DATA PENDUDUK MANUAL, ITU BIANG MASALAHNYA!
Sidang MK menjadi tempat membawa semua tumpukan masalah yang tidak mau diselesaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu sejak awal.. dan semua bermula dari e-KTP (KTP Elektronik).
E-KTP itu proyek pemerintah SB Yudhoyono dimulai sejak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 2009. Direncanakan dipakai pemilu 2014 tapi sampai pemilu 2019 tidak kunjung dipakai. Semua yang manual dalam jumlah besar itu berpotensi curang.
Jadi kalau KPU bangga berargumen bahwa pemilu 2019 itu manual, justru itu masalahnya. Dan orang-orang curang itu tau, dari kubu manapun dia, bahwa syarat sebuah kecurangan massif adalah bikin data base penduduk manual. Itu yang terjadi sekarang.
Pertanyaanya, “Siapa yang mencetak E-KTP gagal dilaksanakan dalam periode panjang 2 presiden ini?”.
Nah kalau ada yang bisa jawab, dia akan tau siapa sebenarnya yang menghendaki negara ini pemilunya tetap dikendalikan dengan curang.
Saya sering kritik KPK karena tidak mau melakukan investigasi menyeluruh terkait E-KTP ini. Penegak hukum berhenti pada penerima aliran dana.
Padahal, yang paling bahaya adalah orang yang menghentikan terselenggaranya Single Identity Number (SIN).
Sebab kalau SIN E-KTP diberlakukan, maka berhentilah pemalsuan KTP, paspor, dan semua jenis identitas. Berhentilah semua kecurangan dan kriminalitas; trafficking, pekerja illegal, penipuan bank, dll. Termasuk yang terbesar adalah kecurangan pemilu.
Waktu bang Sandiaga Uno mengangkat kartu E-KTP dalam sebuah debat, maka itulah janji revolusioner yang ditawarkan seorang calon. Sebab saya punya dugaan, kalau masih ada yang memelihara kejahatan, pemalsuan dan kecurangan di sini maka syaratnya adalah proyek ini diambangkan.
Sekarang, apa yang kita bisa andalkan dari persidangan MK yang mendebarkan ini? Entahlah. Tapi akar dari semua masalah adalah E-KTP.
Seandainya ada 1 saja yang bisa kita selesaikan, adalah tuntaskan digitalisasi identitas penduduk. Itu saja. Kedepan kecurangan tak ada lagi.
Kalau ada yang belum tau bagaimana E-KTP menjadi sumber kecurangan, nanti kita bahas. Beberapa wawancara saya pernah membahas masalah ini. Saya pernah usulkan Pansus Angket E-KTP dan Pansus Angket Pemilu tapi ditolak.
(Twitter @Fahrihamzah 20/6/2019)
