Luhut Mengatakan Anggaran Pemilu 2024 Lebih Baik Untuk Memulihkan Perekonomian Pasca-Pandemi, Sayang Kalau Dihabiskan

[PORTAL-ISLAM.ID]  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebut usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat. Luhut pun mengatakan jika anggaran Pemilu 2024 lebih baik untuk memulihkan perekonomian saat ini pasca-pandemi.

“Kenapa duit segitu besar mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini, dan seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut usai acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Dia mengatakan, saat ini masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sehingga tidak menuntup kemungkinan Pemilu 2024 mundur dari jadwal.

“Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?” katanya.

Dia mengaku usulan penundaan Pemilu memang datang dari masyarakat. Luhut mengaku menangkap aspirasi itu di beberapa wilayah di Indonesia.

“Banyak rakyat tuh nanya, yang saya tangkap nih, ya. Boleh bener, boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok,” katanya.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek dengan istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya,” imbuhnya.

Meski begitu, Luhut menyerahkan semua wacana itu ke DPR dan MPR. Sebab kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam wacana ini.

“Itu kan berproses. Kalau nanti proses jalan sampai ke DPR bagus. Kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tegasnya.

Dia juga tak mempermasalahkan jika nantinya DPR dan MPR menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kalau sampai DPR, MPR enggak setuju berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” tambah Luhut.

Luhut juga membantah dia pernah bertemu dengan sejumlah ketua umum atau pejabat partai politik untuk membahas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan. Dia mengaku tak pernah melakukan itu.

“Enggak ada (pertemuan atau memanggil petinggi partai politik, red),” pungkasnya.

Baca juga :