"Bantuan untuk masyarakat ada berbentuk bantuan sosial tunai itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta Rp604 miliar," kata Anies dalam rekaman suara yang diterima, Minggu (18/7).
Berdasarkan laman resmi corona.jakarta.go.id, ada dua skema penyaluran bansos tunai bagi warga DKI Jakarta. Pertama penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Alokasi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).
Kemudian, skema kedua, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan alokasi dana di APBD. Pada skema ini, bansos tunai akan disalurkan melalui rekening Bank DKI sebesar Rp300 ribu per bulan.
Anies menjelaskan, berdasarkan data Pemprov DKI, ada 1.844.833 orang yang masuk dalam daftar penerima BST. Sekitar 1 juta warga akan mendapatkan dari Pemprov DKI, sementara sekitar 837 ribu lainnya mendapatkan dari Pemerintah Pusat melalui Kemensos.
"Yang dari Pemprov DKI transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima, sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing," jelas Anies.
Lebih lanjut, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, nantinya bakal ada bantuan yang juga disalurkan oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
"Kami di Jakarta, Forkompinda ini kompak, menggunakan data yang sama, vaksinasi sama, target sama, bansos rujukan datanya sama, sehingga targetnya pun tidak beririsan," ujarnya.
"Kita pastikan ini berjalan dengan baik mulai besok, seluruh kegiatan akan berjalan termasuk pembagian beras mulai besok," kata Anies menambahkan.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
"Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir dikutip dari Antara, Jumat (16/7/2021).
Muhadjir menjelaskan, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan keputusan perpanjangan PPKM Darurat ini akan banyak risiko. Salah satunya mengenai menyeimbangkan antara kedisiplinan protokol kesehatan dengan penyaluran bantuan sosial.
Untuk bantuan sosial, pemerintah tidak bisa menanggungnya sendiri selama PPKM Darurat ini. Oleh sebab itu diperlukan gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat diperlukan," kata dia. (int)
