Oleh: Farid Gaban (Wartawan Senior)
Kasus Wadas adalah ekses dari ambisi membangun bendungan besar. Di bawah ini tulisan saya tujuh tahun lalu ketika Presiden Jokowi mengungkapkan rencananya membangun 49 waduk/bendungan baru.
"BOM BERNAMA BENDUNGAN"
Tubuh telanjang itu mengambang tak bernyawa, terdampar di teluk sebuah bendungan baru. Para tetangga desa menduga lelaki itu tewas akibat terpeleset ke air dan tenggelam. Atau bunuh diri.
Peristiwa itu sudah lama, 30 tahun lalu. Berkunjung ke Bendungan Saguling, Jawa Barat, yang baru diisi air, saya meliput perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk besar. Lelaki itu hanya satu dari belasan orang yang tewas setelah waduk diresmikan.
Saya mengingat kembali peristiwa itu ketika dua pekan lalu Presiden Joko Widodo menyetujui penuntasan pembangunan Waduk Jatigede, juga di Jawa Barat. Ini momen bersejarah. Setelah tertunda hampir 50 tahun, waduk itu akan benar-benar terwujud dan menjadi waduk kedua terbesar di Indonesia.
Tak hanya itu. Pemerintahan Jokowi juga berencana membangun 49 bendungan besar serupa di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan. Haruskah kita bangga?
Bendungan dibangun dengan tujuan bagus: mengendalikan banjir, mengairi sawah demi swasembada pangan, dan membangkitkan listrik. Tapi, dalam praktik, tujuan baik tidak sepenuhnya tercapai, sementara ongkos sosial dan lingkungannya sangat mahal.
Umur Waduk Saguling lebih pendek dari perkiraan awal 50 tahun akibat pelumpuran, sampah, dan pencemaran ganas Sungai Citarum yang dibendungnya. Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah juga hampir serupa nasibnya.
Di sisi lain, pembangunan waduk memicu gegar budaya bagi masyarakat sekitar. Petani yang tergusur harus mencari tempat tinggal baru dan jenis pekerjaan baru. Terjadi perubahan besar dari budaya darat ke budaya air. Sebagian mereka gamang, frustrasi dan berakhir bunuh diri.
Bendungan menggusur petani dan menenggelamkan lahan pertanian subur yang sering berlawanan dengan motif swasembada pangan itu sendiri. Petani yang kehilangan lahan membabat bukit dan gunung, memperbesar ancaman longsor serta mempercepat pelumpuran waduk.
Lalu ada aspek politik. Waduk besar menggusur puluhan ribu warga di puluhan desa. Dengan alasan kepentingan publik, warga kurang berdaya ini sering tergusur dengan ganti rugi tak memadai atau mengalami teror serta intimidasi jika menolak.
Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah menenggelamkan hampir 40 desa yang warganya digusur dengan teror, 30 tahun lalu. Sangat mahal ongkos politiknya, sementara kini diketahui usia waduk hanya separo dari 100 tahun yang direncanakan. Protes Kedung Ombo merupakan salah satu tonggak besar perlawanan politik terbuka terhadap pemerintah Orde Baru.
Pembangunan bendungan menjadi tren kuat secara internasional pada 1980-an, tapi surut sepuluh tahun kemudian. Bendungan besar akhirnya dinilai lebih merupakan problem ketimbang solusi.
Tak heran jika pengalaman seperti Kedung Ombo dan Dam Narmada di India mengilhami gerakan menolak bendungan di seluruh dunia. Arundhati Roy, penulis dan feminis India, salah satu tokoh di garda depan gerakan itu. Bendungan, kata Arundhati, punya daya rusak seperti bom nuklir. Makin besar, kian merusak.
Jika bendungan ditolak, bagaimana nasib pelestarian sumber air, swasembada pangan dan energi?
Pelestarian sumber air dan pengendalian banjir tak bisa lain kecuali merawat aliran sungai alami serta menjaga keutuhan hutan di gunung dan perbukitan. Bendungan besar tak hanya mengubah sungai alami, tapi juga mendorong orang merusak hutan.
Kita masih memiliki banyak sumber energi lain untuk listrik, bahkan jika minyak dan batu bara bisa diabaikan karena dianggap terlalu kotor: gas, geotermal, angin, matahari. Bahkan pembangunan bendungan kecil mikro-hidro masih bisa ditoleransi.
Dalam konteks ini, kita bicara skala. Masih relevan konsep “kecil itu indah” yang diusung ekonom EF Schumacher 40 tahun lalu. Dalam konteks bendungan, membuat jaringan waduk-waduk kecil yang dirancang secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek akan lebih bermanfaat ketimbang bendungan raksasa. Risikonya juga lebih mudah diantisipasi.
Bendungan besar cenderung merangsang pertanian skala besar yang menggusur petani. Swasembada pangan yang berkelanjutan mustahil dicapai tanpa pemberdayaan dan penguatan petani baik dalam aspek manajemen maupun pemanfaatan sains dan teknologi.
Jika kita berpikir membangun pertanian membutuhkan banyak air, sebaiknya belajar dari petani Israel yang bertani di gurun pasir menggunakan sistem irigasi tetes atau drip-system. Mereka berhasil mengekspor bunga dan buah ke Eropa.
FARID GABAN, Geotimes, 31 Agustus 2015
