Bicara cuan sajalah! kompor listrik, kendaraan listrik, manusia listrik dan tetek-bengeknya

[Catatan Agustinus Edy Kristianto]

Rasanya belum pantas kita bicara energi baru terbarukan (EBT) segala macam. Yang ada masyarakat bingung: kompor listrik, kendaraan listrik, manusia listrik dan tetek-bengeknya. 

Bicara cuan sajalah!

Presiden Jokowi pun terlihat heroik keluarkan Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik dan penghentian pembangunan PLTU berbasis batubara, yang katanya energi kotor---tapi duitnya wangi!

Ini akan sama seperti pembahasan-pembahasan topik sebelumnya, yaitu oligarki. Mau bersembunyi di balik kebijakan, narasi atau mimik apapun, ujungnya itu: menguntungkan segelintir orang!

Bagaimanapun juga, untuk sekarang, coal is the king (batu bara adalah raja -red). Tanya saja Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO) M. Syah Indra Aman. 

"Pasokan energi listrik di Indonesia masih tergantung dari ketersediaan stok batubara. Perseroan pun telah berkontribusi kepada PT PLN (Persero) dalam pemenuhan bahan baku listrik nasional. Kita punya kontrak dengan SEMUA IPP (Independent Power Producer) tenaga listrik Indonesia," kata dia dalam Public Expose BEI,  Senin (12/9/2022), dikutip CNBC Indonesia

Presdir dan pemegang saham (6,18%) ADRO adalah Boy Thohir, kakaknya Menteri BUMN Erick Thohir, yang lagi terlihat dermawan membagikan kompor listrik sambil mengajari kita soal energi bersih. PLN adalah BUMN. Tak perlu kecerdasan khusus untuk menerka jalinannya.

Kompor listrik dan kendaraan listrik akan menaikkan permintaan masyarakat akan listrik. Kita beli listrik di PLN. PLN beli juga dari IPP (Independent power producer, Perusahaan pembangkitan independen), selain produksi sendiri. Untuk produksi butuh pembangkit dan pembangkit butuh batubara (PLTU). Untuk proyek membangun pembangkit, ada banyak makelar dan fee yang beredar. Fee itu antara lain mengalir untuk kepentingan kegiatan partai politik. Tidak percaya? Baca saja berkas perkara korupsi mantan Dirut PLN Sofyan Basir.

ADRO punya batubara, punya IPP, dan presdir/shareholder-nya punya hubungan keluarga dengan menteri BUMN yang membawahi PLN. Menteri BUMN-nya dulu ketua tim kampanye Presiden Jokowi, lalu sekarang kabarnya mau nyapres---balihonya di mana-mana. 

Menko Marivesnya pun begitu. Dia yang bertindak sebagai pemerintah tapi dia juga memiliki saham di perusahaan yang anak usahanya menjadi pemasok listrik buat PLN. 

Ketika model take or pay (PLN diwajibkan menyerap listrik dalam jumlah persen minimal dari kapasitas total pembangkit listrik yang beroperasi) dirasa membebani PLN dan PLN memohon negosiasi untuk amendemen kontrak, Menko Marives berdiri menentang paling depan. "Kalau PPA (Power Purchasement Agreement) itu sudah final, jangan ada lagi evaluasi. Kalau memang amendemen, itu prosesnya di PPA itu. PPA tanda tangan sudah selesai, sudah final," kata LBP, Kamis (23/11/2017), dikutip Tribunnews.

Alasan LBP, kalau PPA direvisi, itu bertentangan dengan pernyataan Bank Dunia yang memberikan banyak apresiasi kepada Indonesia karena dianggap sebagai salah satu negara terbaik dalam iklim investasi. 

Bisa aja ngelesnya! Nyatanya, kita nurut Bank Dunia pun, negara kita begini-begini saja, malah makin susah.

PPA itu perjanjian jual beli listrik antara PLN dan IPP. Modelnya TOP (take or pay). Harga dan jumlah yang disalurkan sudah ditetapkan di muka. Butuh gak butuh ya dipasok segitu dan harus bayar segitu. Akibatnya PLN kelebihan listrik dan kelebihan itu mesti disalurkan. 

Karena ada TOP tadi, biaya pokok produksi (BPP) PLN jadi tinggi. Karena BPP tinggi, silakan rakyat jelata menikmati imbasnya, membayar listrik dengan harga mahal.

Beban Pembelian Listrik PLN per 30 Juni 2022 sebesar Rp58,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp42,8 triliun merupakan tagihan dari pihak ketiga (IPP): PT Paiton Energy Rp6,9 triliun, PT Jawa Power Rp4,5 triliun, dan lain-lain Rp31,3 triliun. Makhluk lain-lain itu siapakah?

Menjadi ADRO itu enak. Dari pasokan batubara ke IPP dan PLN, dia cuan; dari IPP miliknya sendiri (diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia), cuan juga; dari energi terbarukan, pun cuan, karena dia sudah masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang konon berorientasi EBT.

Dari dulu, sekarang, dan nanti dia cuan terus. Mau energi kotor, energi bersih, energi setengah bersih, energi hijau, energi hitam dst dia tetap cuan. Kalau di kasus GOTO jualannya adalah ekosistem digital, di sini bisa kita sebut ekosistem listrik. Kalau di GOTO, mitra kena potongan aplikasi, sekarang kita semua kena setrum massal.

Lihat saja daftar IPP yang menjalin kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi dengan PLN per 31 Desember 2021, kita ambil yang kapasitasnya besar dan bahan bakarnya batubara (PLTU). 

Dalam daftar yang sudah beroperasi, ADRO masuk lewat PT Tanjung Power Indonesia (PLTU Kalsel-1) yang kapasitasnya 200 MW. AF (faktor pemasokan tenaga yang harus diserap PLN) 80%. Kontraknya 2019-2044. Dalam daftar yang belum beroperasi (masih dalam tahap pengembangan), dia masuk lewat PT Bhimasena Power Indonesia (PLTU Jawa Tengah) yang kapasitasnya 1.900 MW dengan AF 86%. Kontraknya 2022-2047!

Dalam Public Expose terakhir, ADRO menyatakan COD (Commercial Operation Date) Bhimasena itu tanggal 31 Agustus 2022. Perpres Jokowi yang menyetop pembangunan PLTU dirilis 13 September 2022. Cakep, ya. Mepet tapi masih masuk itu barang.

Sesuai PPA, Bhimasena sudah masuk commercial operation. Kabel power PLN sudah ter-instal. Bhimasena diproyeksikan kasih profit ke induk perusahaan US$35-40 juta/tahun (Rp600-an miliar). 

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) adalah emiten yang awalnya didirikan oleh LBP namun kini ia tercatat hanya memiliki saham minoritas di bawah 10% (mau besarnya berapa pun, intinya dia salah satu pemilik saham). TOBA masuk PLN lewat PT Minahasa Cahaya Lestari (PLTU Sulut-3) yang kapasitasnya 100 MW, dengan AF 80%. Kontrak 2021-2046. 

Sebelumnya, TOBA juga memiliki 5% saham di PT Paiton Energy (PLTU Paiton-1 Jawa Timur) yang kapasitasnya 1.230 MW, lewat anak perusahaan PT Batu Hitam Perkasa (BHP). Namun, pada 23 Agustus 2021, saham itu dijual ke Medco seharga Rp998 miliar. Kontrak Paiton Energy dengan PLN 2000-2040.

Tapi, di luar ADRO dan TOBA, memang ada pihak lain yang rutin menjadi rekanan PLN, seperti Grup Bakrie, Grup Barito Pacific, Grup Bosowa, Konsorsium Jepang, Konsorsium Korea dst. Kenapa ADRO dan TOBA kita zoom, karena dia menjadi wasit, pelatih, pemain, hakim garis, komentator, sekaligus pembina kelompok supporter.

Oh, iya. Kita harus kasih tepuk jidat buat ADRO karena ada 'hadiah' lain dari negara ini untuk bisnisnya. Baru saja pada 14 September 2022. PT Adaro Indonesia (88,47% saham dikuasai ADRO) mendapatkan Izin Usaha Khusus (IUK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang dituangkan dalam SK Menteri ESDM 13 September 2022. 

Jadi, pemerintahan Presiden Jokowi itu menguntungkan buat mereka baik dari sisi jabatan pemerintahan, nama baik, maupun bisnis. Tak heran, jangankan tiga periode, kalau perlu sampai kontrak-kontrak itu berakhir, Jokowi tetap saja sebagai presiden. Kalau tidak presiden, mungkin wakil presiden. Kalau tidak bisa juga, ya mungkin jadi Dirut PLN. Jika tidak bisa juga, mungkin menjadi Kepala Divisi Operasi Regional PLN.

Dengan demikian, sekarang minimal kita tahu, apapun produknya (mau kompor, kendaraan, Tamiya, sampai boneka Barbie anak kita), sepanjang menggunakan listrik, bayangkanlah PLN yang tersandera TOP puluhan tahun kontrak---yang kata LBP tidak bisa diubah-ubah bak kitab suci---dan keuntungan triliunan rupiah yang didapat segelintir orang-orang tersebut di atas tadi dan kawan-kawannya.

Kalau bangsa ini berpengalaman mengusir penjajah Belanda dan Jepang, seharusnya tidak ada alasan untuk takut berperkara dengan segelintir pengusaha itu dalam hal perubahan kontrak TOP, ketimbang imbasnya memberatkan harga di masyarakat.

Salam.

(Agustinus Edy Kristianto)