Menurut pria yang akrab dipanggil Romo Syafi'i ini, dalam Persidangan HRS sangat nyata terlihat tidak ada penghormatan Penegak Hukum terhadap Hukum itu sendiri.
Hal ini disampaikan Romo Syafi'i dalam rilis tertulis pada Ahad, 21 Maret 2021.
Menurut Romo Syafi'i, beberap FAKTA yang menunjukan Persidangan HRS sangat nyata tidak ada penghormatan Penegak Hukum terhadap Hukum itu sendiri adalah sebagai berikut:
1. Menganggap PERMA (Peraturan MA) LEBIH TINGGI dari UU. UU mengatakan TERDAKWA WAJIB DIHADIRKAN dalam Persidangan, PERMA mengatakan BOLEH TIDAK DIHADIRKAN, HAKIM malah memilih PERMA yang derajat kekuatannya jauh dibawah UU.
2. Tetap akan menggelar Sidang TANPA KEHADIRAN TERDAKWA di Pengadilan, Padahal TERDAKWA mendesak untuk dihadirkan di Sidang Pengadilan.
3. HAKIM dan JAKSA dihadirkan di Pengadilan, Tapi TERDAKWA dan TIM PEMBELA HUKUM dihalangi hadir di Pengadilan.
4. Ada kata-kata "BIADAB" dari oknum JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk memaksa HRS mengikuti Sidang Online. JPU mengatakan: "HADIRKAN TERDAKWA APAPUN CARANYA!!!" (Ingat, BUKAN CARA HUKUM, tapi 'APAPUN CARANYA') dan memang dilaksanakan HRS kemudian DIDORONG, DIPAKSA dan DIHINAKAN.
"Sebagai Warga Negara RI dan Anggota Komisi III DPR RI, saya menilai kasus HRS adalah Kasus Politik bukan Kasus Hukum. Penanganan Kasus HRS ini bukan Penegakan Hukum tapi Pelanggaran Hukum," tegas Romo Syafi'i.
"Preseden 'MAHA BURUK' ini harus dihentikan. Karena Rakyat Indonesia tidak bodoh dan tidak buta hukum, meski ada Oknum Penegak Hukum yang sudah kehilangan Hati Nurani, Tapi masih lebih banyak dari mereka yang memiliki Hati Nurani sama dengan nurani rakyat Indonesia yang mendambakan Penegakan Hukum Yang Benar, Jujur dan Adil," pungkas Romo Syafi'i.
***
Terimakasih atas Sikap Tegas Romo Syafi'i mewakili Partai Gerindra.
