Peta pemilihan presiden 2024 makin benderang setelah PDIP mendeklarasikan pencalonan Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis, Bogor, pada Jumat lalu.
Gubernur Jawa Tengah itu akan bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang diusung Koalisi Perubahan—terdiri atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, dan Demokrat—serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kembali diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Dalam acara deklarasi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Ganjar agar melanjutkan program-program unggulan pemerintah.
“Pemimpin yang baru tentu harus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan,” ujarnya.
Gayung bersambut. Ganjar berjanji melanjutkan program Presiden Jokowi bila terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2024. Komitmen tersebut disampaikan saat keduanya berada di pesawat kepresidenan dalam perjalanan kembali dari Bogor menuju Solo, Jawa Tengah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Jokowi terdesak mencari figur penerus yang bisa menjamin kelangsungan proyek-proyek jumbo. Kepastian soal figur tersebut krusial bagi para investor kakap.
“Karena investor sedang cemas serta wait and see. Kalau pemenang pemilu berbeda visi dengan Jokowi, proyek terancam mangkrak dan imbasnya ke mana-mana,” kata dia, kemarin.
IKN bukan satu-satunya proyek mercusuar yang membutuhkan kestabilan aliran dana. Menurut Bhima, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pun menjadi pertaruhan citra Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Biaya investasi kereta cepat yang awalnya sebesar US$ 6,071 miliar membengkak US$ 1,2 miliar. Pemerintah saat ini sedang menegosiasikan tingkat suku bunga bagi pinjaman baru China Development Bank (CDB)—kreditor yang menalangi mayoritas dana proyek ini. CDB menginginkan suku bunga 4 persen, sedangkan Indonesia berkukuh 2 persen. Kereta cepat ditargetkan mulai beroperasi pada 17 Agustus 2023.
Satu lagi proyek besar Jokowi yang mulai bermasalah adalah pembangunan lumbung pangan alias food estate di berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap program lumbung pangan 2020-2021 menemukan seabrek masalah pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Auditor mengungkap pula potensi pemborosan anggaran senilai total ratusan miliar rupiah. Selain itu, penelusuran Tempo menemukan banyaknya lahan lumbung pangan yang terbengkalai dan tidak berproduksi optimal.
Menurut Bhima, lewat figur baru yang memiliki visi sejalan dengannya, Jokowi ingin memastikan penyelesaian proyek-proyek tersebut. “Harus ada warisan agar Jokowi disebut sukses menjadi bapak infrastruktur.”
(Sumber: Koran Tempo)
