Amplop Suharso
Oleh: Dahlan Iskan
INI langka sekali: PPP masuk Disway. Tidak banyak yang menyangka Ketua Umum Suharso Monoarfa bisa diganti. Di tengah jalan. Kemarin dini hari.
Yang mengherankan: prosesnya mulus sekali. Seperti bukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tidak ada perlawanan. Tidak ada intrik. Baik dari sang ketua umum maupun dari pion-pionnya.
Mungkin karena Suharso sendiri lagi tidak ada di Jakarta. Ia lagi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia ke Prancis. Ke pabrik pesawat Airbus. Suharso memang seorang anggota kabinet Presiden Jokowi. Ia Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Kudeta?
Kelihatannya tidak. Tekanan pada dirinya memang luar biasa. Terutama dari internal partai. Kalau tidak mundur, perolehan suara PPP bisa nyungsep. Terutama di basis pesantren di Jawa.
Anda sudah tahu: Suharso mengucapkan kata-kata yang dianggap menghina kiai. Yakni soal budaya memberi amplop pada kiai.
Waktu itu Suharso jadi pembicara di forum yang diadakan KPK. Ketika bicara sulitnya memberantas korupsi, Suharso menyelipkan contoh budaya amplop untuk kiai.
Heboh.
Terutama di kalangan NU. Amplop untuk kiai bukan upeti atau sogok. Itu lebih bersifat mengharap berkah. Suharso sebenarnya tidak salah. Ia tidak bijaksana. Mungkin karena ia bukan tokoh yang datang dari kalangan pesantren. Bukan pula NU. Bahkan, seperti banyak diungkap di media, Suharso bukan orang Jawa. Meski namanya Suharso ia Monoarfa. Dari Gorontalo.
Ini dekat Pemilu. Heboh seperti itu hanya menyulitkan PPP yang sudah sulit. Apalagi ada yang sampai mengadukannya ke polisi. Dianggap mencemarkan nama baik kiai.
Yang juga banyak disesalkan adalah: ia tidak mau minta maaf. Langsung. Maafnya dilewatkan pengurus lain. Kemarahan kian memuncak. Tiga unsur penting dalam PPP kompak: minta Suharso mundur. Yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.
Maka tidak ada lagi yang di belakangnya. Menurut sumber Disway, Suharso mengirim text dari luar negeri. Text itu dikirim ke salah seorang pengurus. Dari situlah mulai berkembang pemikiran: apa yang harus dilakukan.
Maka dilaksanakanlah rapat pengurus DPP PPP. Info mengundurkan diri tersebut dibahas. Dicarikan forum yang benar untuk mencari penggantinya. Maka diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilekaskan.
Seluruh pengurus provinsi diundang. Mendadak. Rapat itu baru bisa dimulai menjelang pukul 12.00 malam. Tapi lancar. Dari 34 pengurus wilayah yang diundang, 27 yang datang. Kuorum tercapai. Keputusan diambil. Pengunduran diri Suharso diterima. Ketua umum baru dipilih, dengan status pelaksana tugas. Ia adalah Muhamad Mardiono.
Nggak pernah dengar namanya?
Ia orang lama. Jabatan di partai adalah ketua dewan pertimbangan. Jabatan di kenegaraan adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Ia memang teman Suharso. Sesama pendukung Presiden Jokowi. Juga sesama pengusaha. Sama-sama kaya. Mardiono punya harta Rp 1,2 triliun. Ia pengusaha lemah (tanah -red) –lemah-nya ratusan hektare.
Kelebihan Mardiono adalah: ia orang NU. Asal Banten. Ia akan lebih diterima di kalangan tradisional PPP. Ia lebih tepat menghadapi persoalan besar di PPP.
Misalnya, sekarang ini, ada dua wakil gubernur dari PPP yang "mubazir'': Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bagaimana bisa, sebuah partai kecil tidak memanfaatkan dua kadernya yang begitu potensial.
Apalagi dua-duanya putra kiai besar yang sangat menentukan di perjalanan PPP. Yang wagub Jateng, adalah putra kiai besar Maimun Zubair, Rembang, –yang begitu konsisten di PPP. Yang wagub Jabar adalah keluarga pesantren besar Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya.
Dua-duanya kini disingkirkan dari PPP. Tidak punya jabatan apa pun di partai. Pun sekadar di pengurus wilayah atau cabang.
Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, tersingkir gara-gara berminat jadi ketua umum PPP. Ia mendeklarasikan diri menjelang Muktamar PPP di Makassar. "Jangankan bisa jadi calon, masuk arena muktamar saja tidak bisa," ujarnya.
Hari itu Suharso menjadi calon tunggal. Aklamasi. Tidak ada yang berani menyainginya. Ia mengaku mendapat angin yang baik dari atas (penguasa -red) –lepas angin itu ada atau tidak.
Belakangan ada niat untuk merangkul kembali Yasin. Ia ditawari menjadi calon anggota DPR. Yasin menolak. Itu karena ia diplot untuk jadi calon dari dapil Wonogiri.
Itu memang dapil kering bagi PPP. Sebelum Suharso memang pernah dapat dua kursi DPRD kabupaten. Tapi di pemilu terakhir dua kursi itu hilang. Sekarang ini PPP Wonogiri krisis pengurus. Ketua PPP setempat dirangkap dari Semarang. Tidak ada yang mau menjadi ketua PPP Wonogiri.
Dengan ketua umum yang baru, peta politik bisa berubah. Sedikit. Komitmennya bersama PAN dan Golkar (Koalisi KIB -red) mungkin tetap, tapi warna baru akan muncul.
PPP kemarin-kemarin diramal akan mati. Sekarang bisa hidup lagi. Siapa tahu.
(Dahlan Iskan)
