Islam Politik Turki Kontemporer Antara Erbakan dan Erdogan

Islam Politik Turki Kontemporer Antara Erbakan dan Erdogan

Oleh: Gili Argenti*

Dalam lanskap Islam politik global terdapat tiga negara non arab yang mencatatkan diri berhasil mempraksiskan sistem demokrasi dan ajaran Islam secara beriringan, yaitu Turki, Indonesia, dan Malaysia.

Ketiga negara ini relatif stabil mengkombinasikan kedunya bila dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang dianggap gagal berdemokrasi pasca arab spring, meskipun kita tak bisa membantah bahwa di ketiga negara tersebut kerap kali terjadi pergolakan politik.

Tetapi pergolakan politik itu tidak sampai membuat matinya sistem demokrasi.

Keberhasilan praksis demokrasi Turki, Indonesia, dan Malaysia ditengarai selain karakter keberagamaan masyarakatnya yang moderat atau wasathiyah, juga terdapat keberadaan civil society moderat, figur politik karismatik, serta tokoh agama yang disegani serta dihormati.

Maka ketika muncul konflik politik dengan eskalasi cukup besar tidak mengancam eksistensi demokrasi, masing-masing pihak yang berkonflik bersedia membuka diri pada rekonsiliasi serta akomodasi politik, sehingga sistem demokrasi bisa bertahan.

Pada artikel ini penulis ingin mengangkat Islam politik kontemporer di Turki, dengan melihat pemikiran serta praksis politik dua tokoh terkemuka di bekas imperium Utsmani tersebut, yaitu Erbakan, dan Erdogan.

Kedua tokoh ini memiliki peran besar dalam mensistesikan Islam dan demokrasi, meski keduanya berbeda strategi dalam mewujudkan Turki modern berkemajuan.

Pasca Runtuhnya Khilafah

Setelah kejatuhan Khilafah Islam di Tahun 1924, Turki menjadi negara yang memiliki orientasi ke barat atau lebih tepatnya menjadi negara sekuler.

Proses sekulerisasi Turki dimotori Kemal Attaturk dengan menempuh beberapa kebijakan radikal mengganti nilai-nilai Islam dengan spirit sekulerisme, Attaturk menghapus jejak-jejak Turki Ustmani.

Diantara kebijakanya adalah (1) pelarangan thariqat sufi serta menutup sekolah-sekolah madrasah, (2) pemakaian tarbus dilarang, (3) mengganti tulisan Arab dengan tulisan latin, (4) warga Turki diharuskan menggunakan nama sebagaimana berlaku di dunia barat, (5) melarang jilbab digunakan diinstitusi pemerintah serta pendidikan, dan (6) menetapkan Ankara sebagai ibu kota negara (Budiana, 2015).

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kemal Attaturk memiliki satu tujuan memutus nilai budaya Islam serta menggatinya dengan budaya barat.

Kemunculan Generasi Baru

Setelah madrasah atau sekolah keagamaan ditutup rezim sekuler tahun 1924, banyak pemuda-pemudi Turki akhirnya pergi ke Mesir untuk menempuh pendidikan agama di Universitas Al-Azhar.

Selama mereka kuliah di Mesir para mahasiswa Turki ini banyak bersentuhan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin.

Mereka intens mengkaji pemikiran Hasan al-Banna, Hasan al-Hudhaibi, Sayyid Qutb dan sederet tokoh Ikhwan lain.

Sepulang studi dari Mesir para mahasiswa ini akhirnya banyak menerjemahkan buku-buku pemikiran tokoh Ikhwan ke dalam bahasa Turki.

Mereka menjadi agen transmitter ideologi dari organisasi yang didirikan Hasan al-Banna.

Perkembangannya kemudian karya-karya pemikir Ikhwan ini banyak mempengaruhi generasi muda Turki, salah satunya Necmettin Erbakan guru politiknya Recep Tayyip Erdogan.

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan dikenal sebagai figur atau simbol kelompok Islamisme di Turki, ia merupakan pendiri dari Gerakan Pandangan Nasional (Milli Gorus Hareketi).

Kelompok ini memandang Islam sebagai ideologi untuk melakukan perubahan di masyarakat secara menyeluruh.

Pendukung kelompok Milli Gorus umumnya berasal dari mahasiswa, para pedagang dan kelas menengah saleh yang tidak terwakili partai-partai sekuler (Bubali, Fealy dan Mason, 2012).

Pada tahun 1970 Erbakan mendirikan Partai Sistem Nasional (SN). Tetapi karena dianggap membahayakan sistem sekuler akhirnya penguasa membubarkan SN.

Dua tahun kemudian Erbakan mendirikan partai baru bernama Partai Keselamatan Nasional (PKN), ternyata PKN mengalami nasib serupa dibubarkan, bahkan Erbakan masuk penjara, karena dianggap membahayakan sistem sekuler Turki.

Alasan pembubaran sebab program politik PKN sangat kental warna Islamis, menjadikan spirit Khilafah Islamiyah sebagai warisan nasional bangsa Turki yang harus direbut kembali (Romli, 2000).

Setelah dibebaskan dari penjara Erbakan mendirikan Partai Refah atau Partai Kesejahteraan di tahun 1981, partai ini didukung oleh kalangan ulama, ilmuan, dan industrialis Turki.

Tahun 1995 Partai Refah menjadi pemenang pemilu, sehingga mengantarkan Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri (PM).

Ketika menjabat perdana menteri, Erbakan berusaha mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Arab.

Selain itu, pemerintahan Turki berusaha untuk melaksanakan pendekatan politik multi dimensional dengan negara-negara tentangga.

Pandangan politik luar negerinya memiliki dua pilar, hubungan kerja sama yang erat dan persatuan diantara negara-negara Islam.

Langkah persatuan diantara negara-negara Islam diwujudkan dengan mendirikan Developing Eight (D-8) yang bertujuan membentuk persatuan ekonomi dan politik yang kuat dengan anggota Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria (Sitaresmi, 2016)

Melihat haluan politik Erbakan yang dinilai memiliki agenda Islam, maka pihak militer sekuler Turki melakukan kudeta, serta melakukan pembubaran Partai Refah pada bulan Januari 1998.

Perpecahan Islam Politik Turki

Pasca pembubaran Partai Refah kelompok Islam politik Turki mengalami perpecahan antara kubu konservatif dengan kubu moderat atau pembaharu.

Kubu konservatif di dukung Erbakan menginginkan Islam politik Turki tidak berubah haluan tetap memiliki agenda Islamis.

Sedangkan kubu moderat memiliki pandangan Islam politik Turki harus merevisi strategi serta melakukan pemaknaan ulang atas ideologinya.

Tidak kembali mengulangi kesalahan sama, mengalami kudeta serta pembubaran partai dengan tuduhan mengancam serta membahayakan prinsip sekulerisme.

Perbedaan kedua kubu sulit dipersatukan, akhirnya dari konflik ideologi melahirkan dua partai politik.  

Partai Kebahagiaan (Saadet Partisi) didirikan kubu konservatif, serta AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) dibawah kepemimpinan Erdogan sebagai wadah menampung kelompok moderat atau pembaharu.

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan dalam panggung politik Turki bukanlah pendatang baru.

Ketika Partai Refah berkuasa, ia terpilih menjadi wali kota Istanbul, reputasinya sebagai mantan wali kota yang sukses memimpin daerahnya telah menjadikannya sebagai figur karismatik serta memiliki daya tarik politik tersendiri.

Ketika mendirikan AKP sejatinya Erdogan sudah memiliki bekal elektoral yang cukup, pupularitasnya sebagai mantan wali kota telah menjadikan Erdogan pusat perhatian publik.

AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) sendiri tidak menggunakan logo ideologis seperti Partai Refah dan Partai Saadet, kedunya menggunakan bulan sabit.

AKP menjadikan lampu bohlam bersinar sebagai logo partai, arti simbol AKP sendiri melambangkan kontinuitas sinar atau gerakan.

AKP mengidentifikasi dirinya sebagai partai konservatif demokrat bukan partai berideologi Islam.

Menurut Erdogan partainya bukanlah partai keagamaan melainkan partai yang menjaga kebersamaan.

Dia menjelaskan bahwa AKP tidak mengeksploitasi isu agama demi ambisi kekuasaan (Taghian, 2011).

Erdogan menjalankan AKP dengan model kepemimpinan kolektif, ia menggambarkan posisi dirinya sebagai “orang ditengah” yang menjebatani modernisme dan tradisionalisme, selain itu Erdogan mengaktifkan dewan eksekutif dalam partainya, dimana fungsi dewan ini setiap kebijakan yang diambil partai harus melalui proses dialogis diantara para pengurus partai (Dzakirin, 2012).

AKP sendiri mengidentifikasi sebagai partai konservatif demokrat. Istilah konservatif ini tidak harus diasosiasikan sebagai partai politik yang memiliki agenda untuk menjauhkan diri dari kebijakan progresif.

Konservatif yang dimaknai AKP tidak lebih sebagai upaya mentaati nilai-nilai spiritual keagamaan, tetapi dengan tetap menghargai perubahan.

Artinya ideologi AKP berada pada posisi spektrum kanan tengah (Amin, 2014).

AKP meskipun bukan partai Islam, partai ini tetap memiliki akar dengan kelompok Islamis, yaitu Milli Gorus yang didirikan Erbakan.

Karena para pendiri AKP tidak bisa dipungkiri merupakan murid didikan politik dari Erbakan sendiri, yang kemudian bersimpang jalan dengan gurunya tersebut.

Arah Baru Islam Politik Turki

AKP memiliki keyakinan bahwa sistem demokrasi bisa kompatibel dengan Islam, istilah muslim-demokrat lazim diletakan dengan partai ini.

Tetapi AKP tidak seperti kaum Islamis lain yang memiliki visi untuk mendirikan pemerintahan syariat atau merestorasi kembali sistem kekhalifahan, justru AKP melihat kehidupan politik dengan kaca mata rasional-pragmatis (Alfian, 2015).

Kebijakan ditempuh AKP selama berkuasa. Pertama, dibidang ekonomi AKP penyokong utama praksis ekonomi liberal, membuka diri pada investasi asing, kebijakan privatisasi, dan regulasi pasar terbuka.

Meski mengakomodir ekonomi kapitalisme, AKP konsisten memberikan subsidi sebagai perlindungan ekonomi.  

Kedua, di bidang politik AKP mempertahankan demokrasi sebagai sistem politik, dengan memperkuat peran masyarakat sipil, AKP sama sekali tidak memperjuangkan formalisasi Islam atau negara Islam.

Ketiga, bidang keagamaan AKP konsisten mendukung kebebasan beragaman kepada rakyat Turki.

Keempat, AKP berkomitmen memperjuangkan Turki masuk sebagai anggota Uni Eropa.

AKP memiliki perbedaan dengan Partai Refah dan Partai Saadet, meski sama-sama berasal dari kelompok Islam politik.

 AKP memiliki strategi politik berbeda. Langkah AKP cenderung pragmatis sebagai strategi menghindari konflik terbuka dengan kelompok sekuler, meski begitu percobaan kudeta militer sekuler pada Erdogan tetap terjadi.

Meski pernah dirundung berbagai percobaan kudeta, konsistensi AKP untuk mempertahankan sistem demokrasi di Turki menunjukan komitmen tinggi partai ini menerima demokrasi sebagai sistem yang bisa beriringan dengan ajaran-ajaran Islam.

Langkah AKP menjadi muslim demokrat telah menginspirasi kelompok Islam politik lain di dunia Islam, diantaranya Tunisia melalui kirpah Partai En-Nahdha besutan tokoh Ikhwan, Ghannouchi.

Pada Kongres Partai Ke-10 bulan Mei 2016, Partai En-Nahdha sengaja memisahkan antara politik dengan keagamaan dengan tujuan agar En-Nahdha fokus melakukan aktifitas politik, sedang kerja pendidikan, budaya dan keagamaan ditangani organisasi masyarakat sipil independen, bukan partai yang memiliki orientasi kekuasaan.

Tujuan utama En-Nahdha memisahkan antara agama dengan politik untuk mencegah terjadinya manipulasi oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan kesalehan beragama.

Dari penjelasan mengenai Islam politik kontemporer di Turki kita bisa mengambil pelajaran, bahwa adaptasi serta penafsiran baru atas ideologi penting sebagai strategi berpolitik, meski Erdogan kerap dituduh sekuler liberal oleh mantan koleganya di Partai Refah.

Beberapa kebijakan Erdogan mencerminkan dirinya bukanlah seorang yang memusuhi simbol-simbol keagamaan.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakannya seperti membangun istana kepresidenan yang arsitekturnya mirip Kekhalifahan Utsmani.

Memperjuangkan legalisasi jilbab di institusi pemerintahan dan pendidikan, serta pengembalian status Hagia Sophia dari museum kembali menjadi masjid.

Meski mengeluarkan kebijakan berbalut simbol keagamaan argumentasi Erdogan berpijak kepada retorika pembangunan demokrasi dan kebebasan.

Bersama AKP ia konsisten menjaga demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang diterapkan Turki.

Langkah politik Erdogan memang berbeda dengan Erbakan. Tetapi keduanya sama-sama berusaha mendekatkan Islam dengan demokrasi, serta menjadikan demokrasi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi politik.

Keduanya menempuh cara damai serta elegan ketika berpolitik, mereka tidak menempuh cara-cara radikal apalagi kekerasan, meski Erbakan dan Erdogan berbeda strategi dalam berjuang. Antara menggunakan pendekatan Islamis ideologis dan pendekatan pragmatis non ideologis.

Kedua sosok ini telah banyak menjadi inspirasi di dunia Islam, mengenai bagaimana berpolitik menggunakan jalur demokrasi secara konstitusional.***

*Penulis: Mahasiswa S3 Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD), Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)

Sumber: LINK