Kemunculan Bjorka menarik perhatian publik. Sebulan terakhir, peretas anonim ini terus muncul sebagai aktor pembobolan dan pembocoran data yang disinyalir diretas dari sejumlah lembaga negara dan perusahaan pelat merah. Aksinya menambah panjang daftar kasus kebocoran data di Indonesia yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir.
Belum terang ihwal siapa di belakang akun Bjorka. Begitu pula motifnya membocorkan data di platform diskusi dan jual-beli bocoran data, breached.to. Sejauh ini, instansi dan badan usaha milik negara yang terserang sibuk menyanggah, menolak dituding sebagai biang kebocoran.
Terakhir kali, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menampik woro-woro terbaru Bjorka yang mengklaim mengantongi dokumen surat-menyurat antara Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Perlu saya tegaskan itu sudah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Heru seperti dikutip Antara, Sabtu, 10 September lalu. “Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya.”
Kemarin, sebelum ditangguhkan oleh Twitter, akun @bjorkanism sempat mencuit dengan nada sindiran untuk merespons ancaman rencana penindakan hukum tersebut. “Apakah Anda tahu bahwa Anda dan semua orang Anda tidak ada yang bisa melakukan ini?” kata akun yang disinyalir juga dimiliki oleh si peretas anonim tersebut. “Karena sudah 21 hari sejak kebocoran pertama saya, dan kalian semua masih bingung harus mulai dari mana."
Direktur Eksekutif Information and Communication Technologies (ICT) Watch, Indriyatno Banyumurti, mengatakan pembocoran data yang dilakukan oleh akun Bjorka sebenarnya merupakan peristiwa yang jamak. Pembobolan dan pembocoran menyasar pemilik atau pengelola data berjumlah besar, termasuk di antaranya instansi pemerintah.
Namun, di mata Indriyanto, aksi pembocoran data oleh Bjorka termasuk fenomena yang cukup baru. Pembocoran data sebelumnya tak semasif kali ini. "Bjorka juga menarasikan data tersebut condong ke sisi politis,” kata Indriyanto, Ahad, 11 September 2022.
Narasi politis yang dimaksudkan Indriyanto berkaitan dengan cuitan terbaru Bjorka. Diunggah kemarin, cuitan itu berisi penjelasan Bjorka tentang latar belakang membocorkan data yang menyasar Indonesia. Ia menyebutkan mengenal seseorang di Warsawa, Polandia, yang kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia karena kebijakan 1965. Bjorka mengklaim ingin meneruskan mimpi seseorang yang telah meninggal itu. "Kami punya tujuan yang sama agar negara tempat dia lahir bisa berubah untuk menjadi lebih baik,” begitu Bjorka menuliskan.
Klaim Bjorka tersebut tentu saja belum dapat diverifikasi kebenarannya. Bagi Indriyanto, pernyataan Bjorka sebenarnya juga menambah kebingungan. “Bagaimana pun seorang peretas tak meninggalkan jejak,” kata Indriyanto. “Sedangkan ini seolah-olah memberi sinyal bahwa ia di Eropa Timur.”
Namun, menurut Indriyanto, siapa dan apa pun motif Bjorka sebenarnya tak begitu penting. Ia justru berharap pemerintah melakukan introspeksi untuk membenahi lemahnya keamanan siber di Indonesia. “Walaupun ini menyesakkan, dari sisi nasionalisme, negara kita sedang diacak-acak,” kata dia.
Pakar analisis data, Irendra Radjawali, menilai pembocoran data oleh akun Bjorka telah menunjukkan negara yang kepayahan dalam memperbaiki sistem keamanan data masyarakat.
Senada dengan Indriyanto, Irendra menilai, kasus Bjorka telah menunjukkan sumber kelemahan keamanan data pemerintah.
Analis politik Boni Hargens mencium adanya motif politik dari kelompok tertentu menjelang pemilihan umum 2024 di balik serangan Bjorka. Motif politik di balik serangan siber semacam ini, kata dia, jamak terjadi dewasa ini. Ia mencontohkan, gejala serupa meramaikan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016, yang menghadapkan Donald Trump dan Hillary Clinton. “Memang saat itu serangan seolah menyasar ke semua lembaga dan instansi, tapi sebenarnya yang disasar hanya kelompok politik nasionalis,” kata dia.
Boni mensinyalir akun Bjorka sebenarnya merupakan kelompok terorganisir yang mendapat sokongan banyak pihak. Ada kemungkinan tujuan serangannya adalah untuk memberi peringatan kepada kelompok tertentu menjelang Pemilu 2024. Semestinya, kata Boni, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara, bertanggung jawab dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap serangan siber belakangan ini.
(Sumber: Koran Tempo, 12/09/2022)
