Hal ini diungkapkan dalam pidatonya di acara Milad ke-21 PKS di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
"Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik," ujar Anies.
Anies meminta gagasan dan aspirasi rakyat jangan sampai dilarang untuk diartikulasikan.
Anies membandingkan antara sumber daya kekuatan negara dengan kekuatan rakyat. Negara memiliki segalanya, dari mulai Anggaran (Sumber Dana) hingga Senjata (TNI-Polri), sedangkan rakyat cuma punya kekuatan Suara. Maka kekuatan satu-satunya yang dimiliki rakyat ini, jangan sampai dibungkam.
"Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, bahkan memiliki kekuatan senjata, sedangkan yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh saat dirinya menjadi pejabat, tidak ada satu pun orang yang dilaporkan/diproses hukum gara-gara mengkritik bahkan memfitnah Anies Baswedan.
"Ketika berada di Pemerintahan maka kita menjadi Kotak Pos alamat keluhan dan kritik, dan itu harus diterima sebagai bagian dari pekerjaan, tidak perlu dituntut dipersekusi, dan itu juga yang telah kita laksanakan di Jakarta, tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi," tandasnya.
[VIDEO]
