Sampah: Antara Barus, Risma dan Anies


[PORTAL-ISLAM.ID]  Suatu hari beberapa tahun lalu di Boulevard Kawasan Mega Kuningan, saya berjalan dengan kawan, seorang doktor alumni Amerika dan saat ini anggota DPR-RI ke suatu gedung di sana.

Enak tentunya berjalan di kawasan itu, karena trotoarnya lebar. Namun, keenakan saya terganggu ketika dia melempar botol aqua ke jalan, setelah meminumnya tampak dahaga. Tanpa disadarinya saya  mengambil botol itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Saya tidak ingin dia tersinggung, karena dia seorang tokoh.

Dari seluruh kenangan saya berjumpa dengan dia adalah kenangan buruk membuang sampah plastik ke tengah jalan. Di tengah keramaian kawasan yang bersih. Oleh seorang alumni Amerika. Bagaimana mungkin? Namun, itu terus menerus menjadi teka-teki saya, bagaimana seorang itu bisa mempunyai persepsi yang tepat tentang sampah, terlebih sampah plastik?

Saat ini masalah sampah menjadi wacana di publik, setelah Basari Barus, anggota DPRD DKI Nasdem menyerang Anies karena menurutnya Anies tidak mampu menyelesaikan soal sampah di DKI. Barus meminta Wali Kota Surabaya Risma untuk mengajari Anies soal manajemen pengelolaan sampah. Dan Risma yakin bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan sampah di DKI itu.

Apakah persoalan sampah DKI akan selesai jika Risma datang ke Jakarta atau menjadi Gubernur Jakarta nantinya? Wacana berkembang kemana-mana. Meskipun ikan-ikan di kali Surabaya, di mana Risma berkuasa, 80 persen mengandung sampah mikro plastik, sesuai data Yayasan Ecoton dan juga pencemaran 30 pabrik sesuai data pemda. Meskipun juga, tokoh Nasdem, atasan Barus, yang menjadi menteri perdagangan, mengizinkan impor sampah eks luar negeri ke Jakarta dan Surabaya.

Tentu saja persoalan sampah tidak akan selesai dengan kepemimpinan yang berganti. Maksudnya, masalah sampah adalah masalah bersama dan berjangka panjang.

Kenapa Demikian?

Pertama masalah sampah adalah masalah individual. Apakah kita menganggapnya sebagai masalah atau bukan masalah.

Seperti teman saya alumni Amerika itu, saya dulu juga menganggap membuang botol Aqua atau dulu kaleng bekas cola dan sampah plastik bukanlah sebuah keburukan. Karena, sampah-sampah itu, di benak saya, akan tersapu air ketika hujan, dan akan masuk ke kali, dan akan hanyut bersama air sungai.

Namun, ketika saya 25 tahun lalu tinggal di Belanda, persepsi saya mulai bergeser. Kenapa? Setiap tutup botol, kaleng, plastik yang saya lempar sebagai sampah di sembarang tempat, selalu dipungut istri saya. Meski di tempat sepi. Lalu dimasukkan ke tasnya. Sedikitpun dia tidak merasa beban dengan hal itu.

Entah berbulan bulan, entah setahunan, kebiasaan saya membuang sampah sembarangan berangsur hilang. Setiap sampah botol plastik atau kaleng pasti saya genggam sampai ketemu tempat sampah. Dan sesungguhnya tempat sampah saat itu tersedia cukup banyak, terspesifikasi dan bersih.

Dalam skala rumah tangga, kemudian saya bertanggung jawab meletakkan sampah basah dua kali seminggu di depan rumah. Biasanya di malam hari. Karena besoknya, truk sampah pemerintah kota akan melewati jalanan perumahan pada pagi hari sekali. Itu adalah kesempatan penting membuang sampah, jika tidak, sampah akan ditinggal truk sampah, lalu harus menumpuk di garasi atau gudang beberapa hari, bau.

Jangan pernah "tricky" menyelipkan sampah berat seperti kaca, kayu atau kertas yang banyak, petugas truk sampah akan tahu. jangan sekali-kali.

Sampah kaca dan kertas, harus diantar ke tempat tertentu. Di masukkan pada kontainer berbeda.

Dalam skala individual dan keluarga, persepsi tentang sampah merupakan pelajaran yang bersifat turun temurun dan berkembang. Jika orang tua sejak kecil mengajari anak untuk membuang sampah dengan baik, anak tersebut akan berkembang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anak saya saat ini anti sedotan plastik. Adiknya yang lebih kecil selalu membawa tas belanjaan jika ke super market. Sejauh mungkin mereka menolak plastik.

Kedua, persepsi di lingkungan dan masyarakat. Di lingkungan ataupun di masyarakat dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif. Ketika saya tinggal di Tebet, Jakarta, sampai 2017, beberapa rumah menyangkutkan sampah di dalam plastik kresek di pagar rumah. Kadangkala beberapa hari sampah itu tergantung di situ. Padahal setiap rumah mempunyai bak sampah.

Bisa jadi orang-orang itu adalah orang daerah yang mengontrak. Namun, karena lingkungan itu tidak terlalu bermasyarakat satu dengan lainnya, kontrol sosial kurang terjadi.

Tanpa kolektifitas, manajemen sampah di suatu lingkungan akan sangat bergantung pada pemerintah daerah. Apalagi jika lingkungan dimaksud merupakan area publik, seperti taman, sungai, danau dan pantai.

Ketiga, tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah soal sampah akan berkurang drastis jika warganya peduli soal sampah ini. Berkurang bukan berarti gampang. Pemerintah mempunyai beban berat pertama adalah membantu kesadaran warganya, baik individual maupun kolektif.

Kuritiba, Brazil, adalah salah satu kota percontohan sekitar 20 atau 15 tahun lalu dalam manajemen sampah bantar kali. Pemeritah kota mengajak warganya tidak membuang sampah ke kali. Tapi ini tidak gratis. Setiap sampah warganya dibeli pemerintah, ditukar, dengan pohonan buah. Warga tersebut menanam pohon itu dan beberapa tahun sudah berbuah. Lalu buah itu dibeli pemerintah. Akhirnya bantar kali itu menjadi bersih, penuh pepohonan dan warganya mendapat penghasilan tambahan.

Di negara-negara maju, soal sampah ini sudah dimasukkan dalam kurikulum sejak taman kanak-kanak. Sejak usia dini mereka dibentuk untuk pro lingkungan hijau. Jadi pemerintah bertanggung jawab juga dalam membentuk karakter warganya.

Lalu bagaimana kita melihat polemik sampah yang diciptakan Basari Barus, Risma dan Anies?

Manajemen sampah yang mereka bicarakan adalah urusan teknikal yang seharusnya dapat dipecahkan dalam standar logik tertentu.

Soal teknikal, Anies sudah mengarahkan sampah-sampah nantinya akan dihancurkan di tempat pengelolaan sampah intermediary treatment facility (ITF), yang saat ini dibangun di Sunter. Ada 4 ITF yang akan dibangun di Jakarta. Masing-masing akan mengolah 2.200 ton sampah dan menghasilkan listrik 35 MW per ITF serta penghematan anggaran.

Mengapa saya katakan ini logika standar, karena 35 tahun lalu, professor Hasan Purbo dari arsitektur ITB dan professor Johan Silas dari ITS sudah sering menyampaikan soal teknik manajemen persampahan dan juga dikonversi jadi energi.

Alternatif lama, di mana sampah ditimbun dalam kawasan seperti daerah Bantar Gebang, Bekasi, tentu semakin sulit karena harga tanah semakin mahal. Tapi, itu bisa menjadi lebih murah jika rencana lama mencari tempat penampungan sampah di luar Jawa.

Perbedaan harga tanah malah membuat Amerika, Australia, Hongkong, Selandia Baru mengekspor sampah-sampah mereka ke pulau Jawa. Yang justru ribut saat ini karena banyak mengandung racun.

Jadi, perdebatan yang dilontarkan Bestari Barus dan gaya Risma menggurui Anies tentang sampah, bukanlah persoalan hakiki membangun karakter manusia, melainkan hanya soal teknikal. Untuk itu Anies tidak perlu terlalu menanggapi.

Persoalan dasar sampah bukanlah manajemen teknikal, melainkan membangun kesadaran warga mencintai lingkungan hidup, pro green, anti plastic, save water, kali bersih.

Penulis: Syahganda Nainggolan


Loading...