkan dulu di tingkat legislatif, untuk selanjutnya di tingkat eksekutif. Makanya ini baru lampu kuning, belum lagi lampu merah.

07/10/2019

(By Erizal)

***

Susuanan Komisi DPRD Sumbar 2019-2024:

Komisi 1
Ketua: Samsul Bahri (PDIP)
Sekretaris: H.M. Nurnas (Demokrat)

Komisi 2
Ketua: Arkadius (Demokrat)
Sekretaris: Nurkhalis (Gerindra)

Komisi 3
Ketua: Afrizal (Golkar)
Sekretaris: Ismunandi Syofyan (Gerindra)

Komisi 4
Ketua: Muhammad Ikhbal (PAN)
Sekretaris Lazuardi Herman (Golkar)

Komisi 5
Ketua: Muchlis Yusuf Abit (Gerindra)
Sekretaris: Syahrul Furqon (PAN)

Link: https://minangkabaunews.com/artikel-22568-alat-kelengkapan-dprd-sumbar-ditetapkan-pks-tak-dapat-kursi-ketua-komisi.html
Loading...