Haedar Nashir: Pemerintah Harus Tanggung Jawab Risiko Pilkada Jika Ngotot Diteruskan


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa berbagai ormas termasuk Muhammadiyah sudah menyampaikan sikap kepada pemerintah untuk menunda Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi yang belum berakhir.

Ia pun menekankan pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap segala risiko apabila pemerintah tetap ngotot menggelar pilkada.

Hal ini disampaikan Haedar melalui akun twitternya @HaedarNs yang diunggah Senin (21/9/2020) sore.

Berikut selengkapnya pernyataan Ketum Muhamamdiyah Haedar Nashir di akun twitternya:

(1) Muhammadiyah, NU, dan kekuatan masyarakat hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin menaik.

(2) Selebihnya terserah pemerintah, DPR, KPU, dan pihak yang punya otoritas, yang penting pemerintah dan semua pihak tersebut benar-benar bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konsekuensinya.

(3) Jangan sampai banyak hal terjadi seperti sekarang ini covid menaik, setelah new normal diberlakukan, yang ternyata tidak dapat dikendalikan. Pun tentang pilkada, awal pendaftaran saja sudah beberapa melanggar protokol kesehatan dan tidak ada tindakan.

(4) Muhammadiyah selama ini sudah berusaha berbuat menangani Covid-19 dan peran kebangsaan yang maksimal semampunya, sekaligus memberi masukan bagaimana menghadapi Covid-19 yang terus menaik itu.

(5) Maka berarti kami sudah selesai kewajiban menjalankan fungsi ormas dengan memberi masukan, sambil terus berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

(6) Bersyukur jika pemerintah sudah siap menyelenggarakan pemilukada di masa pandemi seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang peran pemerintahnya, penegakkan hukumnya, sistem kesehatannya, dan disiplin masyarakatnya maju.

(7) Semoga Indonesia sebagus negara-negara maju tersebut dalam menangani dan mengendalikan Covid-19.