Setelah Bu Mega Bersabda
Megawati Soekarnoputri turun tangan untuk tolak penundaan Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu disebutkan mengumpulkan semua petinggi partainya dan meminta mereka menolak ide yang bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 tersebut.
Sumber Tempo di PDIP mengatakan Megawati menggelar rapat virtual pada Selasa pekan lalu. Selain para pemimpin pusat, dia mewajibkan seluruh menteri dan kepala daerah dari partai berlambang banteng itu hadir. Secara gamblang, Megawati menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, proses demokrasi tidak boleh diganggu.
Di hampir sepanjang pertemuan online itu, kata sumber, Megawati berbicara dengan nada tinggi. Presiden periode 2001-2004 itu memberi pesan khusus bagi para menteri. "Ingat, ya. Kalian menjadi menteri karena saya. Bukan karena kalian sendiri," ujar sumber mengulangi perkataan Megawati.
Ketika dimintai konfirmasi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, membenarkan soal adanya pertemuan virtual tersebut. Budiman Sudjatmiko, petinggi lain di partai berlambang banteng itu, juga memberi konfirmasi. "Ibu Mega memang sudah memimpin rapat di pengurus harian. Itu forum yang sangat strategis dan terbatas," kata Budiman kepada Tempo, kemarin, 16 Maret. "Tak perlu menerjemahkan sikap ketua umum."
Arahan Megawati Soekarnoputri dalam Zoom meeting itu menjadi sikap partai. Hampir sepekan kemudian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan omongan Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan Pemilu 2024.
Menurut dia, ucapan Luhut berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan pemerintah bahwa pemilu mendatang akan berlangsung pada tanggal yang telah disepakati, yaitu 14 Februari 2024. "Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda," kata Hasto, pada Senin, 14 Maret lalu.
Sehari setelahnya, penolakan penundaan Pemilu 2024 diutarakan Ketua DPR Puan Maharani putri Megawati. Setelah Pembukaan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2021-2022, Puan menegaskan sikap DPR, yang bersama pemerintah dan KPU menyepakati akan melaksanakan pemilihan umum pada 2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan, sejak awal isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden bergulir, PDIP akan menjadi penentu. Sebagai pemenang pemilu dengan menguasai 128 dari 471 kursi DPR, partai berlambang banteng itu memiliki posisi tawar besar untuk mempengaruhi partai lain. PDIP juga menjadi lokomotif di koalisi partai pendukung pemerintah. Faktor lain yang sangat menentukan adalah status Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. "Memungkinkan untuk mengkonsolidasikan segalanya," ujar dia.
Menurut Adi, kini partai lain di gerbong koalisi semakin menunjukkan penolakan ide penundaan Pemilu 2024, termasuk Partai Gerindra, Partai NasDem, hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang awalnya ikut menggulirkan gagasan penundaan pemilu, belakangan lebih banyak diam karena tenggelam oleh arus tolak penundaan pemilu.
"Yang masih agresif hanya PKB," kata Adi.
Ide penundaan Pemilu 2024 memang pertama kali disuarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada bulan lalu. Berdalih menyampaikan aspirasi, dia menyatakan pemilu perlu ditunda karena biaya yang tinggi dan negara baru bangkit dari keterpurukan ekonomi selama pandemi Covid-19.
(Sumber: Koran Tempo, 17-03-2022)
