Pencopotan Pengurus DPW Sumut Dinilai Tak Wajar, Kader PKS Ramai-ramai Mengundurkan Diri


[PORTAL-ISLAM.ID] MEDAN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) bekukan kepengurusan DPW Sumut, Rabu (17/10/2018).

Pembekuan kepengurusan ini dinilai terjadi perpecahan atau faksi di tubuh partai besutan Mohamad Sohibul Iman.

Pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumut, M Havez, berbuntut panjang. Pasalnya pencopotan 8 dari 9 pimpinan DPTW PKS Sumut tersebut sangat tidak wajar, karena melabarak mekanisme organisasi dan patut diduga sebagai upaya pembersihan kader PKS yang dinilai berafiliasi dengan Anis Matta seperti yang sudah dilakukan DPP PKS di beberapa wilayah, di antaranya Sulawesi, Bali, dan Sumatera Selatan.

Mantan Ketua Umum DPW PKS Sumut, M Hafez, mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut.

"Saya tidak tahu alasan pencopotan tersebut. Namun saya dan kepengurusan PKS selama ini sudah berusaha maksimal dalam menjalankan keputusan partai. Kami sudah menyelesaikan semua tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai, pemberkasan caleg, dan tahapan pemilu lainnya. Kita juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgubsu 2018 lalu," ungkapnya, Rabu (17/10/2018), seperti dilansir harian Waspada.


Salah seorang pengurus PKS yang enggan disebutkan namanya, membenarkan kejanggalan dan ketidakwajaran pencopotan tersebut.

"Jika alasan DPP ingin menyegarkan dan menyiapkan tim yang tepat untuk Pemilu 2019, maka alasan ini dibuat-buat. Karena Kepemimpinan Pak Hafez selama 2 periode di PKS Sumut sukses memenangkan Pilgubsu. Berhasil bersama mitra koalisi mengantarkan pasangan Ganteng dan Eramas pada Pilgubsu 2013 dan 2018. Maka yang paling faham untuk memenangkan PKS di pemilu adalah komposisi hari ini, Pak Hafez, Pak Abdurahim Siregar, Pak Heriansyah, Ust Yusuf Fahmi, dan pimpinan yang lain," sebut pria ini.

Kejanggalan dan dinamika internal PKS ini sudah terlihat dalam setahun terakhir, yang cukup krusial ketika penetapan bakal calon legislatif (bacaleg) lalu.

"Usulan lembaga rekrutmen caleg yang bertangung jawab menyiapkan komposisi caleg secara sepihak dibatalkan DPP tanpa keterangan yang jelas. Sebagian besar usulan caleg dari Sumut diubah DPP. Namun perubahan tidak membuat pengurus DPW PKS bergejolak. Pengurus tetap menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menyiapkan pemberkasan caleg, sosialisasi, dan kegiatan partai serta hal-hal terkait pemilu," sambungnya.

Efek pencopotan tersebut membuat kader dan pengurus PKS bergejolak, puluhan pengurus wilayah dan pimpinan daerah sudah menyatakan mundur dan ratusan kader inti PKS dari berbagai kabupaten/kota siap keluar dari PKS sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang semena-mana.

Pengamat politik Sumut yang juga dosen Fisip USU, Yurial Arief Lubis, mengatakan bahwa pergantian ini terlalu beresiko bagi PKS. Perombakan pimpinan PKS di detik-detik pemilu pasti berdampak pada kinerja mesin partai menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang.

"PKS itu partai kader yang solid. Kebijakan pencopotan pimpinan PKS di detik-detik jelang pemilu pasti berdampak pada mesin partai, dan kesiapan jelang pemilu legislatif dan presiden 2019. Ini terlalu beresiko bagi PKS. Selain mesin partai, pimpinan PKS yang baru harus memulai dari awal untuk komunikasi dengan berbagai elit partai dan tokoh lainnya dan ini belum tentu berjalan lancar," ujarnya.

Pada berita sebelumnya, Ketua Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) PKS Sumatera Utara, Tifatul Sembiring, menyebut perombakan ini merupakan hal yang biasa, untuk penyegaran menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Perombakan ini tak ada hubungannya dengan isu-isu yang berkembang di luar bahkan media sosial.

"Dengan diumumkannya surat keputusan ini, maka posisi Ketua DPTW PKS Sumut, M Hafez, yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Dr Hariyanto, yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang," jelasnya.

Tifatul menjelaskan, perombakan struktur di DPTW PKS Sumut tidak melanggar AD/ART partai.

"Hal ini sesuai dengan AD/ART partai. Pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP. Namun, kalau dulu biasanya cuma dibentuk tim pemenangan wilayah saja. Tapi ini tujuannya untuk penyegaran menyambut pemilu, target kita tetap, 12 persen secara nasional dan 15 persen provinsi," tukasnya.

Sumber: Waspada

Berikut video pengunduran diri kader dan pengurus PKS...

Sebelumnya, Kader dan Pengurus PKS Bali mundur massal dari PKS.

[video]