Hal tersebut diungkapkan Said Didu melalui tayangan Channel YouTube MSD. Dalam tayangan YouTube-nya, Said Didu menyatakan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan apabila terjadi penggantian rezim bukan penggantian presiden yang terbebas dari apa namanya oligarki yang mencengkram selama ini.
"Perubahan ini kan belum tahu kita perubahan apa yang dilakukan. Nah perubahan kita tahu reformasi itu juga melakukan perubahan tapi perubahan yang hasilnya kita tahu tidak tidak tidak memperbaiki," ungkap Said Didu dikutip NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube MSD, Sabtu (4/2).
"Jadi saya ingin mengusulkan kepada timnya Anies Baswedan adalah perubahan perbaikan. Setiap perubahan adalah untuk perbaikan jadi ubah baik, mengubah untuk membaik," sambung Said Didu.
Said Didu menegaskan bahwa ada 10 perubahan mendasar yang perlu dilakukan ke depan oleh bangsa ini untuk menyelesaikan 10 permasalahan yang ditinggalkan oleh rezim saat ini.
"Jadi 10 perubahan. Nah ini kebetulan kalau Nabi Musa as. dulu menghadapi firaun itu turun 10 firman Allah. Pertama itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini dirampas tanda kutip oleh parpol dan oligarki," ujar Said Didu.
Lanjut, kata Said Didu, yang kedua menegakkan hukum berbasis keadilan dan kebenaran bukan berbasis pada kekuasaan dan uang, yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dan untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme karena hal ini semakin merebak.
Selain itu, Said Didu pun mengatakan bahwa yang ketiga adalah yang dicontoh dari Soeharto.
"Yang dia katakan nepotisme di ujungnya itu butuh 30 tahun loh baru berani memunculkan anaknya ke politik. 30 tahun setelah berkuasa. Sekarang, hanya 3 tahun sudah munculkan anak dan mantu untuk masuk kekuasaan. Jadi menurut saya ini perubahan yang ketiga yaitu adalah betul-betul bikin aturan agar tidak terjadi KKN," tegas Said Didu.
Selanjutnya yang keempat, Said Didu mengatakan bahwa sudah seharusnya menempatkan orang-orang yang berintegras, berkompetensi dan punya prestasi.
"Yang istilah Pak Anies itu rekam jejak yang jelas dalam setiap posisi, jadi penempatan orang tepat. Jadi jangan karena dia Tim Sukses, karena relawan, maka membuang kompetensi jadi tetap adalah kompetensi integritas sebagai utama bahwa kebetulan dia Tim Sukses atau relawan Kompetensi integritas tidak boleh dijual," papar Said Didu.
Kemudian, Said Didu juga membeberkan bahwa agenda yang kelima adalah menata ulang pengelolaan fiskal untuk mengurangi utang karena menurutnya, persoalan ini berat sekali.
"Utang ini sangat-sangat berat. Kita harus mengubah arah dari semangat berbelanja lebih tapi berbasis pada utang. Semangat untuk tanda kutip menyogok rakyat dari utang itu harus dihilangkan," ujar Said Didu.
"Kemudian yang keenam adalah membangun kembali persatuan berbasis bhineka tunggal ika. Jadi pelihara buzzer itu adalah kegiatan menurut saya yang sangat tidak dibolehkan ke depan. Kemudian mengistimewakan kelompok tertentu datang ke istana tidak aktif, betul-betul berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika," sambungnya.
Yang ketujuh, kata Said Didu adalah meningkatkan keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi bangsa. Ini sangat penting karena menurutnya, ketimpangan sangat terjadi lantaran banyak sekali konglomerat yang berubah menjadi oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi termasuk sumber daya ekonomi yang dikuasai asing.
"Perubahan 8 menata ulang sistem dan fungsi serta peran kelembagaan pemerintah dan negara. Ini penting sekali. Karena sekarang, lembaga negara itu seakan-akan sudah lembaga pemerintah juga. KPK itu harusnya lembaga negara tidak boleh presiden ikutan," tegas Said Didu.
"MK itu harusnya lembaga negara, BPK itu lembaga negara, TNI itu lembaga negara. Nah sekarang menjadi lembaga pemerintah semua. Coba bayangkan lembaga riset yang dibangun 90 tahun dijadikan lembaga pemerintah bahkan menurut saya ini penataan lembaga pemerintahan dan negara harus dilakukan," tambahnya.
Di samping itu, Said Didu pun kerap menyertakan pada agenda kesembilannya yakni tidak memposisikan lembaga negara yang kini tampak sangat dominan dan menguasai segalanya.
"Perubahan agenda yang ke-9 memposisikan lembaga negara tidak dominan. Mohon maaf, apada ada lembaga negara itu sangat dominan bisa menguasai semuanya dan sangat arogan anggota-anggotanya dalam segala hal, pelanggaran semua dilakukan. Nah itu harus ditata ulang, harus ditata ulang supaya mereka ada yang mengawasi," ujar Said Didu.
Menurut Said Didu, penataan ulang sistem perencanaan pembangunan nasional, ini penting tidak lagi didirikan bahwa berbasis pada keinginan politik pejabat dan yang sangat standar adalah itu adalah harus dimulai dengan perencanaan teknis teknokratis, perencanaan birokratis baru perencanaan politis," tutur Said Didu.
"Yang ke sepuluh adalah penataan ulang fungsi dan peran badan usaha milik negara. Ini harus diulang lagi karena BUMN sekarang itu seakan-akan cabang kekuasaan cabang kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan termasuk orang yang menjabat dalamnya. Itu yang saya pikir 10 agenda yang saya ingin titipkan, agenda perubahan yang harusnya dilakukan oleh rezim apabila Anies Baswedan bisa memenangkan pemilihan presiden," imbuh Said Didu. [gelora]
