KABINET PERSATUAN ANWAR IBRAHIM

๐Š๐š๐›๐ข๐ง๐ž๐ญ ๐€๐ง๐ฐ๐š๐ซ ๐ˆ๐›๐ซ๐š๐ก๐ข๐ฆ ๐๐š๐ง ๐Š๐š๐ฅ๐ค๐ฎ๐ฅ๐š๐ฌ๐ข ๐๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ค ๐”๐Œ๐๐Ž

Oleh: Pizaro Gozali Idrus, ๐ท๐‘œ๐‘ ๐‘’๐‘› ๐ป๐ผ ๐‘ˆ๐‘›๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘  ๐ด๐‘™-๐ด๐‘งโ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ ๐ผ๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘–๐‘Ž

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan daftar nama-nama menteri yang duduk di kabinet pemerintahan persatuan pada Jumat, 2 Desember 2022.

Dalam susunan kabinet pemerintahannya itu, Anwar menunjuk Presiden UMNO yang juga Ketua Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.

Anwar juga menunjuk Wakil Perdana Menteri lainnya yakni politisi senior Gabungan Parti Sarawak (GPS) Fadillah Yusof (merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi) yang pernah menjabat menteri senior di kabinet bekas PM Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. GPS menjadi kekuatan terbesar ketiga dalam koalisi bentukan Anwar.

Anwar sendiri tidak cuma bertindak sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga ikut memegang posisi Menteri Keuangan. 

“Kabinet ini adalah kabinet persatuan,” kata Anwar dalam sebuah jumpa pers. 

Total ada 28 menteri di era pemerintahan Anwar Ibrahim.

๐“๐ข๐ ๐š ๐€๐ฅ๐š๐ฌ๐š๐ง ๐ฉ๐ž๐ง๐ฎ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ค๐š๐ง ๐€๐ก๐ฆ๐š๐ ๐™๐š๐ก๐ข๐ ๐‡๐š๐ฆ๐ข๐๐ข

Banyak analisa di balik komposisi kabinet pemerintahan Anwar. Salah satunya dengan menunjuk Presiden UMNO Zahid Hamidi sebagai Wakil Perdana Menteri. 

Minimal ada tiga faktor utama di balik dipilihnya Ahmad Zahid, yang juga salah satu sekutu terdekat Anwar sejak mereka menjadi aktivis politik muda di Universitas Malaya pada tahun 1970-an.

Pertama, tak bisa dipungkiri penunjukan tersebut adalah bagian dari transaksi politik antara Anwar dengan Barisan Nasional sebagai faksi politik terbesar kedua di pemerintahan setelah Pakatan Harapan. Dengan mengantongi 30 kursi suara parlemen, maka menempatkan satu pimpinan tertinggi UMNO-Barisan Nasional menjadi Wakil Perdana Menteri adalah kalkulasi politik yang logis. Seandainya Ahmad Zahid tidak mendukung Pakatan Harapan, kesempatan Anwar menjadi perdana menteri mungkin tidak akan terwujud.

Dalam sistem parlementer Malaysia, minimal setiap blok politik memerlukan 112 kursi parlemen atau 50% +1 dari total 222 kursi. Dalam pemilu lalu, Pakatan Harapan meraih 82 suara. Sedangkan Barisan Nasional mendapatkan 30 suara. Jika ditotal, kursi kedua faksi politik itu mencapai 112. Angka minimal yang dapat membentuk pemerintahan. Tak dapat dipungkiri, dukungan inilah yang menjadi kendaraan Anwar naik ke tampuk kekuasaan di Malaysia.

Distribusi suara oleh Barisan Nasional inilah yang mendorong GPS — yang memiliki 23 suara dan kedekatan dengan Barisan Nasional – membulatkan tekadnya bergabung dengan pemerintahan Anwar Ibrahim. Pilihan itu pula yang diikuti sejumlah partai-partai kecil lainnya karena pemerintahan Anwar Ibrahim dinilai telah stabil dengan telah memenuhi simple majority.

Kedua, memberikan porsi kekuatan faksi Melayu untuk menepis tudingan bahwa Anwar Ibrahim meminggirkan kelompok politik Melayu. Kita mengetahui UMNO adalah faksi politik Melayu dengan sejarah panjang memimpin Malaysia. Bergabungnya UMNO dengan pemerintahan Anwar Ibrahim, memposisikan UMNO sebagai partai dominan yang melindungi hak-hak Melayu. Kehadiran UMNO dalam pemerintahan membawa partai politik itu sebagai satu-satunya kekuatan politik Melayu dalam rezim Anwar.

Ketiga, ini yang paling strategis. Penunjukan ini adalah cara Anwar untuk tetap mempertahankan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO yang akan melakukan sidang umum pada 21 hingga 24 Desember mendatang.

Desakan mundur bagi Zahid kencang bertiup dari dalam khususnya faksi politik UMNO yang kontra dengan Pakatan Harapan. Hal ini disebabkan merosotnya jumlah suara UMNO dalam pemilu kali ini, ditambah kasus skandal korupsi yang sedang mendera dirinya.

Ahmad Zahid menghadapi 47 tuntutan pidana dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana 52,25 juta ringgit atau sekitar Rp184 miliar dari yayasan milik keluarganya. Lembaga itu didirikan untuk membantu orang yang kesulitan secara ekonomi. Dalam persidangan, Zahid dituduh menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran kartu kredit dan mobil.

Ini bukan pilihan mudah bagi Anwar. Jika Ahmad Zahid terdepak dari posisi Presiden partai, maka UMNO berpeluang menarik dukungan dari pemerintahan Anwar Ibrahim dan berbalik memberikan suaranya kepada Perikatan Nasional untuk membentuk pemerintahan baru.

Anwar juga menunjuk 4 menteri yang berada di kubu Ahmad Zahid untuk meneguhkan positioning Ahmad Zahid di internal UMNO. Mereka antara lain Azalina Othman Said (Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan), Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan), Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz (Menteri Perdagangan Internasional dan Industri), dan Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pendidikan Tinggi). Ahmad Zahid Hamidi juga merangkap Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah.

๐…๐จ๐ค๐ฎ๐ฌ ๐ฆ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐š๐ก๐š๐ง๐ค๐š๐ง ๐ค๐ž๐ค๐ฎ๐š๐ฌ๐š๐š๐ง

Sebaliknya, ada dua pemimpin tinggi UMNO yang kontra dengan Anwar Ibrahim, yakni Wakil Presiden UMNO yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri dan politisi senior UMNO yang juga Mantan Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein. Ini pekerjaan rumah bagi stabilitas pemerintahan Anwar. Jika Anwar berhasil mengatasi tantangan di internal UMNO, maka jalan kekuasaannya akan semakin mulus.

Ismail Sabri dan Hishamuddin Hussein sejak awal memang sudah enggan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Anwar. Keduanya juga memiliki kedekatan dengan Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin Perikatan Nasional. Saat Muhyiddin Yassin menjabat perdana menteri pada Maret 2020 hingga Agustus 2021, Ismail Sabri adalah Menteri Senior Keamanan, sedangkan Hishamuddin adalah Menteri Luar Negeri. Maka tak aneh, jika melihat Ismail Sabri yang maju mewakili UMNO untuk melakukan negosiasi dengan PN sebelum terpilihnya Anwar.

Faksi politik Ismail Sabei di internal partai didukung oleh anggota UMNO yang juga mantan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin, Mantan Kepala Penerangan UMNO Shahril Hamdan, dan Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Gejolak internal di UMNO inilah yang memaksa Anwar Ibrahim mengambil kebijakan politik yang tidak populer. Keputusan menunjuk Ahmad Zahid memang dianggap tak sejalan dengan visi Anwar yang ingin memberantas korupsi.

Tapi fokus Anwar kini adalah membangun pemerintahan yang stabil. Maka menunjuk Zahid merupakan cara Anwar memperpanjang nafas pemerintahannya. Apalagi, dalam aturan di Malaysia, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah konsep dalam konstitusi dan undang-undang di Malaysia.

Total pemerintahan yang dipimpin Anwar saat ini terdiri dari koalisi Pakatan Harapan (82 kursi parlemen), Barisan Nasional (30), Gabungan Partai Sarawak (23), Gabungan Rakyat Sabah (6), Warisan (3), Partai Harmoni Demokratik Sosial (2), Partai Bangsa Malaysia (1), dan Independen (1). Jumlah keseluruhannya mencapai 148 suara atau 2/3 dari kursi parlemen Malaysia.

Kini, bola ada di tangan Anwar. Kesukesan pemerintahan Malaysia bukan diukur dari kalkulasi politik semata, tapi bagaimana Anwar mampu memecahkan berbagai persoalan di Malaysia saat ini, dari mulai isu agama dan etnis, ekonomi, budaya, hukum, sosial, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana harapan masyarakat Malaysia. 

(*)