Mundur dari Demokrat, Ini Deretan Kritikan Pedas Roy Suryo Terhadap Jokowi


[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo, mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat pada Rabu, 11 Maret 2020.

"Pada hari ini, Rabu 11/03/20 jam 12.30 WIB bertempat di Puri Cikeas. Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dalam semua posisi dan jabatan di Partai Demokrat, termasuk selaku kader setelah kurang lebih 15 tahun berpolitik," tulis Roy di akun Twitternya.

Roy akhir-akhir ini bisa disebut rajin mengkritik Pemerintahan Jokowi. Sedangkan posisi Partai Demokrat, yang diketuai SBY, juga tidak pada barisan oposisi maupun koalisi pemerintahan. Nah, mundurnya Roy Suryo menimbulkan pertanyaan dari warganet.

"Kenapa om yang mundur? Ada yang tidak suka dengan kritik Anda akhir-akhir ini om? Perjuangan belum usai om, Anda ditegur keras oleh partai atau ada apa? Ceritakan kami rakyat akan mencatat dalam sejarah. Ada yang Anda keluar pakem akhir-akhir ini om? 2024 PD bubar," tulis akun Ayubeeb Buchanan @AyubeeB.

Politikus asal Yogyakarta tersebut menjelaskan bahwa pengunduran dirinya perlu dilakukan karena dia ingin berkonsentrasi di luar politik.

Roy Suryo mengaku ingin kembali menekuni profesi lama sebagai praktisi multimedia/telematika dan pengamat public-health. Dia menegaskan tidak ada persoalan atau kekecewaan pribadi yang melatarbelakangi keputusannya itu.

"Selain itu saya saat ini kembali diminta mengajar di sejumlah kampus di berbagai kota sebagai dosen tamu. Hal itu tentunya membutuhkan posisi independen sebagai seorang akademisi. Karena itulah saya memutuskan untuk tidak aktif lagi di dunia politik," ujarnya ketika dihubungi detikcom.

Berikut kritik-kritik yang dilontarkan Roy Suryo kepada Pemerintahan Jokowi seperti dilansir VIVA pada Rabu, 11 Maret 2020.

Kereta Cepat Bohongan alias Kecebong

Roy pernah mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Presiden Jokowi sudah hampir empat tahun pembangunannya, tapi belum juga selesai sampai sekarang.

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi pernah sesumbar kalau kereta cepat Jakarta-Bandung itu bakal beroperasi pada tahun 2019. Sementara, peletakan batu pertama proyek kereta cepat dilakukan sejak tahun 2016 silam.

"Hari ini tepat 4 tahun peletakan batu pertama pembangunan (tulisan di prasasti aslinya), kereta cepat Jakarta-Bandung (21/01/2016)," kata Roy lewat Twitter yang dikutip pada Selasa, 21 Januari 2020.

Namun, kata dia, kereta cepat Indonesia China (KCIC) yang digadang-gadang bakal beroperasi tahun 2019 itu malah belum ada sampai sekarang. Justru, proyek kereta cepat ini dituding menjadi penyebab masalah banjir di ruas jalan tol.

"Kereta Cepat Indonesia China yang disebut-sebut beroperasi 2019 tersebut, kini masih belum ada dan malahan bikin banjir. Pantas disebut KECEBONG (KEreta CEpat BOoNG-boongan)," ujarnya.

Penambahan Wakil Menteri Jokowi Boroskan APBN

Roy juga mengkritik penambahan jabatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di periode 2019-2024. Menurut dia, penambahan jabatan Wakil Menteri hanya memboroskan anggaran negara.

"Tapi apa iya, baru 12 harus ditambah enam lagi? Dulu KSP (Kepala Staf Presiden) dan badan-badan tidak segemuk sekarang," kata dia, seperti dikutip dari VIVAnews.

Menurut dia, niat Presiden Jokowi untuk bisa membuat Kabinet Indonesia maju menjadi efektif dan efisien akan sulit tercapai, karena koordinasi akan makin panjang.

"Sebaiknya Presiden Jokowi perlu mengutamakan kualitas dari para pembantu-pembantu yang dipilihnya, jangan malah sekadar mengejar kuantitas karena ujung-ujungnya juga akan membebani keuangan negara," ujarnya.

Pesawat Kepresidenan RI

Ketika viral foto Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia, Roy sempat mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, soal tambah pesawat Kepresidenan disyukuri saja.

"Pesawat modern B777-300ER ini kebanggaan Garuda terbaru yang bisa max 550 orang (kalau B737 hanya 185 orang) dan mampu Jakarta-San Fransisco. Selamat Pak @jokowi," kata Roy.

Namun, Roy menyebut pemerintah tidak terbuka soal Pesawat Kepresidenan Boeing 777-300ER. Sebab, pemerintah saling lempar dan tuding dengan berbagai alasan atas beredarnya pesawat Kepresidenan RI yang baru tersebut.

"Ada ke-TIDAK TRANSPARANSI-an Pemerintah soal Pesawat Kepresidenan B777-300ER ex PK-GIG ini, mulai dari SALING SENGKARUT statemen menteri-menteri, ALASAN yang mengada-ada, BIAYA yang Lebih MAHAL dan justru PEMBOROSAN ditengah situasi ekonomi sekarang ini. Inikah yang disebut MERAKYAT?" ucapnya. [VIVA, detik]

Baca juga :