Thomas beserta Dirjen Bimas Katolik, Hindu, dan Buddha dimutasi per 6 Desember 2021 lalu.
Dia protes terhadap cacatnya prosedur pengusulan pemberhentiannya dari jabatan Dirjen Bimas Kristen. Ia menolak dicopot dari jabatannya karena alasannya tidak jelas.
"Ya iya kita PTUN kan. Kita orientasinya mekanisme dan prosedur pengusulan pemberhentian itu. Kalau Surat Keputusan (SK) kan mutlak dari presiden. Tapi prosedur sampai dia masuk ke pemberhentian itu menurut saya ada cacat," kata Thomas kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
Selain ke PTUN, Thomas berencana mengadukan keputusan sepihak dari Menag Yaqut ke pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Thomas berpendapat, semestinya Menag Yaqut bisa memanggilnya terlebih dahulu dengan mengutarakan argumentasinya sebelum memutuskan untuk mencopot jabatannya.
"Paling tidak menteri memanggil kita. Kalau kita ada yang salah atau apa ya disampaikan. Kalau enggak ada kesalahan fundamental, kan enggak semestinya mengusulkan dicopot," ucap dia.
Atas keputusan sepihak itu, Thomas mengaku merasa dilecehkan secara personal. Dia merasa selama ini tidak memiliki kesalahan apapun selagi menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen.
Thomas pun mengkritik keputusan Sekjen Kemenag yang memutasinya ke jabatan fungsional. Sebab, mutasi seharusnya dilakukan pada jabatan yang setara eselon I.
"Kalau periodenya habis kan beda. Harusnya diskusi dulu, bukan langsung diberhentikan. Saya merasa tidak ada kesalahan, termasuk korupsi atau apapun," katanya.
Selain Thomas, posisi Dirjen dicopot itu di antaranya Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI, Nizar Ali menyatakan alasan mutasi atau rotasi yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terhadap Dirjen Bimas; Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, bukan untuk konsumsi publik.
Nizar melanjutkan, Menag Yaqut selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan. Menag, kata dia, juga memiliki kewenangan untuk tidak menyampaikan alasan mutasi ke yang bersangkutan.
"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik. Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi," ujar Nizar dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, dikutip Opsi, Selasa, 21 Desember 2021.(*)
