Awal bulan Agustus, sebagai Ketua RT di wilayah DK Jakarta, saya dihubungi petugas KPUD yang menurutnya melakukan verifikasi faktual dukungan warga terhadap calon independen di wilayah ke-RT-an.
Petugas menyebut sekitar 10 nama, ketika ditanya apa itu warga di RT kami, saya jawab Iya.
Lalu, Petugas bertanya apakah benar mereka mendukung calon independen. Jawaban saya, itu bukan urusan saya sebagai Ketua RT, karena ini juga bukan di Papua yang mengenal sistem Token (sistem token = warga cuma diwakili kepala sukunya -red), maka aspirasi itu hak masing-masing warga yang harus ditanyakan ke warga yang bersangkutan, bukan ke saya sebagai ketua RT.
Petugas itu mengulang, "tapi warga Bapak kan?" Saya jawab kalo warga iya, kalau dukungan tanya orang per orang langsung...
Begitu soal pencatutan KTP ramai, link untuk mengecek nama pendukung, beberap warga bilang mereka tidak dukung kok ada namanya terdaftar.
Sebagai ketua RT, saya kaget juga beberapa warga yang nanya saya, bukan yang waktu itu ditanya listnya ke saya...
Ada juga warga yang bertanya, ini akibat terlalu seringnya kita diminta data KTP dan KK. Perlu diketahui, sebagai RT memamg mumet juga ada verifikasi data warga di aplikasi pemprov, yang pernah meminta data, yang seolah antar instansi tidak saling sharing data induk kependudukan.
Terlepas soal itu, Kemerdekaan itu adalah negara yang melindungi seluruh tumpah darah dan warganya, itu amanah konstitusi!
Jadi, pemerintah dengan tatakelola yang baik, ukuran pertamanya mampu menjaga keamanan data kependudukan warganya..
Kalo kita dengar bocor data, duplikasi minta data, lalu data bisa dicatut... maka, Kemerdekaan itu masih terasa kolonial!
(sumber: fb)
