Siapa Mau dengan Penguasa Gaduh dan Miliki Kinerja Buruk?


[PORTAL-ISLAM.ID]   “Saya percaya bahwa kita dalam bekerja tidak cukup hanya kerja, kerja, kerja saja. Tidak cukup. Kita harus melakukan gagasan dulu. Maksud saya, tidak cukup hanya kerja,” ujar Anies dalam sambutannya pada Rakornas Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 27 Agustus 2018 malam.

Dari gagasan, lanjut Anies, ada kata-kata dan narasi. Karena kalau hanya gagasan tanpa narasi, dia akan di awang-awang.

“Narasi itu membuat gagasan bisa dipahami. Sesudah itu, baru ada kerja. Jadi, ada gagasan, ada kata-kata, ada kerja,” kata Anies menambahkan. (republika.co.id, 28/8/18)

Rakyat jelas tidak ingin penguasa yang gaduh dan memiliki kinerja buruk lagi membangkang terhadap amanah dari rakyat. Rakyat juga tidak butuh para pejabat yang hanya memikirkan ambisi pribadi dan kepentingan pragmatis bagi dirinya, keluarga dan kelompoknya.

Kita paham tidak ada prestasi positif dari penguasa yang ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara, jika memakai program neolib. dalam demokrasi apakah tercipta kondisi yang baik yang sepenuhnya memihak kepentingan rakyat? Meski ini selalu saja masih menggantung jadi mimpi, demokrasi tidak bisa menjamin kondisi baik itu bisa terus berlangsung. Justru demokrasi menjamin kondisi yang baik itu pasti berubah yang belum tentu menjadi lebih baik. Hal itu karena wakil rakyat dan pemimpin yang baik yang terpilih melalui proses demokrasi itu harus dipilih ulang. Pemimpin dalam demokrasi dibatasi jangka waktunya dan harus diganti ketika sudah habis. Bahkan setelah jangka waktu tertentu ia tidak boleh dipilih kembali.

Tidak ada jaminan tabiat pilihan masyarakat dalam tatanan sekularistik-Kapitalis akan bisa menjadi pemimpin yang penuhi hak-hak asasi rakyatnya. Karakter sistemnya eksploitatif dan hanya memihak kelompok korporasi pemegang modal besar yang selalu menjadi pilar tegaknya sistem ini. Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi hakikatnya memang bukan sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara hakiki.

Hal itu wajar karena demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan. Lebih dari itu, demokrasi sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Makna praktis dari kedaulatan ada hak membuat hukum. Itu artinya demokrasi menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat- sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT.

Sekali lagi demokrasi bukan jalan mewujudkan perubahan yang hakiki. Menggantungkan harapan terjadinya perubahan hakiki kepada demokrasi hanya akan mendatangkan kekecewaan. Fakta yang terjadi di negeri-negeri Islam selama ini sudah menegaskan hal itu. Karena itu, tidak sepantasnya kita terperosok dalam lubang yang sama.

Penulis: Eko Susanto