Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Harus Turun Tangan BBM Vivo "Dipaksa" Jual Mahal Demi Pertamina "Tidak Dipermalukan"

Saya setuju dengan Bang Alamsyah Saragih yang men-tag saya soal "harga diajak bicara" Revo 89, yang naik agar "kebijakan normalisasi pertalite" tidak dipermalukan...

Sepakat, KPPU harus independen memeriksa masalah ini...

Kenapa?

1. Kita dipaksa menerima liberalisasi, karena yang ditawarkan adalah iklim persaingan.

2. Secara teori, persaingan antar produsen akan mendorong strategi "cost leadership", yaitu persaingan dalam melakukan efisiensi harga pokok penjualan, akan jadi kunci sukses dalam memenangkan pasar.

3. Ada juga, dalam teori manajemen strategik (pemasaran), bahwa untuk barang yang lebih ke brand awareness (merek menentukan kualitas) soal harga tidak menjadi kunci sukses persaingan, tapi mutu dan citra "gengsi merek" yang tertanam di konsumen.

4. Sebaliknya, untuk barang yang konsumennya sensitif ke harga, maka soal "citra merek" ngak ada artinya, pemain lama akan habis oleh pesaing yang mampu efisien dalam struktur biaya, itulah yang disebut "Cost Leadership".

5. Apapun alasannya, suka tak suka pemerintah telat koordinasi ke Vivo, dan dipermalukan.

6. Alsani (alasan sana sini) malah memperparah keadaan, termasuk memaksa operator lain "menaikan harga".

7. Ya, banyak pengusaha bilang ke saya "sama pemerintah kita jangan melawan, kita bakal kalah disikat, yang penting kita bisa terus dagang".

8. Poin no 7, itulah kenapa Reformasi 1998 menghasilkan lembaga KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha) sebagai garda depan UU persaingan usaha yang sehat.

9. Ada 2 janji reformasi, dari kejadian ini (1) liberalisasi, melahirkan persaingan, yang diuntungkan rakyat sebagai konsumen mendapat harga yg efisien karena cost leadership dijamin sebagai buah persaingan; dan (2) KPPU dilahirkan untuk menjadi pengawal persaingan "tanpa rasa takut", sebagai negara demokrasi ketakutan adalah cerita usang.

Saya sendiri di status terakhir, sudah mengatakan harga pertalite bisa lebih mahal ya karena (indikasinya) menanggung biaya distribusi logistik satu harga dari sabang sampai merauke.

Bagi saya, akan lebih elegan kalau pemerintah menjelaskan struktur harga itu, kenapa berbeda. Bukan, malah (maaf) norak nyuruh yang lebih murah menaikan harga.

Sisi lain, kalopun benar 10.900 ini harga baru vivo (sebelumnya 8.900), itu tentu sudah plus marjin. Jadi harga baru ini menegaskan, Pertalite 10.000 adalah kebijakan normalisasi tanpa kompensasi (tanpa subsidi).

Menurut saya, (maaf sekali lagi), akan norak dan lucu kalo terus bilang 10.000 itu masih ada kompensasi (subsidi)...

Mungkin, saya juga norak main tuduh aja..

Ya, kalo saya WNI biasa aja bukan norak, tapi karena memang transparansi angka pembentuk harganya ngak ada...

Ayo dibuka aja, agar kita jadi negara demokratis. Yang mengedepankan dialog sosial berbasis kesetaraan data...

(Yanuar Rizky, WNI biasa Aja)

*fb