Fraksi PSI telah ikut menyetujui kenaikan RKT, namun di ujung pembahasan mereka justru menolaknya. Bahkan, di tubuh fraksi PSI pun terbagi dua, antara yang setuju dan menolak.
Atas dasar hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk segera memanggil Fraksi PSI.
"Sudah saatnya BK panggil PSI yang selalu bikin gaduh karena buruknya koordinasi PSI dengan kadernya di DPRD," ujar Baco kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (3/12).
Baco menilai PSI sudah memenuhi unsur pelanggaran kode etik, sehingga sudah sewajarnya BK memanggil fraksi yang dihuni para milenial itu.
"Partai politik ada sebagai penjaga demokrasi di negara ini dan sudah mulai berubah semenjak reformasi. Gaya lama lah kalau partai main otoriter ke kadernya di DPRD," sindir Baco.
Anggaran RKT 2021 direncanakan sebesar Rp 888 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua item. Mulai kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi Pancasila, sosialisasi perda, reses, hingga kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
Namun DPW PSI DKI Jakarta justru mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan RKT DPRD DKI.
Hal itu disampaikan Ketua DPW DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, yang menyebut tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael.[RMOL]
