[PORTAL-ISLAM.ID] Sudah sembilan bulan lebih sejak penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel atau Novel Baswedan, berlangsung, namun Polisi belum juga bisa mengungkap pelakunya. Pengacara Novel, Muhammad Isnur, berpendapat terkait hal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya malu.
Pasalnya sejak awal Jokowi sudah memberikan pernyataan, bahwa ia berkomitmen agar kasus Novel bisa segera diungkap, dan sudah memerintahkan jajarannya.
Ia juga sudah 'bolak-balik' memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, untuk menanayakan perkembangan penangan kasus tersebut.
"Menurut kami Jokowi harus malu, kok bisa perintah dia diabaikan, dia bilang ini perbuatan biadab, dia perintahkan Kapolri, jangan sampai bawahan dia tidak taat perintah dia," ujarnya kepada wartawan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2018.
Muhammad Isnur mengingatkan, bahwa sejak awal, Novel, penasihat hukum dan keluarga sudah ragu bahwa Polri bisa mengungkap kasus tersebut. Seperti yang sudah pernah dikatakan Novel, menurut Muhammad Isnur, kasus tersebut melibatkan Jenderal Polri. Selain itu patut diingat juga, bahwa Novel sudah berkali-kali memperkarakan orang besar, termasuk Jenderal Polri.
Jika hanya polisi yang menangani, Muhammad Isnur menggambarkan penanganan kasus Novel akan seperti 'jeruk makan jeruk.' Maka yang terbaik untuk Polri dan Jokowi, adalah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang melibatkan orang-orang dengan rekam jejak dan kredibilitas yang teruji.
Koalisi masyarakat sipil sudah menyurati Presiden, agar TGPF segera dibentuk. Namun sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Istana. Selain itu istri Novel, Rina Emilda juga sudah berupaya agar bisa bertemu pihak Istana, demi terungkapnya kasus penyerangan Novel. Muhammad Isnur berharap dengan atensi tersebut, Jokowi bisa tergugah.
"Kita minta sikap tegas pak Jokowi," ujarnya.
Muhammad Isnur mengingatkan bahwa saat aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), berani untuk mengambil kebijakan pembentukan TPGF.
Walaupun sampai saat ini pelakunya belum terungkap, namun fakta-fakta dibalik kasus tersebut, bisa diketahui. Jika Jokowi tidak mau membentuk TGPF, maka masyarakat bisa membandingkannya dengan SBY.
Sumber: Tribun
