Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Agung Taliban Calon Penguasa Afghanistan

[PORTAL-ISLAM.ID] Setelah 20 tahun dilengserkan oleh invasi pasukan AS, Taliban kini berhasil menguasai kembali Afghanistan dan menduduki Ibu Kota Kabul pada Minggu (15/8/2021) lalu. Kelompok tersebut kini sedang mempersiapkan pemerintahan baru.

Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti siapa yang akan memimpin Afghanistan di bawah Taliban. Baru prediksi demi prediksi.

Salah satu calon terkuat yang akan memegang posisi ‘Emir’ atau pemimpin dari sebuah Emirat/Imarah tak lain adalah Hibatullah Akhundzada, pemimpin agung dari Taliban.

Hibatullah Akhundzada memakai gelar Mawlawi, status yang lebih tinggi dari Mullah. Hibatullah dalam Bahasa Arab berarti 'pemberian Tuhan'.

Mawlawi Hibatullah Akhundzada (هبت الله اخونزاده; kelahiran 1961) adalah seorang pemimpin politik dan agama yang menjadi Panglima Tertinggi Taliban ketiga. Ia secara hormat diberikan gelar Amirul Mu'minin oleh Taliban yang juga merupakan gelar yang diberikan kepada dua pendahulunya.

Mawlawi Hibatullah Akhundzada (60) menjadi pemimpin tertinggi Taliban setelah pendahulunya, Mullah Akhtar Mansour, tewas oleh drone Amerika Serikat di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan pada tahun 2016 lalu.

Dilansir The Guardian, anggota senior Taliban Waheedullah Hashimi berpendapat bahwa Akhundzada berpotensi kuat menjadi penguasa Afghanistan.

Menurut Hashimi, Afghanistan mungkin akan dipimpin oleh sebuah Dewan Penguasa (Ruling Council) dan Akhundzada akan memegang peran di atas kepala dewan, yang akan setara dengan presiden sebuah negara.

Pemimpin agung Taliban saat ini memiliki tiga wakil, yakni Mullah Mohammad Yaqoob (anak dari Mullah Omar); Sirajuddin Haqqani, pimpinan jaringan militan Haqqani; dan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar.

Struktur kekuasaan yang dijelaskan oleh Hashimi memiliki kesamaan dengan struktur pemerintahan Afghanistan di masa kekuasaan Taliban pada 1996-2001 silam.

Saat itu, pemimpin agung Mullah Omar tak banyak muncul dan cenderung berada di bayang-bayang dewan. Sementara, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh dewan pemerintahan yang ada.
Tak Ada Demokrasi

Meskipun masih belum jelas akan seperti apa struktur pemerintahan di Afghanistan, Hashimi memastikan, mereka tak akan pernah menerapkan demokrasi.

“Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena di negara kami tak ada dasar dari demokrasi. Kami tak akan mendiskusikan sistem politik apa yang akan kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Syariat Islam dan hanya itu,” papar Hashimi.

Sebelum jatuh ke tangan Taliban, Afghanistan adalah negara Republik Islam sistem presidensial dengan Islam sebagai agama resmi negara. 

Tetapi dengan naiknya Taliban, mereka mengumumkan Afghanistan sebagai Imarah Islam Afghanistan, negara dengan bentuk keemiran atau emirat. (kumparan)