Polisi yang Tidak Ada Akhlak di Zaman "Syulit" dan "Syusah"

[PORTAL-ISLAM.ID]  “Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala.” – Hoegeng Imam Santoso (1921-2004).

PERNYATAAN Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968 – 1971 itu selalu relevan di setiap zaman.

Walau tidak dimakamkan di taman makam pahlawan, ke dua kakek saya dari pihak ayah maupun ibu adalah purnawirawan Polri.

Saat berdinas dulu, tergabung di kesatuan Mobil Brigade (sebelum dinamai Brigade Mobil atau Brimob). Kakek saya dari pihak ibu, masih bekerja sebagai sopir mobil pribadi usai pensiun di tahun 1970-an di Malang.

Sementara kakek saya dari pihak ayah, bekerja sebagai mandor penggilingan beras di Mojoagung, Jombang.

Kedua kakek saya harus terus bekerja karena kalau mengandalkan uang pensiunan dari pangkatnya yang rendah, tentu tidak bisa “hidup”.

Uang pensiun selalu habis pada awal bulan untuk membayar hutangan. Anak-anaknya tidak bisa menjadi polisi apalagi dengan katabelece.

Kisah epos kehebatan tentang polisi, saya saksikan ketika bocah di gedung bioskop dengan atap terbuka di Malang. Namannya Kelud.

Saya bisa menonton tanpa bayar alias gratis karena penjaga Kelud adalah ayah sahabat saya yang juga personel Polri.

Tontonan yang saya suka bersama teman-teman di SD Kristen Merapi adalah film yang dibintangi Amitabh Bachchan, “Zanjeer”. Berkisah tentang Inspektur Vijay yang gagah berani memberantas kejahatan.

Inspektur Vijay bukan seperti bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo atau mirip dengan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa.

Vijay adalah sosok polisi yang patut diteladani. Di tengah kebrengsekkan dan kebobrokan polisi India, Vijay menjadi polisi dengan karakter yang terpuji.

Vijay antisogok, alih-alih menjual barang bukti narkoba lalu diganti dengan tawas atau “boro-boro” menembak ajudannya sendiri.

Sutradara film “Zanjeer” adalah Salim Javed yang sejak awal film itu dibuat sudah mencanangkan akan mengubah pandangan jelek dan negatif mengenai polisi India menjadi “mewangi”.

Saya juga yakin, ketika itu Salim Javed juga belum mengenal program presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, apalagi program promoter dari kepala Polri sebelumnya.

Kepuasan publik terhadap citra polisi dari waktu ke waktu memang semakin mendekati titik nadir.

Dari survei yang dihelat Litbang Kompas pada periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, kepuasan publik terhadap penegakan hukum berada di angka 51,5 persen.

Angka ini “jatuh” 6 persen dibandingkan hasil survei yang sama pada Juni 2022. Bahkan capaian ini menjadi yang terburuk sejak Oktober 2019 (Kompas.com, 25 Oktober 2022).

Rendahnya kepuasan publik di bidang penegakan hukum ini selaras dengan citra lembaga-lembaga terkait, yakni Polri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan.

Terlebih lagi, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan penurunan citra positif paling besar berdasar hasil survei Litbang Kompas. Bahkan citra baik Polri tergerus “dalam” hingga mencapai 17 persen dalam rentang tiga bulan.

Belum juga reda dengan tindakan keras dan tidak pandang bulu yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa merebak serta ketidakbecusan polisi mengendalikan kericuhan penonton sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Malang, publik kembali jengah dengan ulah polisi yang satu ini.

Entah menyadari dirinya atau polisi atau memang pernah terlintas keinginan menjadi “pemalak”, empat personel Polsek Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menangkap Fahrial Muslim (21) warga Kampung Moncong, Kecamatan Jempang atas tuduhan kepemilikan narkotika.

Selain proses penangkapannya menyalahi prosedur, oknum polisi tersebut ternyata melakukan penindakan dengan “mengada-ada”.

Fahrial yang memang tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, diperas habis-habisan oleh para polisi begundal tersebut. Ongkos penahanan Fahrial ditarif Rp 10 juta oleh polisi tengik tersebut.

Karena merasa iba dengan penderitaan Fahrial yang juga petugas keamanan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut, kerabatnya terpaksa harus membayar dengan tunai bertahap.

Karena masih kurang juga, malah Kapolsek-nya meminta sarang walet sebagai penutup biaya kekurangan dari tarif Rp 10 juta itu.

Alasan sang Kapolsek Jempang, Iptu Sainal Arifin, uang tersebut merupakan jatah untuk para anggota Polsek Jempang.

Ternyata penderitaan Fahrial dan kerabatnya belum tamat. Usai uang, sarang walet bahkan surat tanah dipegang para oknum Polsek Jempang sebagai ongkos pembebasan, Fahrial kembali dicokok oleh polisi yang sama dengan tuduhan yang masih sama pula walau tanpa ada barang bukti narkotika yang didapat oleh polisi (Kompas.com, 23/10/2022).

Usai kasus “memalukan” tersebut viral, barusalah sang kapolsek yang doyan sarang walet itu membantah dengan beragam alasan seperti jenderal polisi yang terbelit kasus pembunuhan.

Berbagai bantahannya tidak selaras dengan kisah Fahrial yang sebenarnya. Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman langsung mencopot jabatan Iptu Sainal dan mengirimnya ke pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Polres Kutai Barat.

Dari Bitung, Sulawesi Utara, aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan temuannya tentang kelakuan polisi air (Polair) yang doyan “duit”.

Nelayan-nelayan kecil yang untuk beli solar bersubsibdi saja sudah susah dan dengan hasil tangkapan melaut yang minim, masih harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk oknum Polair yang nakal.

Dengan dalih melakukan pengamanan, oknum Polair kerap memeriksa kapal-kapal nelayan yang hendak melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Bitung.

Cara-cara seperti itu dikhawatirkan GAMKI akan merusak investasi di Bitung dan jelas betul kelakuan oknum Polair sangat menyusahkan kehidupan nelayan yang sudah susah (Rmolsumut.id, 30 Agustus 2022).

Dua contoh kasus kelauan polisi tanpa akhlak ini sengaja saya nukil sebagai “pekerjaan rumah” bagi Polri dan kita sebagai warga masyarakat yang telah menunaikan kewajiban membayar pajak untuk pemasukan negara serta di antaranya untuk membiayai Polri, untuk sama-sama “mengawasi” kelakuan polisi di lapangan.

Semua tindakan yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mulai dari memotong kepala ikan jika ada ekornya yang busuk, memecat, menunda kenaikan pangkat bahkan menurunkan jabatan atau mendemosi sudah dilakukan oleh Listyo.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, personel Polri yang tidak bisa mengikuti komitmen dan semangat yang sama dipersilahkan untuk keluar dari koprs Bhayangkara.

Tetapi mengapa masih ada juga polisi yang tega minta sarang walet atau memalak nelayan miskin di tengah semangat Listyo yang menggebu-gebu?

Reformasi kultural internal Polri

Saya kerap melakukan jajak pendapat sederhana di kelas mengenai cita-cita pelajar SMA setelah lulus sekolah akan kemana melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sebagian besar yang bercita-cita masuk Akademi Militer atau Akademi Kepolisian, lebih banyak memilih Akademi Kepolisian dengan alasan ingin cepat kaya.

Jadi jangan harap menjadi sosok polisi seperti Inspektur Vijay atau “boro-boro” menjadi Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso, polisi sederhana hanyalah utopia.

Tetapi di balik itu, saya meyakini masih ada pula yang bercita-cita luhur ingin menjadi polisi yang baik, melawan kejahatan dan membantu masyarakat kecil.

Harus diakui, masyarakat kita sudah biasa melihat polisi tajir dan malah aneh melihat polisi “kismin”.

Personel Polri sudah terbiasa “mengeluarkan” uang untuk bisa sekolah agar bisa naik pangkat. Jika sudah berpangkat, harus keluar dana lagi agar dapat jabatan “basah”.

Biar jabatan awet, maka keluar uang lagi agar tidak dimutasi ke tempat “lembab” apalagi “kering”.

Saat mendampingi Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputeri ke suatu daerah yang sohor disebut “nasib tergantung Tuhan”, seorang kapolda berkeluh kesah dirinya begitu susah berdinas di tempat itu.

Beberapa tahun kemudian, saya menjumpai pensiunan kapolda tersebut menikmati masa pensiunnya dengan rumah berlahan luas “banget” beserta kebun binatang mininya di pinggiran Jakarta.

Gaya hidup polisi yang hedon, tidak malu-malu menampilkan gaya hidupnya yang glamour, bahkan dielu-elukan para alumni sekolahnya karena menjadi polisi paling “tajir melintir” serta kerap bertindak arogan dan sewenang-wenang di masyarakat, harusnya menjadi kisah lama bagi semua insan polisi.

Polisi yang baik bukan saja kita lihat dari sosok Pak Bhabin di saluran Youtube tetapi memang nyata ada dalam kehidupan.

Perlu ada perubahan kultur di internal kepolisian. Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan permainan uang di segala jenjang kepolisian harus kita dukung bersama agar mata rantai “perlu fulus” dipotong bahkan dihilangkan sama sekali.

Kemarahan Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan seluruh jajaran pejabat utama di Mabes Polri, seluruh kapolda hingga kapolres se tanah di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu jelang pengumuman kasus Teddy Minahasa adalah “tampolan” terkeras bagi kepolisian.

Beberapa waktu lalu, saya diundang sebagai pembedah dan pembahas hasil penelitian para pengajar dan perwira polisi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) Jakarta.

Saya masih melihat sebuah optimisme tentang semangat reformasi kultural di internal kepolisian.

Semangat itu tetap ada, kini tinggal para pimpinan, dari para kapolda, kapolres hingga kapolsek sampai kapospol untuk memberi suri tauladan dan contoh yang baik.

Bawahan pasti akan mengikuti jejak para pimpinannya. Pengawasan internal juga tidak boleh dilupakan.

Saya yakin Intan Sriastusti, gadis asal Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang memviralkan lagu “Betapa Syulit Lupakan Rehan” di media sosial, suatu ketika akan tergelitik menyanyikan sosok polisi yang jujur, baik hati dan rajin menabung pahala.

Ternyata masih ada polisi yang (masih) punya akhlak di masa “syulit” dan “syusah” seperti sekarang ini di saat ancaman resesi ekonomi di depan pelupuk mata. [kompas]