Sri Mulyani bocorkan Program Kartu Pra-Kerja Jokowi Demi Suara di Pilpres 2019


[PORTAL-ISLAM.ID]  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara saat Pilpres 2019 lalu dimana petahana Presiden Jokowi demi meraih suara saat kampamye menjanjikan berbagai kart-kartu diantaranya Kartu Pra-Kerja yang saat itu beritanya bikin heboh 'Pengangguran DIGAJI". Emang duitnya dari mana? Demi menutup defisit anggaran saja negara mesti utang sampai utangnya meroket. Kok ini menjanjikan Kartu-kartuan.

Ini Janji Jokowi yang Bikin Sri Mulyani Sampai Sakit Perut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.

Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.

Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja. Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.

"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, seperti dilansir Kompas, Kamis (31/1/2020).

"But that's the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.

Dalam program kartu pra-kerja yang dijanjikan Jokowi tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.

Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-Ma'ruf untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sri Mulyani mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran.

Sumber: Kompas


loading...