Oleh Ahmad Dzakirin“Gerakan Islam sukses membangun garis demarkasi yang tegas antara generasi muda Islami dan orang tua mereka yang secular” (Huttington dalam Islam versus US, the Islamic Resurgence)
----
Sukses AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan di Turki) tidak dapat dilepaskan dari sosok Recep Thayyib Erdogan. Sosok politik yang dicitrakan integritas moral yang tinggi, efektif dan berwawasan terbuka. Dia dikenal publik sebagai walikota Istanbul yang pro rakyat hingga kemudian dijebloskan ke penjara di 1998 karena dosanya membaca puisi religius.
Selepas dari penjara, Erdogan melakukan serangkaian terobosan politik yang berseberangan dengan mentor spiritualnya, Necmetin Erbakan. 14 Agustus 2001, dia mendirikan partai baru, AKP beserta 20 kolega seniornya dari Partai Kebajikan (Fazilat partisi). Secara mengejutkan, partai ini memenangi pemilu November 2002 dengan memperoleh 34 persen kursi Parlemen setara dengan 363 kursi dari total 550 kursi parlemen yang diperebutkan. Sebaliknya, Partai Saadat, bentukan Erbakan hanya memperoleh 2,5 persen sehingga gagal mencapai syarat 10 persen parliamentary threshold.
Penjara telah merubah cara pandang politiknya dalam menghadapi ekstrimitas sekularis di Turki. Langkah politik berseberangan terpaksa diambil karena sang guru bergeming dengan sarannya. Partai baru yang didirikannya melakukan serangkaian terobosan politik yang dulu diharamkan atau setidaknya dihindari oleh Erbakan, yakni penerimaan ideologi sekuler Kemalis dan dukungan pada Barat. Kedua isu ini telah menjadi haluan politik yang tak tergoyahkan di sepanjang terbentuknya Republik Turki di 1928.
Kalangan Islami tidak dapat menantang benteng tangguh secularism yang digawangi militer. Untuk itu, tidak ada pilihan bagi kalangan islami kecuali melakukan moderasi dan penghindaran konflik langsung dengan militer. Politik Turki sendiri menyaksikan jatuh bangunnya partai Islami menghadapi ideologi Kemalis. Dalam refleksinya, jalan ketiga yang lebih fleksibel -lebih mengedepankan interpretasi longgar sekularisme ketimbang mempertentangkannya dengan Islam- harus ditempuh untuk memecah kebuntuan gerakan Islam. Oleh karena itu, partai baru, AKP tidak segan menyatakan komitmennya atas ideologi sekuler dan ‘berkiblat’ ke Barat.
Lebih jauh, Erdogan menolak identifikasi AKP sebagai partai islami dan condong mengidentikkan diri sebagai partai kanan tengah konservatif (conservative right-center) seperti halnya partai Kristen Demokrat dalam tradisi politik Eropa. Sebagai bagian interpretasi liberalnya, relijiusitas hanya melekat pada individu dan bukan pada institusi partai. Baginya, partai pada dasarnya adalah institusi sekular yang tidak dapat dieksploitasi bagi kepentingan politik. Seseorang dapat menjadi religius namun sekular dalam pilihan politiknya.
Bernegosiasi Dengan Militer
Erdogan memahami militer sebagai sumber ancaman. Berbeda dengan pendahulunya, dia lebih memilih bernegosiasi dengan kalangan militer namun mampu memitigasi ancaman tadi melalui peran pihak ketiga, Uni Eropa. Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa adalah satu-satunya langkah rasional menghindari intervensi militer dalam pemerintahannya. Dengan meratifikasi 14 paket reformasi perundang-undangan yang disyaratkan Uni Eropa (EU), di antaranya kebebasan berpendapat dan mengurangi campur tangan militer adalah bentuk lain pact of restrain (langkah pembatasan) bagi deep state (militer dan peradilan) yang kerap melakukan kudeta dengan dalih menjaga sekularisme Turki.
Turki memperoleh status kandidat anggota Uni Eropa sehingga diperkenankan hadir sebagai pengamat atau observer dalam setiap sidang Uni Eropa. Turki masuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM Uni Eropa dalam penyelesaian persengketaan HAM. Selain itu, AKP sendiri masuk dalam jaringan keanggotaan People’s Party, partai konservatif Eropa dengan status pengamat. Status ini akan meningkat seiring dengan diterimanya keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Proses institusionalisasi Turki dalam Uni Eropa –walau setengah hati karena keengganan beberapa negara utama EU- telah menjadi batu sandungan bagi upaya dipolitisasi AKP (dan kalangan Islami). Uni Eropa beberapa kali memperingatkan militer Turki untuk tidak melakukan kudeta militer dan melepaskan diri dari campur tangan politik.
Namun pertarungan kedua kubu memasuki babak baru. Polisi Turki, 1 Juli 2008 menangkap dan menggulung rencana subversif kelompok ultra nasionalis (Ergenekon) di bawah pimpinan dua mantan petinggi militer, Jenderal Sener Eruygur dan Hursit Tolon. Pembongkaran rencana kudeta terjadi sehari sebelum Mahkamah Agung –benteng sekuler kedua setelah militer- memulai sidang gugatan bagi pembubaran AKP dan pelarangan 71 tokoh kunci partai ini dalam berpolitik. Dalam skenarionya, kelompok Ergenekon yang dekat dengan militer ini berencana melakukan serangkaian aksi teror (dari pemboman hingga pembunuhan politik) untuk memberikan jalan militer mengambil alih kekuasaan demi alasan keamanan.
Kendati kalangan Militer melalui Kastaf AD, Jenderal Hilmi Ozkok memperingatkan Erdogan atas beberapa manuver politik partai ini, Erdogan dan beberapa elit politik AKP cukup belajar dari pengalaman politik pendahulunya dimana rasionalitas hukum tunduk dibawah interpretasi dan irasionalitas sepihak kalangan sekuler. Mereka kini cenderung bersikap hati-hati dan menghindari konfrontasi langsung –setidaknya perang pernyataan- dengan militer dan kelompok sekuler. Erdogan tidak segan-segan mendatangi kalangan petinggi militer untuk meredam konflik dan bahkan melarang pengikutnya menampakkan ekspresi keislaman berlebihan dalam setiap kampanye karena dikhawatirkan mengundang interpretasi salah kalangan sekuler.
Penerimaan AKP terhadap secularism dan perubahan orientasi politik AKP terbukti kemudian mampu meredam ketegangan dan resistensi domestik, memperlemah posisi militer namun pada saat bersamaan semakin memperkuat eksistensi kalangan Islami. AKP menyabet dua kali kemenangan fantastis dalam pemilu parlemen.
Siapkah Eropa Menerima Turki?
Kendati Uni Eropa menyambut proses moderasi kalangan Islami dan reformasi politik domestik Turki, namun beberapa negara utama Uni Eropa tidak siap dengan kehadiran negeri dengan mayoritas Muslim tersebut. Ada beberapa alasan yang mendasari sikap setengah hati Eropa:
Pertama, kendati Uni Eropa secara formal lebih merupakan aliansi kepentingan dan geografis namun tak terhindarkan alasan ideologis melandasi keengganan beberapa negara Eropa utama, seperti Jerman, Perancis dan Austria. Negara-negara tersebut tidak dapat melepaskan pesona Turki sebagai bekas imperium besar dunia dengan identitas relijiusitasnya. Masuknya Turki akan menjadi batu ujian Uni Eropa untuk membuktikan apakah asosiasi geografis ini secara tersirat sebagai asosiasi Christian Club.
Kedua, masuknya Turki akan merubah keseimbangan demografis Eropa. Turki dengan populasi lebih dari 70 juta akan menjadi anggota Uni Eropa dengan populasi terbesar. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menciptakan tantangan internal Uni Eropa dalam memperebutkan pasar dan tenaga kerja.
Ketiga, karakter etnis ras Turki seperti halnya Chinese Overseas yang memiliki karakter ulet serta ikatan kultural dan ideologis yang kuat dengan leluhurnya telah menyebar ke seluruh benua Eropa, terbesar diantaranya berada di Perancis dan Jerman. Dalam perspektif ini, sebagian negara Eropa khawatir jika eksistensi minoritas Turki akan melahirkan ancaman dan rivalitas domestik.
Belajar dari Turki
Gerakan Islam patut belajar dari jatuh bangunannya gerakan Islam di Turki. Era Erdogan lebih tepat diinterpretasikan sebagai kebutuhan bagi kontinuitas dan existential gerakan Islam. Jika Erbakan telah meletakkan landasan kultural yang kokoh bagi arus revivalism Islam maka transformasi politik Erdogan meletakkan landasan politik yang lebih memadai dan stabil dalam menghadapi tantangan aktualisasi nilai Islam. Erdogan sejatinya telah memetik buah yang ditanam Erbakan dengan menawarkan jalan ketiga yang lebih proporsional dan realistis.
Redefinisi sekularisme Turki dalam perspektifnya tidak dapat dilepaskan dari Islam. Secara faktual, moralitas Islam telah memberikan landasan kokoh bagi langkah pemulihan ekonomi Turki yang sebelumnya menderita hyper inflasi karena salah urus dan korupsi. Realitas ini tak pelak berimplikasi pada pilihan afiliasi dan asosiasi politik rakyat Turki yang tak tergoyahkan pada gerakan Islam disepanjang 3 dekade. Jika pendulum dukungan politik bergeser dari Erbakan kepada Erdogan, hal itu lebih karena preferensi rasional pendukung publik Turki atas jalan ketiga yang ditempuh Erogan.
Berbeda dengan inisiatif politik pendahulunya, Erbakan yang membentuk D8 (Developing Eight, yang berisi negera-negara Islam), Erdogan tidak canggung untuk menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Reorientasi afiliasi kawasan Erdogan terbukti lebih banyak memberikan keuntungan politik bagi AKP ketimbang bagi calon induk semangnya, Uni Eropa. Uni Eropa telah menjadi entitas ekonomi dan politik terpenting setelah AS dan diprediksikan Turki akan menjadi pemain penting dalam persekutuan negara-negara Eropa. Dalam skenario ini, Turki akan menjadi kekuatan penting di dunia karena sukses menempatkan dua kakinya, sebagian di kawasan Eropa dan sebagian lainnya di kawasan Asia dan negara-negara Muslim. Sementara afiliasi negara-negara Muslim dalam D8 -selain memberikan legitimasi bagi kudeta militer- ternyata tidak memberikan tawaran apapun, semata kepuasan teologis bahwa gerakan Islam telah menjadi inisiator ‘kebangkitan kekuatan negara-negara Islam’.
Dalam konteks ini pula, sikap pragmatis AKP ternyata tidak selamanya menjadi pilihan buruk. Kini militer dan kubu sekuler mulai kehilangan landasan etik, moral dan pragmatis untuk menjadi penjaga gawang kepentingan Turki. Demikian pula back-up politik yang selama ini didapatkan dari menjual ketakutan ancaman Islam kepada Eropa sudah lapuk.
Lebih dari itu, bagi gerakan Islam, evolusi kultural dan transformasi politik yang mereka lakukan telah mencegah eskalasi konflik dan pertumpahan darah. “Berdemokrasi seperti laik nya menaiki bis kota, kita tahu kapan berjalan dan harus berhenti.” ujar Erdogan. Barangkali ini pula yang menyelamatkan gerakan Islam.
--------
sumber: al-ikhwan.net
----
Sukses AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan di Turki) tidak dapat dilepaskan dari sosok Recep Thayyib Erdogan. Sosok politik yang dicitrakan integritas moral yang tinggi, efektif dan berwawasan terbuka. Dia dikenal publik sebagai walikota Istanbul yang pro rakyat hingga kemudian dijebloskan ke penjara di 1998 karena dosanya membaca puisi religius.
Selepas dari penjara, Erdogan melakukan serangkaian terobosan politik yang berseberangan dengan mentor spiritualnya, Necmetin Erbakan. 14 Agustus 2001, dia mendirikan partai baru, AKP beserta 20 kolega seniornya dari Partai Kebajikan (Fazilat partisi). Secara mengejutkan, partai ini memenangi pemilu November 2002 dengan memperoleh 34 persen kursi Parlemen setara dengan 363 kursi dari total 550 kursi parlemen yang diperebutkan. Sebaliknya, Partai Saadat, bentukan Erbakan hanya memperoleh 2,5 persen sehingga gagal mencapai syarat 10 persen parliamentary threshold.
Penjara telah merubah cara pandang politiknya dalam menghadapi ekstrimitas sekularis di Turki. Langkah politik berseberangan terpaksa diambil karena sang guru bergeming dengan sarannya. Partai baru yang didirikannya melakukan serangkaian terobosan politik yang dulu diharamkan atau setidaknya dihindari oleh Erbakan, yakni penerimaan ideologi sekuler Kemalis dan dukungan pada Barat. Kedua isu ini telah menjadi haluan politik yang tak tergoyahkan di sepanjang terbentuknya Republik Turki di 1928.
Kalangan Islami tidak dapat menantang benteng tangguh secularism yang digawangi militer. Untuk itu, tidak ada pilihan bagi kalangan islami kecuali melakukan moderasi dan penghindaran konflik langsung dengan militer. Politik Turki sendiri menyaksikan jatuh bangunnya partai Islami menghadapi ideologi Kemalis. Dalam refleksinya, jalan ketiga yang lebih fleksibel -lebih mengedepankan interpretasi longgar sekularisme ketimbang mempertentangkannya dengan Islam- harus ditempuh untuk memecah kebuntuan gerakan Islam. Oleh karena itu, partai baru, AKP tidak segan menyatakan komitmennya atas ideologi sekuler dan ‘berkiblat’ ke Barat.
Lebih jauh, Erdogan menolak identifikasi AKP sebagai partai islami dan condong mengidentikkan diri sebagai partai kanan tengah konservatif (conservative right-center) seperti halnya partai Kristen Demokrat dalam tradisi politik Eropa. Sebagai bagian interpretasi liberalnya, relijiusitas hanya melekat pada individu dan bukan pada institusi partai. Baginya, partai pada dasarnya adalah institusi sekular yang tidak dapat dieksploitasi bagi kepentingan politik. Seseorang dapat menjadi religius namun sekular dalam pilihan politiknya.
Bernegosiasi Dengan Militer
Erdogan memahami militer sebagai sumber ancaman. Berbeda dengan pendahulunya, dia lebih memilih bernegosiasi dengan kalangan militer namun mampu memitigasi ancaman tadi melalui peran pihak ketiga, Uni Eropa. Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa adalah satu-satunya langkah rasional menghindari intervensi militer dalam pemerintahannya. Dengan meratifikasi 14 paket reformasi perundang-undangan yang disyaratkan Uni Eropa (EU), di antaranya kebebasan berpendapat dan mengurangi campur tangan militer adalah bentuk lain pact of restrain (langkah pembatasan) bagi deep state (militer dan peradilan) yang kerap melakukan kudeta dengan dalih menjaga sekularisme Turki.
Turki memperoleh status kandidat anggota Uni Eropa sehingga diperkenankan hadir sebagai pengamat atau observer dalam setiap sidang Uni Eropa. Turki masuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM Uni Eropa dalam penyelesaian persengketaan HAM. Selain itu, AKP sendiri masuk dalam jaringan keanggotaan People’s Party, partai konservatif Eropa dengan status pengamat. Status ini akan meningkat seiring dengan diterimanya keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Proses institusionalisasi Turki dalam Uni Eropa –walau setengah hati karena keengganan beberapa negara utama EU- telah menjadi batu sandungan bagi upaya dipolitisasi AKP (dan kalangan Islami). Uni Eropa beberapa kali memperingatkan militer Turki untuk tidak melakukan kudeta militer dan melepaskan diri dari campur tangan politik.
Namun pertarungan kedua kubu memasuki babak baru. Polisi Turki, 1 Juli 2008 menangkap dan menggulung rencana subversif kelompok ultra nasionalis (Ergenekon) di bawah pimpinan dua mantan petinggi militer, Jenderal Sener Eruygur dan Hursit Tolon. Pembongkaran rencana kudeta terjadi sehari sebelum Mahkamah Agung –benteng sekuler kedua setelah militer- memulai sidang gugatan bagi pembubaran AKP dan pelarangan 71 tokoh kunci partai ini dalam berpolitik. Dalam skenarionya, kelompok Ergenekon yang dekat dengan militer ini berencana melakukan serangkaian aksi teror (dari pemboman hingga pembunuhan politik) untuk memberikan jalan militer mengambil alih kekuasaan demi alasan keamanan.
Kendati kalangan Militer melalui Kastaf AD, Jenderal Hilmi Ozkok memperingatkan Erdogan atas beberapa manuver politik partai ini, Erdogan dan beberapa elit politik AKP cukup belajar dari pengalaman politik pendahulunya dimana rasionalitas hukum tunduk dibawah interpretasi dan irasionalitas sepihak kalangan sekuler. Mereka kini cenderung bersikap hati-hati dan menghindari konfrontasi langsung –setidaknya perang pernyataan- dengan militer dan kelompok sekuler. Erdogan tidak segan-segan mendatangi kalangan petinggi militer untuk meredam konflik dan bahkan melarang pengikutnya menampakkan ekspresi keislaman berlebihan dalam setiap kampanye karena dikhawatirkan mengundang interpretasi salah kalangan sekuler.
Penerimaan AKP terhadap secularism dan perubahan orientasi politik AKP terbukti kemudian mampu meredam ketegangan dan resistensi domestik, memperlemah posisi militer namun pada saat bersamaan semakin memperkuat eksistensi kalangan Islami. AKP menyabet dua kali kemenangan fantastis dalam pemilu parlemen.
Siapkah Eropa Menerima Turki?
Kendati Uni Eropa menyambut proses moderasi kalangan Islami dan reformasi politik domestik Turki, namun beberapa negara utama Uni Eropa tidak siap dengan kehadiran negeri dengan mayoritas Muslim tersebut. Ada beberapa alasan yang mendasari sikap setengah hati Eropa:
Pertama, kendati Uni Eropa secara formal lebih merupakan aliansi kepentingan dan geografis namun tak terhindarkan alasan ideologis melandasi keengganan beberapa negara Eropa utama, seperti Jerman, Perancis dan Austria. Negara-negara tersebut tidak dapat melepaskan pesona Turki sebagai bekas imperium besar dunia dengan identitas relijiusitasnya. Masuknya Turki akan menjadi batu ujian Uni Eropa untuk membuktikan apakah asosiasi geografis ini secara tersirat sebagai asosiasi Christian Club.
Kedua, masuknya Turki akan merubah keseimbangan demografis Eropa. Turki dengan populasi lebih dari 70 juta akan menjadi anggota Uni Eropa dengan populasi terbesar. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menciptakan tantangan internal Uni Eropa dalam memperebutkan pasar dan tenaga kerja.
Ketiga, karakter etnis ras Turki seperti halnya Chinese Overseas yang memiliki karakter ulet serta ikatan kultural dan ideologis yang kuat dengan leluhurnya telah menyebar ke seluruh benua Eropa, terbesar diantaranya berada di Perancis dan Jerman. Dalam perspektif ini, sebagian negara Eropa khawatir jika eksistensi minoritas Turki akan melahirkan ancaman dan rivalitas domestik.
Belajar dari Turki
Gerakan Islam patut belajar dari jatuh bangunannya gerakan Islam di Turki. Era Erdogan lebih tepat diinterpretasikan sebagai kebutuhan bagi kontinuitas dan existential gerakan Islam. Jika Erbakan telah meletakkan landasan kultural yang kokoh bagi arus revivalism Islam maka transformasi politik Erdogan meletakkan landasan politik yang lebih memadai dan stabil dalam menghadapi tantangan aktualisasi nilai Islam. Erdogan sejatinya telah memetik buah yang ditanam Erbakan dengan menawarkan jalan ketiga yang lebih proporsional dan realistis.
Redefinisi sekularisme Turki dalam perspektifnya tidak dapat dilepaskan dari Islam. Secara faktual, moralitas Islam telah memberikan landasan kokoh bagi langkah pemulihan ekonomi Turki yang sebelumnya menderita hyper inflasi karena salah urus dan korupsi. Realitas ini tak pelak berimplikasi pada pilihan afiliasi dan asosiasi politik rakyat Turki yang tak tergoyahkan pada gerakan Islam disepanjang 3 dekade. Jika pendulum dukungan politik bergeser dari Erbakan kepada Erdogan, hal itu lebih karena preferensi rasional pendukung publik Turki atas jalan ketiga yang ditempuh Erogan.
Berbeda dengan inisiatif politik pendahulunya, Erbakan yang membentuk D8 (Developing Eight, yang berisi negera-negara Islam), Erdogan tidak canggung untuk menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Reorientasi afiliasi kawasan Erdogan terbukti lebih banyak memberikan keuntungan politik bagi AKP ketimbang bagi calon induk semangnya, Uni Eropa. Uni Eropa telah menjadi entitas ekonomi dan politik terpenting setelah AS dan diprediksikan Turki akan menjadi pemain penting dalam persekutuan negara-negara Eropa. Dalam skenario ini, Turki akan menjadi kekuatan penting di dunia karena sukses menempatkan dua kakinya, sebagian di kawasan Eropa dan sebagian lainnya di kawasan Asia dan negara-negara Muslim. Sementara afiliasi negara-negara Muslim dalam D8 -selain memberikan legitimasi bagi kudeta militer- ternyata tidak memberikan tawaran apapun, semata kepuasan teologis bahwa gerakan Islam telah menjadi inisiator ‘kebangkitan kekuatan negara-negara Islam’.
Dalam konteks ini pula, sikap pragmatis AKP ternyata tidak selamanya menjadi pilihan buruk. Kini militer dan kubu sekuler mulai kehilangan landasan etik, moral dan pragmatis untuk menjadi penjaga gawang kepentingan Turki. Demikian pula back-up politik yang selama ini didapatkan dari menjual ketakutan ancaman Islam kepada Eropa sudah lapuk.
Lebih dari itu, bagi gerakan Islam, evolusi kultural dan transformasi politik yang mereka lakukan telah mencegah eskalasi konflik dan pertumpahan darah. “Berdemokrasi seperti laik nya menaiki bis kota, kita tahu kapan berjalan dan harus berhenti.” ujar Erdogan. Barangkali ini pula yang menyelamatkan gerakan Islam.
--------
sumber: al-ikhwan.net
