Gerindra Tegaskan Tak Dukung Presiden 3 Periode

[PORTAL-ISLAM.ID]  Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan jika Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sangat patuh pada Undang-undang yang berlaku.

"Yang perlu diingat itu bahwa Pak Prabowo dan Gerindra taat konstitusi. Kita ikuti aturan yang ada," ujar dia kepada Republika, Sabtu (13/3/2021).

Alih-alih memikirkan masa jabatan tiga periode, kader-kader terbaik Gerindra ia sebut saat ini sedang fokus dengan perannya masing-masing. Termasuk, yang ada di lingkaran kabinet. Menurutnya, saat ini mereka sedang bekerja optimal menyukseskan pemerintahan.

"Sementara yang di Parlemen, terus memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat," ungkap dia.

Sikap NasDem

Tak hanya Gerindra, hal serupa juga diungkapkan oleh partai koalisi lainnya, NasDem. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo mengatakan, pihaknya tidak pernah membicarakan masa jabatan tiga periode presiden secara internal apalagi koalisi. Dia mengaku, NasDem taat pada konstitusi.

"Bahwa presiden hanya boleh menjabat 2 (dua) periode," ujar dia, Sabtu.

Kendati demikian menurutnya, wajar saja ada wacana tiga periode terhadap Presiden Jokowi. Terlebih, ketika Jokowi ia klaim sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia saat ini. Bahkan, Jokowi ia nilai sebagai orang yang memiliki visioner dalam membangun masa depan gemilang.

Bocoran PDIP

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menampik kabar jika pihaknya bersama koalisi berencana melakukan amandemen UUD 1945. Khususnya, pasal 7 yang menyebut jika Presiden dan Wapres menjabat lima tahun dan bisa dipilih kembali di periode selanjutnya.

"Belum pernah ada gagasan atau pembahasan tersebut. Apalagi merubah konstitusi negara kita hanya untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi," tutur dia.

Dia menuturkan, bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sudah ideal dan tidak perlu diubah kembali. Sebaliknya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah hadirnya sebuah haluan negara dan haluan perencanaan pembangunan.

(Sumber: Repubika)